Gambar Kantor Bupati Kabupaten Dharmasraya (Dok, mediainvestigasi.net/Yanti)
Dharmasraya, Mediainvestigasi.net – Di peta nasional, Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, telah mengukir sejarah: menjadi nagari statistik pertama di Indonesia.
Predikat ini bukan hadiah yang datang tiba-tiba. Ia lahir dari kerja panjang: pendataan menyeluruh, koordinasi lintas sektor, dan keberanian memutus rantai “data tumpang tindih” yang selama ini membingungkan perencanaan pembangunan.
Namun, keberhasilan ini justru menimbulkan tanda tanya besar:
Jika sebuah nagari bisa, kenapa induknya — Kabupaten Dharmasraya — belum juga berstatus kabupaten statistik?
Satu Data: Perintah Langsung dari Presiden
Jawabannya bukan soal mau atau tidak mau. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia sudah memerintahkan seluruh kabupaten/kota untuk mengintegrasikan data mereka. Artinya, semua data harus melalui satu pintu, akurat, dan bisa diakses lintas sektor.
Tanpa ini, pemerintah daerah ibarat membangun rumah tanpa denah: dinding bisa berdiri, tapi tak ada kepastian apakah ruangannya cukup, atapnya kokoh, atau pondasinya kuat.
Mengapa Belum? Beberapa Kemungkinan
Hasil penelusuran ke sejumlah sumber, baik dari pihak internal pemerintahan maupun pengamat, setidaknya ada beberapa dugaan penyebab:
1. Ego Sektoral di Perangkat Daerah
Setiap OPD punya datanya sendiri, dan tidak semua mau membukanya. Data dianggap “aset” yang harus disimpan, bukan dibagi.
2. Minimnya Political Will
Meski punya Perpres sebagai payung hukum, tanpa dorongan kuat dari kepala daerah, program satu data hanya akan jadi slogan.
3. Kurangnya Infrastruktur Digital
Mengintegrasikan data membutuhkan sistem yang kompatibel dan jaringan internet yang stabil di seluruh kecamatan. Ini masih menjadi tantangan di beberapa wilayah Dharmasraya.
4. Ketergantungan pada Data Pusat
Beberapa dinas mengaku lebih sering menunggu rilis data dari BPS ketimbang membangun basis data internal. Padahal, satu data menuntut integrasi, bukan hanya mengutip laporan pusat.
Kontras yang Menggelitik
Ironi ini makin terasa ketika daerah lain yang belum punya “contoh di depan mata” justru sudah bergerak bahkan berbondong-bondong study tiru ke Nagari Sungai Duo untuk menuju statistik.
Sementara Dharmasraya, dengan modal Sungai Duo sebagai laboratorium sukses, seperti masih menimbang-nimbang langkah.
Taruhan Masa Depan
Tanpa satu data, kebijakan bisa meleset, anggaran rawan salah sasaran, dan evaluasi pembangunan sulit dilakukan.
Sebaliknya, dengan satu data, Dharmasraya akan punya peta jalan jelas menuju pembangunan berbasis bukti — dan itu adalah modal besar untuk mengatasi kemiskinan, stunting, pengangguran, hingga perencanaan infrastruktur.
Masyarakat sudah melihat Sungai Duo berhasil. Kini bola ada di tangan Anisa Suci Ramadani Pimpinan Pemkab Dharmasraya: mau ikut berlari, atau tetap berjalan di belakang anaknya sendiri?
Editor: Yanti
