Potret Kantor Bupati Dharmasraya dari samping kiri (Dok, Mediainvestigasi.net/Yanti)
Oleh: Mitra Yuyanti Kaperwil Sumatera Barat
Mediainvestigasi.net – Delapan puluh tahun Indonesia merdeka, Dharmasraya pun ikut menorehkan kisahnya sendiri. Kabupaten ini lahir dari rahim perjuangan, bukan hadiah. Pemekaran Dharmasraya dari Kabupaten Sijunjung pada 2004 silam bukan proses mudah. Ada darah, keringat, dan air mata para tokoh yang mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta pribadi demi satu cita-cita: agar Dharmasraya berdiri sebagai kabupaten yang mandiri, diakui negara, dan mampu menata masa depannya sendiri.
Mereka berjuang tidak hanya di tanah Sijunjung, tetapi juga mengetuk pintu-pintu di tingkat provinsi, bahkan hingga ke Jakarta. Tujuannya jelas: agar Dharmasraya lebih dekat dengan rakyatnya, pelayanan publik lebih efektif, pembangunan lebih merata, dan masyarakat bisa merasakan langsung hasil perjuangan otonomi daerah.
Setelah Dharmasraya resmi mekar, estafet perjuangan itu diteruskan oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN). Jangan salah—ASN lah yang berlari di garis depan, memastikan roda pemerintahan yang baru ini bisa bergerak, meski dengan segala keterbatasan. Mereka rela bekerja siang malam demi membuktikan bahwa Dharmasraya mampu berdiri tegak sebagai kabupaten baru yang diperhitungkan.
Hari ini, delapan puluh tahun Indonesia merdeka, dua puluh satu tahun Dharmasraya berdiri, kita harus jujur bertanya: ke mana arah perjuangan itu dibawa oleh pemimpin sekarang?
Ironisnya, sejarah panjang pengorbanan itu kerap dikhianati. Dari sederaretan nama bupati, ada bupati yang justru tersandung kasus korupsi, memperkaya diri dan keluarga, ketimbang membela rakyat yang dulu menjadi alasan Dharmasraya diperjuangkan. Ada ASN yang menjadi korban politik, dipindahkan tanpa alasan jelas, dipaksa mengundurkan diri, dijabatkan tanpa kuasa, bahkan diparkir tanpa jabatan alias non job. ASN bukan pion politik yang bisa dipermainkan sesuai selera kekuasaan.
Bukankah ini bentuk kezaliman yang nyata? Betapa kontrasnya dengan perjuangan para tokoh pemekaran dulu, yang justru mengorbankan segalanya agar Dharmasraya lahir untuk rakyat.
Maka pada momentum HUT RI ke-80 ini, mari kita renungkan:
Apakah cita-cita pemekaran Dharmasraya sudah benar-benar terwujud?
Apakah perjuangan ASN yang dahulu menopang berdirinya pemerintahan ini mendapat penghargaan layak?
Ataukah Dharmasraya justru tersandera oleh ambisi segelintir orang yang menjadikan jabatan sebagai jalan memperkaya diri?
Sejarah tidak boleh dilupakan. Pemimpin boleh berganti, tapi jasa para tokoh pemekaran dan perjuangan ASN tidak bisa dihapus. Mereka adalah fondasi Dharmasraya.
Maka, wahai pemimpin hari ini, jangan pernah khianati perjuangan itu. Jangan biarkan kursi kekuasaan menjadi ladang KKN. Sebab rakyat Dharmasraya, yang pernah berkorban demi mekar dari Sijunjung, tidak akan tinggal diam melihat daerah yang dicintainya dipimpin dengan cara zalim. (**)
