Purnawirawan Jenderal TNI Desak Pergantian Wakil Presiden dan Reshuffle Kabinet

- Penulis

Sabtu, 19 April 2025 - 14:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tanda tangan para purnawirawan jenderal. (Dok. Istimewa)

MEDIAINVESTIGASI.NET – Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan delapan poin pernyataan sikap yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataan tersebut, mereka menekankan pentingnya menjaga kedaulatan politik dan mengingatkan agar tidak tersandera oleh kepentingan masa lalu, termasuk relasi dengan mantan Presiden Joko Widodo.

Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dalam sebuah forum menegaskan bahwa para purnawirawan telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo. Namun, ia tidak tahu pasti apakah surat itu telah sampai atau tertahan di tengah jalan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami sudah bersurat ke Presiden. Tapi apakah sudah sampai atau ditahan di tengah jalan, itu bukan urusan kami,” ujarnya seperti dikutip dari DailyNewsid, Sabtu (19/4).

Fachrul juga menyampaikan bahwa salah satu pertanyaan utama yang ingin mereka sampaikan kepada Prabowo adalah soal persepsi ‘hutang budi’ terhadap Jokowi.

“Kenapa Bapak merasa hutang budi ke Jokowi? Bukankah sebaliknya? Jokowi bantu Bapak menang bukan karena sayang, tapi karena ingin menitipkan anaknya jadi wapres. Mestinya bukan Bapak yang hutang budi,” tegasnya.

Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh empat tokoh utama: Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan. Pernyataan tersebut juga diketahui oleh Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno dan didukung oleh ratusan purnawirawan lainnya, termasuk 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Dokumen sikap tersebut dibingkai dengan latar belakang bendera merah putih dan memuat slogan: “Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI Mendukung Presiden Prabowo Subianto Menyelamatkan NKRI”.

Delapan Tuntutan Forum Purnawirawan TNI:

1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sebagai dasar hukum negara.

Baca Juga :  Meriahkan HUT RI Ke-81 Kecamatan Buko NIU MAX Bekerjasama Degan Ketua Investigasi Nasional LPK GPI Beri Hadiah Sponsor Kegiatan Laga Sepak Bola U-45 

2. Mendukung program Asta Cita Kabinet Merah Putih, kecuali pembangunan IKN.

3. Menghentikan proyek-proyek PSN seperti PIK 2 dan Rempang yang dinilai merugikan rakyat dan lingkungan.

4. Menghentikan masuknya tenaga kerja asing asal China.

5. Menertibkan pengelolaan tambang sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.

6. Melakukan reshuffle terhadap menteri yang diduga terlibat korupsi dan aparat yang masih terikat kepentingan Jokowi.

7. Mengembalikan Polri sebagai aparat Kamtibmas di bawah Kemendagri.

8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR, sebagai koreksi terhadap putusan MK soal batas usia capres-cawapres.

Forum Purnawirawan TNI menyerukan agar Presiden Prabowo berdiri tegak atas kehendak rakyat dan tidak tunduk pada warisan politik masa lalu.

Editor: Shendy Marwan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.mediainvestigasi.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KPK Geledah Disdik Kabupaten Bogor, Dua Koper Dibawa Penyidik
Skandal Paspor Ganda: Ancaman Serius bagi Perlindungan Anak dan Integritas Hukum Indonesia
Budi Arie dan Godaan Menjadi Pemerintahan Bayangan
Bogor Bersholawat 2026: Rakyat Bertahan, Pejabat Pergi — Seremoni Pemkab Bogor Dipertanyakan
Tanah Berhamburan ke Jalan, Proyek di Sukmajaya Disorot: Izin Lengkap atau Sekadar Klaim?
Skandal Rutan Tanjung Gusta Medan: Potret Kebobrokan Sistemik dan Urgensi Penegakan Hukum Tanpa Kompromi
Garuda Pancasila: Antara Simbol yang Terinjak dan Nilai yang Dilumat Kekuasaan
Bantah Fitnah, Ito Lawputra: Cedric Lievra, WNA Prancis yang Peduli Kesejahteraan Pekerja dan Taat Hukum
Berita ini 116 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 30 Agustus 2026 - 00:41 WIB

KPK Geledah Disdik Kabupaten Bogor, Dua Koper Dibawa Penyidik

Jumat, 28 Agustus 2026 - 05:37 WIB

Skandal Paspor Ganda: Ancaman Serius bagi Perlindungan Anak dan Integritas Hukum Indonesia

Jumat, 28 Agustus 2026 - 05:29 WIB

Budi Arie dan Godaan Menjadi Pemerintahan Bayangan

Minggu, 23 Agustus 2026 - 08:35 WIB

Bogor Bersholawat 2026: Rakyat Bertahan, Pejabat Pergi — Seremoni Pemkab Bogor Dipertanyakan

Jumat, 21 Agustus 2026 - 14:26 WIB

Tanah Berhamburan ke Jalan, Proyek di Sukmajaya Disorot: Izin Lengkap atau Sekadar Klaim?

Berita Terbaru

Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Program LSDP di Balai Tawang Arum, Kompleks Balai Kota Solo. (Dok. Istimewa)

Bina Bangda

Restuardy Daud: Daerah Jadi Kunci Penguatan Pengelolaan Sampah

Selasa, 1 Sep 2026 - 14:19 WIB