Ghana Tegaskan Rencana Otonomi Maroko Sebagai Satu-Satunya Solusi Realistis dan Langgeng untuk Isu Sahara
Accra – Mediainvestigasi.net–Pemerintah Republik Ghana secara resmi menegaskan kembali posisinya bahwa Rencana Otonomi (Autonomy Plan) yang diajukan oleh Kerajaan Maroko merupakan satu-satunya dasar yang realistis, adil, dan langgeng untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak terkait isu Sahara.
Sikap politik ini tertuang secara tegas dalam Komunike Bersama (Joint Communiqué) yang diterbitkan usai pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Warga Negara Maroko di Luar Negeri, Nasser Bourita, bersama Menteri Luar Negeri Republik Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, di Accra, Ghana pada Selasa, 21 Juli 2026 lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertemuan penting ini berlangsung di sela-sela kunjungan kerja Menlu Nasser Bourita ke Ghana untuk memimpin bersama (co-chairing) Sesi ke-2 Komite Kerja Sama Bersama (Joint Cooperation Committee) antara Kerajaan Maroko dan Republik Ghana.
Dalam pertemuan tersebut, Ghana menyambut baik adopsi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2797. Resolusi tersebut menegaskan dukungan penuh komunitas internasional kepada Sekretaris Jenderal PBB beserta Utusan Khususnya dalam memfasilitasi serta memimpin proses negosiasi berbasis usulan otonomi Maroko.
Langkah diplomatik ini bertujuan untuk mencapai resolusi yang adil, berkelanjutan, dan saling menguntungkan (mutually acceptable), sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dukungan tegas dari Ghana ini melengkapi momentum internasional yang terus bergulir secara masif di bawah kepemimpinan Yang Mulia Raja Mohammed VI. Berbagai negara di dunia kini secara konsisten memberikan pengakuan dan dukungan atas kedaulatan Kerajaan Maroko di wilayah Sahara serta memandang Rencana Otonomi sebagai inisiatif paling konkrit dan bijaksana.
Perkembangan diplomatik yang positif di Afrika Barat ini mendapat apresiasi hangat dari Indonesia. Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Indonesian-Saharan Moroccan Brotherhood / Persisma), Wilson Lalengke, menyambut baik keputusan tegas Pemerintah Ghana yang dinilainya sangat rasional dan berpandangan jauh ke depan.
Dalam keterangannya, Wilson Lalengke menyampaikan bahwa dukungan internasional yang kian meluas terhadap Rencana Otonomi Maroko membuktikan bahwa pendekatan dialog dan otonomi daerah di bawah kedaulatan Maroko adalah kunci utama terciptanya stabilitas, keamanan, serta kemakmuran ekonomi di kawasan Sahara.
“Keputusan Ghana mempertegas bahwa dunia internasional makin realistis melihat penyelesaian isu Sahara. Rencana Otonomi Maroko adalah solusi paling logis untuk mengakhiri perselisihan panjang ini demi kedamaian rakyat di kawasan tersebut,” ujar Wilson Lalengke di Jakarta pada Kamis, 23 Juli 2026.
Lebih lanjut, petisoner HAM PBB 2025 ini menegaskan kesiapan Persisma untuk berperan aktif dan mendukung penuh berbagai program kolaboratif antara Indonesia dan Maroko, maupun dengan negara-negara sahabat lainnya di kawasan Afrika.
“Persisma siap menjadi jembatan diplomasi masyarakat (people-to-people diplomacy) serta memfasilitasi kerja sama lintas sector – mulai dari perdagangan, pendidikan, hingga pertukaran budaya. Kami siap mendukung berbagai program kolaborasi nyata antara Indonesia dan Maroko untuk memperkuat persahabatan dan kemitraan strategis kedua bangsa di masa depan,” tambah alumni Lemhannas RI tersebut.
Kerja sama bilateral yang makin erat antara Maroko dan Ghana melalui Sesi ke-2 Komite Kerja Sama Bersama ini juga menandai babak baru dalam perkuatan hubungan antar-negara Afrika. Selain membahas isu kedaulatan dan keamanan regional, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kemitraan di bidang ekonomi, investasi, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan sumber daya manusia.
Dengan bergabungnya Ghana dalam barisan negara-negara yang mendukung kedaulatan Maroko atas wilayah Saharanya, konsensus politik di kawasan Afrika Barat makin solid. Hal ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian isu Sahara secara damai melalui meja perundingan PBB, sekaligus membuka jalan bagi terciptanya integrasi ekonomi kawasan yang lebih kuat dan sejahtera. (PERSISMA/Red)
