Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya temui mahasiswa saat aksi damai, 01/09 (Dok, Mediainvestigasi.net/Yanti)
Dharmasraya, Mediainvestigasi.net – Aksi damai mahasiswa Universitas Andalas (Unand) Pulau Punjung menggema di halaman DPRD Dharmasraya, Senin (01/09/2025). Mahasiswa menuntut keadilan rakyat, menolak praktik pengkhianatan terhadap amanah, dan mendesak ditegakkannya hukum tanpa pandang bulu.
Lewat pernyataan sikap, mahasiswa melayangkan delapan tuntutan strategis, antara lain:
1. Mendesak segera disahkannya UU Perampasan Aset Hasil Korupsi.
2. Menuntut hukuman mati bagi koruptor.
3. Meminta pencabutan tunjangan DPR yang membebani keuangan negara.
4. Mendesak pemecatan anggota DPR yang bersenda gurau, berjoget, dan abai terhadap penderitaan rakyat.
5. Menuntut pengadilan segera mengadili oknum Polri yang menindas dan menghilangkan nyawa driver ojol pada aksi 28 Agustus lalu.
6. Mendesak Polri membebaskan massa aksi yang ditahan.
7. Menolak kenaikan tunjangan perumahan DPRD Dharmasraya.
8. Membatalkan agenda rapat luar daerah mengingat defisit anggaran daerah mencapai Rp15 miliar.
(Penandatanganan tuntutan mahasiswa oleh Ketua DPRD Dharmasraya)
Menurut Wakil Ketua II DPRD Dharmasraya Ade Sudarman, tuntutan mahasiswa ini mewakili suara rakyat.
“Delapan poin tuntutan dari isi hati adik-adik mahasiswa, insyaallah akan kita perjuangkan. Namun, setiap kebijakan harus disepakati antara eksekutif dan legislatif. Tidak bisa diambil sepihak,” katanya.
Kapolres Dharmasraya, AKBP Purwanto Hari Subekti, juga menyampaikan apresiasi sekaligus rasa duka atas jatuhnya korban jiwa dalam aksi di Jakarta.
“Apa yang adik-adik sampaikan mudah-mudahan bisa sampai ke telinga DPR di pusat,” ungkapnya.
Aksi damai mahasiswa pun diwarnai kebersamaan: sholat ashar berjamaah antara mahasiswa, DPRD, Polri, TNI, dan Satpol-PP di mushola DPRD. Hingga akhir, aksi berjalan aman, mahasiswa dikawal pulang ke kampus.
Gerindra Jadi Sorotan: Dari Fraksi Prabowo, Hanya Satu yang Hadir
Namun, aksi ini mencatat ironi besar. Dari 21 anggota DPRD Dharmasraya berikut tiga unsur pimpinan yang menyambut mahasiswa, hanya satu orang dari Fraksi Gerindra yang hadir: M. Yasin. Nama-nama penting seperti Rosandi Sanjaya, Teddy Waldian, dan Gusnadi Dt Rajo Adil sama sekali tak terlihat batang hidungnya.
Padahal, Gerindra bukan partai sembarangan. Di Dharmasraya, mereka adalah perpanjangan tangan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra. Ketidakhadiran kader-kader Gerindra di momen penting penyampaian aspirasi mahasiswa ini menjadi tamparan keras: di saat rakyat berbicara, partai sang presiden justru memilih bungkam.
Pertanyaan pun mencuat: apakah ini cerminan abainya Fraksi Gerindra di daerah terhadap amanah rakyat? Atau sinyal bahwa janji politik Prabowo di pusat tidak berjalan seiring dengan sikap kadernya di daerah?
Yang pasti, mahasiswa sudah bersuara lantang. Kini, giliran partai penguasa diuji: apakah akan benar-benar mendengarkan rakyat, atau sekadar mengumbar janji?
Editor: Yanti
