Gambar: Uang kertas Rupiah (Dok, Istimewa)
JAKARTA, MEDIAINVESTIGASI.NET – Rencana redenominasi rupiah akhirnya dihidupkan lagi! Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi memasukkan agenda penyederhanaan rupiah ke dalam PMK Nomor 70 Tahun 2025.
Targetnya, aturan redenominasi rampung tahun 2027. Yap, wacana lama ini bakal jadi kenyataan!
Dalam beleid itu disebutkan:
“RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027.”
Purbaya pun menunjuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai “komandan” pelaksana redenominasi.
Biar nggak salah paham: redenominasi bukan motong nilai uang. Bukan bikin kamu miskin mendadak. Bukan pula drama keuangan macam zaman dulu.
Redenominasi itu cuma nyederhanain angka nol di uang, supaya lebih efisien dan enak dilihat. Nilai uangnya tetap sama kok!
Contohnya gampang: uang Rp1.000 nanti bisa jadi Rp1. Tapi nilai belanjanya tetap — kalau sebelumnya Rp1.000 bisa beli permen, ya Rp1 juga bisa beli permen.
Intinya: cuma penulisan nominal yang dipangkas, bukan daya belinya.
Nah, sering banget nih orang nyamain redenominasi dengan sanering. Padahal keduanya beda dunia.
Redenominasi cuma “merapikan angka”. Tapi sanering itu “memotong nilai uang” dan bikin daya beli turun.
Redenominasi dilakukan saat ekonomi stabil, sosial aman, inflasi terkendali, dan masyarakat siap. Kalau sanering? Biasanya terjadi saat ekonomi lagi sakit parah.
Jadi jangan takut duluan ya redenominasi bukan “pemiskinan massal”.
Menurut Purbaya, ini langkah penting untuk:
Bikin transaksi dan pencatatan keuangan lebih simpel
Meningkatkan efisiensi ekonomi nasional
Menjaga citra dan kredibilitas rupiah di mata dunia
Menunjukkan ekonomi Indonesia makin modern dan stabil
Dengan angka nol yang lebih sedikit, keuangan negara mulai dari bon warung sampai laporan bank jadi lebih ringkas dan nggak bikin mata pusing!
Kalau kamu merasa pernah dengar soal ini, kamu nggak salah! Wacana redenominasi udah bergulir sejak tahun 2013. Bahkan sempat diseriusin di beberapa era:
2016, Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo pernah minta dukungan Presiden Jokowi agar redenominasi bisa diselesaikan.
2023, Gubernur BI Perry Warjiyo bilang desain dan tahapan redenominasi sudah disiapkan sejak lama.
Sri Mulyani, saat masih jadi Menkeu, pernah bilang transisi redenominasi perlu waktu panjang — bisa sampai tujuh tahun biar mulus tanpa bikin masyarakat bingung.
Makanya, kalau mulai 2027 diketok undang-undangnya, prosesnya nggak langsung sehari jadi. Indonesia butuh masa transisi bertahap.
Kalau semua sesuai rencana, RUU-nya beres di tahun 2027. Setelah itu bakal ada masa transisi — kemungkinan uang “lama” dan “baru” akan hidup berdampingan dulu sebelum semuanya berubah total.
Jadi kamu masih bisa lihat Rp10.000 dan Rp10 muncul bersamaan, sampai semua orang terbiasa.
Pertanyaan yang Pasti Muncul
“Gaji gue jadi kecil dong nanti?”
Tenang. Kalau sekarang gajimu Rp5 juta, nanti bisa tertulis Rp5.000, tapi nilai dan daya belinya sama aja.
“Harga barang jadi turun?”
Nominalnya terlihat kecil, tapi tetap sama nilainya.
“Bikin ribet nggak?”
Awal-awal mungkin butuh adaptasi. Tapi setelah terbiasa, lebih simpel kok!
Sebagian ekonom bilang redenominasi langkah bagus buat modernisasi sistem keuangan Indonesia.
Tapi kuncinya: kondisi ekonomi harus stabil dan sosialisasi ke masyarakat harus masif biar nggak bikin salah persepsi.
Kalau menurut kamu, redenominasi ini bakal bikin Indonesia makin keren dan efisien, atau justru bikin masyarakat bingung dulu di awal?(***)
Editor: Rully Firmansyah
