Gelar Pengawasan Produk di Ritel Modern, BPJPH Dorong Kesiapan Pelaku Usaha Sambut Wajib Halal Oktober 2026

- Penulis

Rabu, 22 April 2026 - 18:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Lotte Mart, Mal Gandaria City. (Dok. Istimewa)

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Lotte Mart, Mal Gandaria City. (Dok. Istimewa)

MEDIAINVESTIGASI.NET – Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan serta pembinaan Jaminan Produk Halal (JPH), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menggelar kegiatan pengawasan produk di ritel modern melalui peninjauan langsung ke kawasan Gandaria City, Jakarta. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, didampingi oleh Deputi Bidang Kemitraan dan Pengawasan JPH E.A Chuzaemi Abidin, Direktur Pengawasan JPH Budi Setio Hartoto, serta jajaran Pengawas JPH.

Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis BPJPH dalam mendorong kesiapan pelaku usaha ritel modern menyambut pemberlakuan kebijakan Wajib Halal Oktober 2026 yang akan berlaku pada 18 Oktober 2026.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal merupakan amanat regulasi yang harus dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha. Kebijakan ini tidak hanya menitikberatkan pada kepatuhan hukum, tetapi juga bertujuan mendorong terciptanya ekosistem usaha yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing.

“Kewajiban sertifikasi halal adalah amanat regulasi yang harus dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha. BPJPH memastikan implementasinya berjalan konsisten agar setiap produk yang beredar memberikan kepastian hukum sekaligus jaminan kehalalan bagi masyarakat konsumen.” kata Babe Haikal, sapaan akrab Ahmad Haikal Hasan di Gandaria City, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Lebih lanjut, Babe Haikal juga menegaskan bahwa penyelenggaraan JPH bertumpu pada prinsip perlindungan masyarakat melalui kejelasan informasi produk. Produk yang telah bersertifikat halal wajib mencantumkan informasi berupa label halal, sedangkan produk yang tidak halal harus memberikan keterangan non-halal secara jelas. Kejelasan informasi tersebut menjadi landasan penting bagi konsumen dalam menentukan pilihan sesuai kebutuhan dan keyakinannya.

“Sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban regulasi saja, tetapi juga menjadi investasi strategis bagi pelaku usaha. Dengan sertifikat halal, produk memiliki nilai tambah berupa kepercayaan konsumen, perluasan akses pasar, serta daya saing yang lebih kuat di tingkat nasional maupun global. Kejelasan label halal maupun non-halal menjadi kunci transparansi informasi bagi konsumen.” kata Babe Haikal.

Baca Juga :  Dana Desa 2025: Rp 71 Triliun Digelontorkan, Hati-hati Korupsi Bisa Berujung Penjara!

“Dari sisi pelaku usaha, sertifikasi halal memberikan nilai tambah strategis, antara lain meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, serta memperkuat daya saing produk di pasar nasional maupun global.” sambungnya.

Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH, E.A Chuzaemi Abidin mengatakan bahwa melalui pengawasan langsung di lapangan, BPJPH memastikan implementasi JPH berjalan sesuai ketentuan sekaligus memperkuat pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban yang harus dipenuhi. Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terintegrasi dengan pendekatan pembinaan.

“BPJPH tidak hanya memastikan kepatuhan secara administratif, tetapi juga memberikan edukasi kepada pelaku usaha terkait kewajiban sertifikasi halal, mekanisme pengajuan, serta langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi Wajib Halal Oktober 2026.” kata Chuzaemi Abidin.

Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah konkret BPJPH dalam memperkuat pengawasan sekaligus pembinaan di sektor ritel modern, guna memastikan kesiapan pelaku usaha sehingga implementasi Wajib Halal Oktober 2026 dapat berjalan efektif dan tertib, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satu tanggapan untuk “Gelar Pengawasan Produk di Ritel Modern, BPJPH Dorong Kesiapan Pelaku Usaha Sambut Wajib Halal Oktober 2026”

  1. Why is porn badCarson palmers dickSigourny weaver nudeBrittany spears shows
    pussy againAdult theater wmvVintage box of bible versesMale
    celebrieties nudeTulisa boobs xnxx Snusksidan bondageTeen chunky girl
    galleriesBritiney spears titsHouston redheadDeep
    sex site throat webX teen netwrokBestiality
    we love fucking youLegal sex ages in countrisGina rides cockNew breast cancer test coupon https://hiporn.cc Asian masagLisa mccune
    blowjob videoExtreme breast expansion morphsGulfport adult storeAdult massage in lighthouse pointInterracial marriage opinionCock
    sparrer new album xnxx Adult reindeer costumesStrip tease routineAnal
    hearse myspaceWoman escort men dubaiNude public dare
    photoSex and the city movie blue manolosJapanese hidden sexBig cock tite pussyAmateur glory holeJessica lee
    nudeXxx in golfMilf house wifesStraitjacket bondage

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.mediainvestigasi.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

IKAD Hadirkan Peta Akses Keuangan Daerah, Perkuat Kebijakan yang Tepat Sasaran untuk Kesejahteraan Masyarakat
Tonggak Sejarah Baru Maroko: Fatima Ezzahra El Mansouri Pimpin Pemerintahan Baru, Persisma Tegaskan Dukungan Berkelanjutan
Rindekraf Jadi Pedoman Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
Mauritius Ambil Langkah Strategis, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko
Jamaika dan Maroko Tandatangani Komunike Bersama, Wilson Lalengke: Langkah Strategis bagi Masa Depan Rakyat Sahara
Sinergi Dekranas, PKK, dan Posyandu Didorong Perkuat Pemberdayaan Masyarakat dan UMKM
Dukungan Kedaulatan Sahara Maroko dari Cili, Pondasi Kokoh bagi Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Selatan
Rokok Ilegal Jagakarsa Disorot Keras: Rekaman Sebut Koordinasi dengan Oknum AKP M, Publik Minta Jawaban
Berita ini 87 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Senin, 19 Oktober 2026 - 16:03 WIB

IKAD Hadirkan Peta Akses Keuangan Daerah, Perkuat Kebijakan yang Tepat Sasaran untuk Kesejahteraan Masyarakat

Jumat, 2 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Tonggak Sejarah Baru Maroko: Fatima Ezzahra El Mansouri Pimpin Pemerintahan Baru, Persisma Tegaskan Dukungan Berkelanjutan

Kamis, 1 Oktober 2026 - 15:57 WIB

Rindekraf Jadi Pedoman Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah

Jumat, 25 September 2026 - 05:33 WIB

Mauritius Ambil Langkah Strategis, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Kamis, 24 September 2026 - 19:48 WIB

Jamaika dan Maroko Tandatangani Komunike Bersama, Wilson Lalengke: Langkah Strategis bagi Masa Depan Rakyat Sahara

Berita Terbaru