MEDIAINVESTIGASI.NET– Dukungan terhadap langkah pemberantasan korupsi terus mengalir. Ketua Investigasi Pulau Jawa Media Investigasi, Shendy Marwan, menyatakan dukungan penuh terhadap desakan Ketua Investigasi Nasional LPK GPI, La Omy La Tua, yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengusut tuntas berbagai dugaan kasus korupsi di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara.
Menurut Shendy Marwan, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait dugaan penyimpangan anggaran, termasuk di lingkup Dinas Pertanian Pulau Taliabu, harus menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi menyeluruh.
“Temuan BPK tidak boleh berhenti sebagai catatan administratif semata. Ini harus ditindaklanjuti secara hukum agar ada kepastian dan efek jera bagi pelaku,” tegas Shendy dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai, sejumlah dugaan kasus yang mencuat, mulai dari proyek mangkrak, dugaan penyalahgunaan dana desa, hingga kelebihan pembayaran perjalanan dinas, mencerminkan lemahnya pengawasan serta berpotensi merugikan keuangan negara.
Lebih lanjut, Shendy menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, khususnya di wilayah yang selama ini dinilai minim pengawasan publik.
“KPK bersama aparat penegak hukum di daerah harus turun langsung, melakukan audit investigatif dan membuka secara terang benderang siapa saja yang terlibat. Jangan sampai kasus-kasus ini berlarut tanpa kejelasan,” ujarnya.
Sebagai insan pers sekaligus Ketua Investigasi wilayah Pulau Jawa, ia juga menegaskan komitmen Media Investigasi untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Media memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Kami akan terus mengangkat fakta dan data agar publik mendapatkan informasi yang utuh,” tambahnya.
Shendy berharap, langkah tegas KPK tidak hanya menyelesaikan kasus di Pulau Taliabu, tetapi juga menjadi peringatan keras bagi daerah lain agar tidak bermain-main dengan anggaran negara.
“Ini momentum penting untuk membangun kepercayaan publik. Penegakan hukum harus adil, transparan, dan tanpa pandang bulu,” tutupnya.
