Gambar ilustrasi Sekolah Rakyat (Dok, Istimewa)
Dharmasraya, Mediainvestigasi.net – Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, sebagai terobosan untuk memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan gratis berkualitas, hingga kini belum menyentuh Kabupaten Dharmasraya. Daerah ini justru terkesan belum siap mengelola program prioritas nasional tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Dharmasraya, Bobby Perdana Riza, mengakui bahwa tahun ajaran ini, belum ada satupun Sekolah Rakyat di daerah tersebut resikonya Dharmasraya hanya masuk dalam daftar antrian nasional.
“Sekolah Rakyat belum ada. Kita berharapnya tahun ajaran ini. Kendala kita adalah lokasi. Dulu sempat kami ajukan lokasinya di SKB, tapi instruksi presiden mensyaratkan minimal kapasitas 100 siswa. SKB hanya bisa menampung sekitar 50 siswa saja,” kata Bobby kepada wartawan ini pada Rabu (16/7).
Ironisnya, program Sekolah Rakyat sebenarnya tidak membutuhkan siswa baru. Justru, skemanya adalah menarik siswa dari sekolah negeri maupun swasta yang berasal dari keluarga kurang mampu — sesuatu yang jelas tersedia di hampir semua wilayah, termasuk Dharmasraya.
“Pada dasarnya Sekolah Rakyat ini tidak menimbulkan siswa baru, tapi mengambil siswa-siswa yang sudah ada, terutama yang kurang mampu. Kalau tahun ini bisa, tinggal kita ambil anak-anak itu dari seluruh sekolah di kabupaten. Kendala kita tetap di lokasi. Tapi kalau dapat tahun ini, otomatis kita juga dapat pembangunan,” tambah Bobby.
Pernyataan ini memperlihatkan bahwa hambatan utama ada pada kurangnya kesiapan pemerintah daerah, baik dari sisi perencanaan lokasi maupun komitmen untuk memfasilitasi program nasional yang justru menyasar kelompok paling rentan.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan bagian dari Asta Cita keempat Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah ini menggunakan konsep berasrama (boarding school) dengan pendekatan gratis dan komprehensif: mencakup pendidikan, tempat tinggal, makanan, seragam, dan sebagainya.
Target utama program adalah anak-anak dari keluarga Desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yaitu kategori miskin dan miskin ekstrem. Pemerintah pusat sendiri telah mengalokasikan anggaran melalui APBN 2025 untuk mendukung implementasi awal program ini mulai Juli 2025
Terpisah, Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Katadata, Dharmasraya memiliki jumlah Penduduk Miskin, Dari total 240.159 jiwa penduduk Dharmasraya pada tahun 2024, terdapat 15.250 penduduk miskin. Ketidakhadiran Sekolah Rakyat justru menimbulkan pertanyaan besar: apakah pemerintah daerah benar-benar serius dan siap mendukung arah pembangunan nasional?
Padahal, jika pemerintah kabupaten memiliki komitmen kuat, persoalan lokasi dan teknis bisa segera dicarikan solusi. Ketidaksiapan ini dapat diartikan sebagai bentuk kelalaian dalam merespons program strategis nasional yang bertujuan mulia: menyelamatkan generasi masa depan dari jerat kemiskinan melalui pendidikan bermutu dan berkarakter.
Editor: Yanti
