Gambar: Bupati Dharmasraya (Dok, Istimewa)
Oleh: Mitra Yuyanti Pimpinan Redaksi Mediainvestigasi.net
Hampir genap satu tahun kepemimpinan Anisa Suci Ramadani di Kabupaten Dharmasraya, berbagai dinamika kebijakan mulai menjadi ruang evaluasi publik. Dalam perspektif Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian dari kontrol sosial, selama disampaikan secara proporsional, berbasis informasi, dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Defisit dan Efektivitas Kebijakan
Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat kekhawatiran di tengah masyarakat terkait kondisi fiskal daerah. Disebutkan bahwa defisit anggaran diduga bertambah sekitar Rp113 miliar. Angka ini tentu perlu merujuk pada data resmi APBD dan laporan keuangan pemerintah daerah agar publik memperoleh gambaran yang utuh.
Kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan sebagai langkah efisiensi juga menjadi bahan diskusi. Beberapa sektor pelayanan publik di sejumlah OPD dikabarkan terdampak penyesuaian anggaran. Dalam tata kelola pemerintahan, efisiensi adalah hal yang wajar, namun efektivitasnya tetap perlu dievaluasi agar tidak mengurangi kualitas pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Janji Politik dan Tantangan Realisasi
Sejumlah program yang pernah disampaikan dalam visi-misi kampanye kini menjadi tolok ukur penilaian publik. Di antaranya program bantuan Rp3.000.000 bagi ibu hamil. Hingga saat ini, sebagian masyarakat mempertanyakan progres implementasinya.
Perlu dipahami, realisasi program pemerintah sangat dipengaruhi kondisi fiskal, regulasi teknis, serta skala prioritas pembangunan. Namun, komunikasi publik yang transparan mengenai tahapan pelaksanaan dan kendala yang dihadapi menjadi penting agar tidak berkembang persepsi negatif di ruang publik.
OVOP dan Dampak Ekonomi
Program One Village One Product (OVOP) yang dialokasikan melalui APBD dengan nilai miliaran rupiah juga menjadi sorotan. Secara konseptual, OVOP bertujuan mendorong potensi ekonomi lokal berbasis nagari. Namun dalam pelaksanaannya, sebagian kalangan menilai manfaatnya belum dirasakan secara luas.
Sebagai program unggulan, OVOP tentu membutuhkan pendampingan, manajemen yang baik, serta evaluasi berkelanjutan. Kritik yang muncul dapat menjadi bahan perbaikan agar tujuan pemberdayaan ekonomi benar-benar tercapai.
Polemik PJU dan Kepastian Kebijakan
Isu tunggakan pembayaran proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) turut menjadi perhatian. Dalam skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha, terdapat perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk mekanisme pembayaran bertahap hingga aset menjadi milik pemerintah daerah.
Jika terdapat indikasi temuan atau persoalan administratif, proses penyelesaiannya tentu harus melalui audit dan mekanisme hukum yang berlaku. Di sisi lain, kejelasan sikap pemerintah daerah dalam menyampaikan perkembangan persoalan ini menjadi penting untuk menjaga kepastian hukum dan iklim investasi.
Penganggaran kembali sekitar Rp2,3 miliar untuk pemasangan PJU meterisasi melalui dinas terkait juga memunculkan pertanyaan publik. Penjelasan resmi mengenai urgensi dan perbedaan skema program tersebut sangat diperlukan agar tidak menimbulkan asumsi tumpang tindih kebijakan.
Evaluasi Satu Tahun: Momentum Perbaikan
Satu tahun pertama kepemimpinan adalah fase penting untuk membangun fondasi tata kelola yang kuat. Kritik yang berkembang seharusnya dipandang sebagai bagian dari dinamika demokrasi, bukan sebagai serangan personal.
Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, opini ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Semua informasi yang berkembang tetap memerlukan klarifikasi dan konfirmasi dari pihak terkait guna menjamin keberimbangan pemberitaan.
Pada akhirnya, publik Dharmasraya berharap adanya transparansi, konsistensi kebijakan, serta langkah konkret yang dapat menjawab berbagai pertanyaan yang muncul dalam satu tahun kepemimpinan ini. Evaluasi bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memastikan arah pembangunan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
