Gambar (Dok, Istimewa)
Oleh: Mitra Yuyanti Kaperwil Sumatera Barat
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dharmasraya, Mediainvestigasi.net – Baru beberapa bulan menapaki kursi kekuasaan, Bupati Dharmasraya Anisa Suci Ramadani sudah membuat langkah yang mencengangkan: usai salat Zuhur, ia akan melaporkan anak buahnya sendiri ke kepolisian atas dugaan penyelewengan dana di Badan Keuangan Daerah (BKD).
Tidak ada konferensi pers yang menenangkan. Tidak ada pesan pembinaan. Hanya kabar singkat dari Kabid Kominfo Amrizal, “Bupati pesan ke saya hanya siap Zuhur. Pukul berapa pastinya belum ada info lanjutan.” Sebuah instruksi yang dingin, seolah perkara ini hanyalah urusan teknis—padahal menyangkut masa depan dan martabat seorang bawahan.
Faktanya, kasus ini masih dalam tahap pemeriksaan Inspektorat. Dugaan penggandaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) memang serius, tetapi aturan jelas memberi ruang 60 hari bagi pelaku untuk mengembalikan kerugian negara sebelum kasus berlabuh ke aparat penegak hukum.
Lalu mengapa bupati muda ini begitu cepat menarik pelatuk?
Bagi publik, jawabannya mulai terbentuk: Anisa memilih otot kekuasaan daripada sentuhan empati. “Belum setahun memimpin, anak buah sudah dilempar ke polisi. Besok-besok siapa lagi?” komentar sinis yang membanjiri ruang-ruang diskusi publik. Di balik dinding kantor pemerintahan, ASN berbisik dengan nada was-was—hubungan kerja bukan lagi soal kepercayaan, tapi rasa takut.
Seorang pengamat birokrasi lokal mengingatkan, “Pemimpin yang baru mulai harus membangun pondasi loyalitas, bukan ketakutan. Kalau awalnya keras seperti ini, masa jabatan lima tahun bisa terasa seperti lima dekade bagi tim kerjanya.”
Namun, kritik tak berhenti di situ. Dari lorong-lorong obrolan warung kopi hingga grup percakapan warga, muncul desas-desus lama: pencalonan Anisa di Pilkada lalu disebut-sebut hanya perpanjangan ambisi sang ayah, Marlon. Bagi yang percaya pada kabar itu, menjaga nama baik Dharmasraya bukanlah prioritasnya. Langkah melaporkan anak buah pun dilihat bukan semata penegakan disiplin, tetapi sebagai bagian dari kalkulasi politik keluarga.
Masalahnya, politik tidak menunggu pembuktian. Sekali persepsi negatif melekat, citra sulit dibersihkan. Anisa kini berada di persimpangan: apakah ia akan menjadi pemimpin yang diingat karena ketegasan tanpa kompromi, atau bupati muda yang gagal membaca bahwa empati sering kali lebih kuat daripada kekuasaan?
Sebab pada akhirnya, kepemimpinan bukan hanya soal siapa yang paling cepat menghakimi, tapi siapa yang paling mampu menjaga kehormatan semua pihak sambil menegakkan aturan. Dan untuk itu, empati bukan pilihan—ia adalah syarat mutlak. (**)
