MEDIAINVESTIGASI.NET – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Street Lawyer mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera membuka penyelidikan terkait dugaan keterlibatan Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, dalam kasus judi online yang menyeret belasan aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Kasus ini mencuat sejak November 2024, ketika 11 orang ditangkap, termasuk 10 pegawai dan staf ahli Kominfo, yang diduga menjadi bagian dari jaringan situs judi online (Judol). Dari proses hukum yang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, muncul dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyinggung nama Budi Arie sebagai pihak penerima keuntungan besar dari bisnis haram tersebut.
Dalam dakwaan dengan No. Reg. Perkara: PDM-32/JKTSL/Eku.2/05/2025, disebutkan bahwa Budi Arie diduga menerima 50 persen dari total keuntungan pengelolaan situs judi online. Praktik itu, menurut LBH Street Lawyer, bukan hanya melanggar hukum pidana umum dan UU ITE, tetapi juga berpotensi kuat masuk kategori tindak pidana korupsi.
“Perbuatan ini memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b UU Tipikor, di mana seorang pejabat negara menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya,” tegas LBH Street Lawyer dalam keterangan resmi melalui Irvan Ardiansyah SH.
Irvan juga menegaskan bahwa keterangan di pengadilan sudah cukup menjadi pintu masuk KPK untuk bertindak atas dugaan keterlibatan Budi Arie.
“Keterangan dari terdakwa jelas menyebutkan adanya setoran 50 persen untuk Budi Arie. Maka dari itu kami mengajukan surat permohonan agar KPK menjalankan tugas sebaik-baiknya,” kata Irvan usai menyerahkan surat di Gedung KPK, Kamis (28/8/2025).
LBH Street Lawyer menilai keterlibatan aparatur negara dalam melindungi praktik judi online tidak bisa ditoleransi karena mencederai prinsip penyelenggaraan negara yang bersih, merugikan keuangan negara, sekaligus berpotensi terkait tindak pidana pencucian uang.
Mereka mendesak KPK segera melakukan pemanggilan, penyelidikan, dan penindakan hukum terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk Budi Arie Setiadi.
“Kasus ini bukan sekadar soal judi online, tapi sudah menyentuh dugaan korupsi kelas tinggi yang merusak kepercayaan publik. KPK tidak boleh abai,” tandas Irvan.
Editor: Shendy Marwan
