Gambar (Dok, Istimewa) Namun, bila DPRD kembali mengabulkan permintaan penjadwalan ulang, disitulah……….
Oleh: Mitra Yuyanti Kaperwil Sumatera Barat Mediainvestigasi.net
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dharmasraya sedang diuji. Di satu sisi, rakyat menaruh harapan besar pada DPRD agar tetap menjadi wadah aspirasi, tempat suara-suara kecil dari pelosok nagari bisa menemukan jalannya. Namun di sisi lain, marwah lembaga rakyat itu dilecehkan—bukan lewat argumentasi sehat, tapi melalui serangan buzzer yang dirawat dan dibiayai kekuasaan.
Ironis, memang. Bupati Anisa Suci Ramadani seolah lupa, bahwa DPRD bukanlah musuh politik yang mesti diluluhlantakkan dengan opini murahan di dunia maya. DPRD adalah representasi sah rakyat Dharmasraya, hasil pemilu yang tak bisa dipalsukan dengan narasi bayaran.
Asistensi anggaran 2025 seharusnya menjadi panggung serius. Di sana, masa depan pembangunan Dharmasraya dipetakan. Setiap rupiah diperdebatkan bukan untuk kepentingan kursi, melainkan untuk sekolah anak-anak di nagari, untuk jembatan yang menghubungkan dusun, untuk puskesmas yang layak. Jika rapat itu ditunda hanya karena ego seorang bupati, terkait lokasi, betapa rapuhnya nasib rakyat di tangan pemimpin yang lebih sibuk mengatur buzzer ketimbang mengatur anggaran.
Bupati Anisa Suci Ramadani meminta penjadwalan ulang mungkin terlihat wajar dalam administrasi. Namun di balik itu, publik melihat ada pola: pengerdilan lembaga legislatif, pelecehan kewibawaan DPRD, dan upaya menjadikan pemerintahan daerah ini hanya satu suara—suara tunggal dari kursi bupati. Padahal demokrasi lokal bukanlah orkestra satu nada. Ia hidup dari perdebatan, dari silang pendapat, dari check and balance.
Di warung kopi, orang mulai bertanya: apakah Bupati Anisa takut berhadapan dengan DPRD? Atau sengaja ingin melemahkan mereka dengan memainkan waktu?
Namun bila benar DPRD kembali mengabulkan permintaan penjadwalan ulang itu, justru di situlah letak kemuliaan mereka. Bayangkan, setelah marwahnya dilecehkan buzzer binaan bupati, DPRD masih memilih berdiri tegak, menjalankan tugas konstitusional sebagai wakil rakyat. Tidak terseret arus dendam, tidak membalas hinaan dengan hinaan, melainkan menjawab dengan kerja nyata.
Inilah perbedaan kelas: DPRD memilih mengabdi pada rakyat, sementara bupati lebih sibuk mengurusi panggung pencitraan. DPRD hadir dengan rapat dan keputusan, bupati hadir dengan buzzer dan narasi.
Rakyat Dharmasraya tentu bisa menilai. Mana yang sesungguhnya bekerja demi kepentingan umum, mana yang hanya berlindung di balik sorak-sorai maya. Dan bila sejarah kelak menuliskan bab ini, jelaslah: DPRD tetap menjadi pilar, sementara bupati tercatat sebagai pemimpin yang merobohkan marwah demokrasi dengan tangannya sendiri.
(**)
