Menu

Mode Gelap

Community

LBH Street Lawyer Desak KPK Usut Dugaan Aliran Dana Judi Online ke Budi Arie

badge-check


					Irvan Ardiansyah (tengah) bersama rekannya di LBH Street Lawyer usai menyerahkan surat permohonan di gedung KPK. (Dok. Istimewa) Perbesar

Irvan Ardiansyah (tengah) bersama rekannya di LBH Street Lawyer usai menyerahkan surat permohonan di gedung KPK. (Dok. Istimewa)

MEDIAINVESTIGASI.NET – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Street Lawyer mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera membuka penyelidikan terkait dugaan keterlibatan Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, dalam kasus judi online yang menyeret belasan aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Kasus ini mencuat sejak November 2024, ketika 11 orang ditangkap, termasuk 10 pegawai dan staf ahli Kominfo, yang diduga menjadi bagian dari jaringan situs judi online (Judol). Dari proses hukum yang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, muncul dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyinggung nama Budi Arie sebagai pihak penerima keuntungan besar dari bisnis haram tersebut.

Dalam dakwaan dengan No. Reg. Perkara: PDM-32/JKTSL/Eku.2/05/2025, disebutkan bahwa Budi Arie diduga menerima 50 persen dari total keuntungan pengelolaan situs judi online. Praktik itu, menurut LBH Street Lawyer, bukan hanya melanggar hukum pidana umum dan UU ITE, tetapi juga berpotensi kuat masuk kategori tindak pidana korupsi.

“Perbuatan ini memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b UU Tipikor, di mana seorang pejabat negara menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya,” tegas LBH Street Lawyer dalam keterangan resmi melalui Irvan Ardiansyah SH.

Irvan juga menegaskan bahwa keterangan di pengadilan sudah cukup menjadi pintu masuk KPK untuk bertindak atas dugaan keterlibatan Budi Arie.

“Keterangan dari terdakwa jelas menyebutkan adanya setoran 50 persen untuk Budi Arie. Maka dari itu kami mengajukan surat permohonan agar KPK menjalankan tugas sebaik-baiknya,” kata Irvan usai menyerahkan surat di Gedung KPK, Kamis (28/8/2025).

LBH Street Lawyer menilai keterlibatan aparatur negara dalam melindungi praktik judi online tidak bisa ditoleransi karena mencederai prinsip penyelenggaraan negara yang bersih, merugikan keuangan negara, sekaligus berpotensi terkait tindak pidana pencucian uang.

Mereka mendesak KPK segera melakukan pemanggilan, penyelidikan, dan penindakan hukum terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk Budi Arie Setiadi.

“Kasus ini bukan sekadar soal judi online, tapi sudah menyentuh dugaan korupsi kelas tinggi yang merusak kepercayaan publik. KPK tidak boleh abai,” tandas Irvan.

Editor: Shendy Marwan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar

  1. **mitolyn reviews**

    Mitolyn is a carefully developed, plant-based formula created to help support metabolic efficiency and encourage healthy, lasting weight management.

    Balas
semua sudah ditampilkan
Baca Lainnya

321 Orang Diamankan di Kasus Judi Online Hayam Wuruk, Ternyata Ada 1 WNI

11 Mei 2026 - 09:57 WIB

Quick Response TNI Terkait Pascaserangan Brutal Yang Lakukan Kelompok OPM Terhadap Warga Sipil Di Camp Wini Kalikuluk MP 69 Papua

9 Mei 2026 - 12:31 WIB

Gelar Pelatihan Tanggap Bencana, Ketum BKPRMI DKI: Pemuda Masjid Bukan Hanya Agen Dakwah, Tapi Juga Agen Kemanusiaan

9 Mei 2026 - 11:41 WIB

Trending di Community