Gambar (Dok, Istimewa)
Oleh: Mitra Yuyanti Kaperwil Sumatera Barat
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dharmasraya, Mediainvestigasi.net – Baru enam bulan Anisa Suci Ramadani duduk di kursi Bupati Dharmasraya, satu cobaan berat sudah mengetuk pintu: dugaan perampokan uang negara senilai Rp600 juta oleh seorang Kepala Bidang di BKD. Modusnya pun tak main-main—menggandakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Sekda, lalu ia turut mencairkan dana ke rekening pribadinya.
Kejadian ini terungkap saat audit internal dilakukan oleh BKD sendiri. Pelakunya bukan orang sembarangan—oleh Kuasa Pengguna anggaran (KPA) di BKD. Seseorang yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas keuangan publik, justru jadi aktor utama dalam dugaan kejahatan ini.
Penjabat Sekda Dharmasraya, Jasman, membenarkan informasi tersebut saat dikonfirmasi media ini pada Rabu (7/8/2025).
“Benar, adanya dugaan seperti itu. Sejak kemarin malam, atas arahan langsung dari Ibu Bupati Anisa Suci Ramadani, tim gabungan dari Inspektorat dan BKPSDM telah bergerak cepat melakukan pemeriksaan mendalam terhadap yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait hingga dini hari,” terang Jasman.
Namun, cepatnya tindakan setelah kasus mencuat tak cukup untuk menutupi kegagalan sistemik yang lebih besar: bagaimana mungkin seorang KPA bisa menggandakan SP2D tanpa diketahui lebih awal? Dan, yang lebih mengherankan—di tengah rumor yang menyebut setiap pencairan harus sepengetahuan langsung Bupati, bagaimana ini bisa lolos?
“Aneh, informasi berhembus di pemerintahan bahwa setiap pencairan mesti melalui Bupati Anisa. Lalu kenapa bisa kecolongan seperti ini?” tanya Muhammad (45), seorang pengamat pemerintahan lokal.
Kasus ini bukan hanya soal individu yang serakah. Ini soal kredibilitas sistem dan kepemimpinan yang sedang dibangun Anisa. Kejadian ini terjadi di masanya, dan publik tentu tak akan melupakan itu.
Lebih dalam lagi, kejadian ini bisa berbuntut panjang: status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini dibanggakan Dharmasraya kini berada di ujung tanduk. Selama 10 tahun terakhir, WTP menjadi tameng moral sekaligus pintu masuk bagi insentif keuangan daerah dari pusat. Nilainya bisa mencapai puluhan miliar—dan itu sangat berarti, apalagi di tengah masa efisiensi anggaran.
Jika kerugian negara ini tak segera dipulihkan, atau tak tertangani secara tegas dan terbuka, insentif WTP bisa hilang. Dan ketika itu terjadi, bukan hanya citra Pemkab yang rusak—tapi juga nasib ribuan rakyat yang menggantungkan pelayanan publik dari dana tersebut.
Di sisi lain, peristiwa ini juga membuka ruang diskusi: apakah pegawai di lingkungan Pemkab Dharmasraya tidak cukup sejahtera hingga nekat “merampok” dana daerah? Atau justru ini potret lemahnya pengawasan, di bawah kepemimpinan yang baru ingin membuktikan diri?
Kini, semua mata tertuju pada Anisa Suci Ramadani. Akankah ia memilih jalur penyelamatan citra dengan pengembalian kerugian negara, atau bertindak tegas menindak oknum agar kepercayaan publik tetap terjaga?
Pilihan Anisa akan menentukan: WTP ke-11 untuk Dharmasraya, atau luka panjang di masa kepemimpinannya. (**)
