MEDIAINVESTIGASI.NET – WWF Indonesia dan ICLEI Indonesia dengan dukungan Uni Eropa menggelar Forum Dialog Kebijakan Tingkat Tinggi: Akselerasi Transisi Energi Berkeadilan dan Inklusif di Tingkat Kota dan Kabupaten di The Westin Jakarta, Gama Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/9).
Forum strategis ini mempertemukan kementerian terkait, organisasi internasional, serta para kepala daerah untuk menggeser fokus dari perencanaan menuju aksi nyata transisi energi di tingkat lokal.
Membuka diskusi sebagai keynote speaker, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya kepemimpinan daerah dalam mewujudkan transisi energi yang berkeadilan. Wamendagri menyatakan bahwa setiap daerah wajib memiliki baseline emisi yang akurat, memperkuat Rencana Umum Energi Daerah (RUED), serta menyelaraskan agenda perubahan iklim ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan penganggaran melalui climate budget tagging.
“Kemendagri siap memfasilitasi koordinasi lintas kementerian dan lintas urusan, sinkronisasi perencanaan, serta peningkatan kapasitas SDM daerah. Pelaksanaan transisi energi juga perlu melibatkan DPRD, masyarakat, dunia usaha, CSO, dan kelompok rentan agar berjalan efektif dan inklusif,” ungkap Bima.
Sementara itu, sejumlah kepala daerah memaparkan praktik baik dan inovasi di wilayah masing-masing. Wali Kota Banda Aceh menyoroti pemanfaatan PLTS atap dan pelaporan aksi iklim lewat CDP untuk membuka akses pendanaan nonpemerintah, sementara Wali Kota Jambi sukses menerapkan efisiensi energi di rumah sakit daerah serta uji coba transportasi listrik yang menghemat biaya hingga 69 persen.
Di sisi lain, Wali Kota Bogor menekankan pentingnya transportasi publik terintegrasi dalam aglomerasi Jabodetabek, dan Wali Kota Balikpapan menyoroti pembangunan rendah karbon serta pengelolaan gas metana sampah.
Inovasi serupa juga disampaikan Wali Kota Probolinggo dan Kota Yogyakarta yang mengembangkan konversi lampu PJU ke LED, kendaraan listrik roda tiga, serta program pengelolaan sampah organik terpadu.
Sementara itu, Wali Kota Tanjungpinang menyoroti tantangan khusus daerah kepulauan dan mengusulkan skema afirmasi pembiayaan atau blended finance mengingat keterbatasan fiskal daerah.
Dari keseluruhan diskusi, terungkap bahwa tantangan utama daerah meliputi keterbatasan ruang fiskal, birokrasi perizinan yang panjang, serta kebutuhan kapasitas teknis agar proyek energi terbarukan dapat bernilai layak investasi.
Menanggapi hal tersebut, forum menyepakati langkah tindak lanjut berupa identifikasi pilot project di daerah serta pelaksanaan pertemuan teknis lanjutan pada Oktober 2026 untuk mematangkan skema implementasi dan pembiayaan secara komprehensif.
