Pasaman Barat, Mediainvestigasi.net|Bencana hidrometeorologi seolah menjadi “ritme baru” bagi Sumatera Barat.
Dari banjir bandang, longsor, hingga badai siklon, alam terus menguji kesiapan daerah dan ketangguhan warganya.
Pasaman Barat hanyalah satu contoh paling mutakhir—namun cerminnya berlaku untuk hampir seluruh wilayah Sumbar.
Yang kini perlu menjadi perhatian bukan lagi semata soal berapa besar bencana, tetapi bagaimana masyarakat bisa bertahan setelahnya, dan sejauh mana negara hadir dalam fase pemulihan.
Ketahanan Warga Bekerja, Tapi Tak Bisa Sendiri
Ilustrasi. Bupati Pasaman Barat secara tegas meminta pelaku usaha grosir dan eceran/ritel untuk tidak menaikkan harga barang secara tidak wajar.(Foto DOK IST)
Di lapangan, masyarakat Sumatera Barat menunjukkan daya lenting sosial yang kuat.
Gotong royong, solidaritas nagari, dan jejaring relawan bergerak cepat bahkan ketika infrastruktur lumpuh.
Namun, daya tahan ini tidak boleh dianggap sebagai solusi permanen.
Ketua PMI Pasaman Barat, H. Risnawanto, mengingatkan bahwa masyarakat tidak boleh dibiarkan terlalu lama bertahan dengan kekuatan sendiri.
“Kita melihat langsung bagaimana warga berusaha bangkit dengan cara mereka masing-masing. Tapi ketahanan masyarakat itu harus ditopang sistem. Kalau tidak, mereka akan terdorong mengambil pilihan-pilihan yang berisiko,” ujar Risnawanto.
Pernyataan ini mencerminkan realitas pascabencana di banyak daerah Sumbar: ketika bantuan darurat berakhir, sementara akses ekonomi dan infrastruktur belum pulih sepenuhnya, masyarakat dipaksa mencari jalan keluar sendiri.
Coping Strategy: Bertahan atau Terpaksa?
Dalam situasi pascabencana, muncul berbagai coping strategy masyarakat—mulai dari kerja serabutan, migrasi sementara, hingga aktivitas ekonomi informal yang berisiko.
Fenomena ini sering kali dipahami secara keliru sebagai pilihan individual.
Padahal, menurut Kepala Markas PMI Pasaman Barat, Rida Warsa, STP, itu lebih tepat dibaca sebagai sinyal adanya celah dalam sistem pemulihan.
“Kalau warga harus bertahan dengan cara yang rawan secara kesehatan, lingkungan, atau hukum, itu tandanya fase pemulihan kita belum menjawab kebutuhan dasar mereka,” kata Rida.
Dengan topografi Sumatera Barat yang kompleks—curam di hulu, rapuh di pesisir—fase pemulihan pascabencana memang tidak bisa disamaratakan.
Dibutuhkan pendekatan berbasis wilayah dan risiko, bukan sekadar distribusi bantuan seragam.
Pemulihan Pascabencana Bukan Sekadar Penutup
Editorial ini menegaskan satu hal penting: pemulihan pascabencana adalah fase paling menentukan, bukan sekadar epilog dari masa tanggap darurat.
Distribusi bantuan, program pemulihan ekonomi, hingga pembangunan infrastruktur harus:
- terdata dengan baik,
- terkoordinasi lintas sektor,
- dan terbuka terhadap pengawasan publik.
Tanpa itu, euforia solidaritas berpotensi berubah menjadi konflik sosial, kecemburuan, bahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi.
“Audit publik dan keterbukaan data itu penting, supaya bantuan benar-benar sampai dan tidak meninggalkan persoalan baru di tengah masyarakat,” tambah Risnawanto.
Sumatera Barat Perlu Belajar Lebih Cepat
Sumatera Barat tidak kekurangan pengalaman menghadapi bencana.
Yang masih perlu diperkuat adalah pembelajaran kolektifnya: memperbaiki mitigasi, memperjelas transisi dari darurat ke pemulihan, serta memastikan masyarakat tidak dibiarkan terlalu lama beradaptasi dalam ketidakpastian.
Bencana memang tak bisa dihindari. Namun penderitaan pascabencana bisa dipersingkat jika negara hadir secara konsisten—bukan hanya saat sirene darurat berbunyi, tetapi juga ketika warga mulai kelelahan bertahan.
Editorial ini menjadi pengingat bersama:
ketangguhan Sumatera Barat bukan hanya soal kuat menghadapi bencana, tetapi juga adil dan cepat dalam memulihkan kehidupan warganya.***Rully Firmansyah
