Pasaman Barat, Mediainvestigasi. Net – Pasaman Barat, Sumatera Barat, sedang menghadapi persoalan yang lebih besar dari sekadar tambang ilegal.
Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas tambang emas tanpa izin (PETI) di Pasaman Barat terus menjadi perbincangan publik.
Namun belakangan, yang menjadi perhatian bukan hanya aktivitas penambangannya, melainkan juga munculnya berbagai narasi yang dianggap berusaha membenarkan dan mempertahankan keberadaan tambang ilegal tersebut.
Setiap kali ada upaya penertiban, kritik terhadap kerusakan lingkungan, atau dorongan penegakan hukum, hampir selalu muncul gelombang opini yang mengatasnamakan kepentingan rakyat.
Narasinya sederhana:
“Kalau tambang ditutup, masyarakat mau makan apa?”
Sekilas terdengar masuk akal.
Namun semakin banyak masyarakat yang mulai mempertanyakan apakah persoalan ini benar-benar hanya soal ekonomi rakyat, atau ada kepentingan lain yang lebih besar di baliknya.
Tambang Ilegal yang Tidak Lagi Bisa Disebut Kecil
Berdasarkan berbagai informasi yang berkembang di masyarakat, aktivitas tambang emas tanpa izin diduga tersebar di sejumlah titik utama Pasaman Barat.
Di antaranya:
- Jorong Tombang, Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau
(Kawasan Hutan Lindung) - Simpang Astra, Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh
(Kawasan Daerah Aliran Sungai/DAS) - Sejumlah titik di Kecamatan Sungai Aur
Masyarakat menyebut aktivitas tersebut menggunakan alat berat dalam jumlah besar dan berlangsung hampir tanpa jeda.
Apabila informasi yang beredar mengenai jumlah alat berat aktif benar, maka skala operasinya sudah jauh melampaui aktivitas tambang rakyat biasa.
Hutan Lindung dan DAS Menjadi Korban
Dampak yang paling mudah dilihat adalah kerusakan lingkungan.
Di wilayah Talamau, masyarakat mulai mengkhawatirkan kondisi kawasan hutan lindung yang terus mengalami tekanan akibat aktivitas pembukaan lahan.
Sementara di kawasan DAS Muaro Kiawai, warga mengeluhkan kondisi sungai yang semakin keruh dan berubah dibanding beberapa tahun lalu.
Padahal fungsi DAS sangat penting untuk menjaga pasokan air, mengendalikan sedimentasi, dan menopang kehidupan masyarakat di wilayah hilir.
Jika kerusakan terus berlangsung, dampaknya tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga oleh generasi mendatang.
Solar Sulit Didapat, Masyarakat Ikut Menanggung Dampaknya
Ilustrasi penyelewengan Solar Subsidi. Foto: Generate by AI
Selain kerusakan lingkungan, masyarakat juga mulai merasakan dampak lain yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Yaitu antrean panjang dan sulitnya mendapatkan BBM jenis solar.
Menurut sejumlah warga, kondisi ini mulai sering terjadi bersamaan dengan meningkatnya aktivitas alat berat di lapangan.
Walaupun penyebab pastinya perlu diverifikasi oleh pihak berwenang, banyak masyarakat mulai mempertanyakan apakah tingginya konsumsi BBM untuk operasional alat berat ikut memengaruhi distribusi solar di wilayah tersebut.
Muncul Dugaan Buzzer Pro Tambang Ilegal
Fenomena yang paling menarik perhatian masyarakat adalah munculnya kelompok-kelompok yang secara aktif membela aktivitas tambang ilegal di media sosial maupun ruang publik.
Setiap ada kritik terhadap kerusakan lingkungan, muncul pembelaan.
Setiap ada penertiban, muncul serangan terhadap pihak yang mendukung penegakan hukum.
Setiap ada sorotan terhadap dampak tambang, fokus pembicaraan diarahkan kembali pada alasan ekonomi.
Tentu tidak semua orang yang memiliki pandangan berbeda dapat disebut buzzer.
Namun pola yang berulang membuat sebagian masyarakat mulai bertanya:
Mengapa selalu ada pihak yang begitu gigih membela aktivitas yang jelas-jelas dipersoalkan dari sisi hukum dan lingkungan?
Suara Masyarakat yang Lama Terbungkam Mulai Muncul
Di balik kerasnya perdebatan di ruang publik, ternyata ada banyak warga yang selama ini memilih diam.
Sebagian mengaku takut berbicara karena persoalan tambang dianggap terlalu sensitif dan melibatkan banyak kepentingan.
A (43), warga Kecamatan Gunung Tuleh, mengaku kondisi sungai sudah jauh berbeda dibanding beberapa tahun lalu.
“Kami melihat sendiri perubahan itu. Air semakin keruh. Kalau hujan, sedimentasinya jauh lebih tinggi dari dulu.”
Hal serupa disampaikan R (51), seorang petani di wilayah Talamau.
“Yang kami khawatirkan bukan hanya hari ini. Kalau hutan terus dibuka, anak cucu kami nanti yang akan merasakan akibatnya.”
Sementara itu Y (37), warga Sungai Aur, mengaku masyarakat mulai kesulitan mendapatkan solar.
“Kami tidak tahu persis penyebabnya, tapi antrean semakin panjang. Orang-orang mulai menghubungkan kondisi ini dengan banyaknya aktivitas alat berat.”
Kritik Kerap Tenggelam oleh Narasi yang Lebih Keras
Menurut H (48), seorang tokoh masyarakat yang meminta identitasnya dirahasiakan, suara masyarakat yang menolak kerusakan lingkungan sering kalah oleh opini yang lebih dominan.
“Kalau bicara soal lingkungan, langsung dianggap anti rakyat. Padahal yang dipersoalkan adalah aktivitas yang merusak, bukan masyarakatnya.”
Pendapat serupa disampaikan D (29), seorang pemuda setempat.
“Yang membuat masyarakat bertanya-tanya, kenapa setiap ada penertiban selalu muncul pembelaan yang hampir sama narasinya. Itu yang membuat banyak orang curiga.”
Muncul Berbagai Dugaan, Tapi Publik Menunggu Fakta
Di tingkat masyarakat, berkembang berbagai cerita dan dugaan mengenai adanya pihak-pihak yang diduga memperoleh manfaat dari keberlangsungan aktivitas tambang ilegal.
Mulai dari oknum yang mengatasnamakan tokoh masyarakat, pihak yang mengaku aktivis, sebagian elemen media, hingga berbagai pihak lain yang memiliki pengaruh di ruang sosial.
Namun semua dugaan tersebut tentu memerlukan pembuktian yang sah dan tidak dapat dianggap sebagai fakta tanpa proses investigasi resmi.
Justru karena itulah masyarakat mulai mendesak adanya transparansi yang lebih besar.
Negara Sedang Menertibkan, Tapi Ada yang Melawan
Pemerintah selama ini terus menyatakan komitmennya untuk memberantas aktivitas tambang ilegal karena merugikan negara dan merusak lingkungan.
Namun di lapangan, setiap upaya penertiban hampir selalu diiringi gelombang perlawanan opini.
Inilah yang membuat banyak masyarakat mulai mengajukan pertanyaan yang sama:
Jika penertiban dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan dan kepentingan publik, mengapa selalu ada pihak yang begitu keras menolaknya?
Saatnya Melihat Persoalan Ini Secara Utuh
Tambang emas ilegal bukan hanya soal emas.
Ini soal:
- Hutan lindung yang terancam.
DAS yang rusak. - Lahan produktif yang berkurang.
- Distribusi solar yang terganggu.
- Potensi penerimaan negara yang hilang.
- Dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
Pasaman Barat sedang menghadapi persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar aktivitas tambang ilegal.
Di satu sisi ada tuntutan perlindungan lingkungan, penegakan hukum, dan penyelamatan sumber daya alam.
Di sisi lain muncul berbagai narasi yang berusaha mempertahankan status quo dengan alasan ekonomi masyarakat.
Masyarakat kini tidak hanya membutuhkan penertiban. Masyarakat juga membutuhkan keterbukaan.
Karena semakin lama pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab secara transparan, semakin besar pula ruang bagi spekulasi dan ketidakpercayaan untuk tumbuh.
Dan pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya emas yang keluar dari perut bumi.
Melainkan masa depan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan kepercayaan publik terhadap negara itu sendiri.***
Catatan: Nama narasumber disamarkan menggunakan inisial untuk melindungi identitas dan keamanan mereka. Seluruh pendapat yang dimuat merupakan pandangan pribadi narasumber dan tidak dapat dianggap sebagai bukti hukum atas dugaan keterlibatan pihak tertentu tanpa proses verifikasi dan pembuktian yang sah.
Penulis: Rully Firmansyah
Editor: Rully Firmansyah
