Foto Istimewa : Mislan Syarif, Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Fraksi Gerindra, daerah pemilihan Sula-Taliabu
Sofifi Provinsi Maluku Utra, Media Investigasi.net, Sorotan tajam dari Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Fraksi Gerindra, Mislan Syarif, saat di ruang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Maluku Utara yang di hadiri oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, berkaitan degan ketimpangan pembangunan yang tidak merata yang hinggah sampai saat ini masih dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu, ungkapnya.
Dimana Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Fraksi Gerindra, Mislan Syarif, mendesak Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara agar keadilan sosial tak lagi menjadi jargon kosong, melainkan dapat diwujudkan nyata melalui distribusi pembangunan yang merata bukan malah di abaikan seakan kami di Kabupaten Pulau Taliabu tidak masuk di lingkaran Wilayah Maluku Utara, tuturnya.
Seperti yang di sampaikan oleh Mislan Syarif (Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Fraksi Gerindra) saat Paripurna DPRD Provinsi Malut bersama Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, Sarbin Sehe bahwa
“Taliabu seperti anak tiri di rumah sendiri apalagi sudah terlalu lama kami bersabar, terlalu sering kami menunggu dalam gelap. Kini, saatnya Masyarakat Kabupaten Taliabu bicara, ujarnya.
Salah satu sorotan utama Mislan Syarif (Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Fraksi Gerindra) itu juga adalah selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, tidak dimasukan Kabupaten Pulau Taliabu dalam daftar distribusi beras dari Bulog, hanya karena alasan yang disampaikan pihak terkait dari lingkup Pemrov Malut itu kami tidak dapat diterima, tegasnya.
Melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara yang istimewa ini Mislan Syarif (Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Fraksi Gerindra) menyatakan bahwa, kami tidak bicara soal kemewahan, kami hanya bicara tentang kebutuhan paling mendasar terkait beras bulog hanya Kabupaten Pulau Taliabu yang tidak mendapatkan jatah beras Bulog, hanya karena alasan jarak yang terlalu jauh hal tersebut di sampaikan oleh Kepala Bulog Provinsi. Alasan klasik yang tak layak lagi digunakan itu di pakai abad ke -21, tendasnya.
“Akibat kelangkaan pasokan ini memicu lonjakan harga beras di Kabupaten Pulau Taliabu, yang kian menyulitkan masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang belum juga kian mereda”
“Bayangkan, di tengah gempuran ekonomi yang berat, rakyat kami harus membeli beras dengan harga tinggi, sementara di wilayah lain harga bisa ditekan lewat intervensi pemerintah. Di mana letak keadilannya?” kata Mislan Starif.
Mislan Starif (Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Fraksi Gerindra) juga megatakan bahwa yang di alami Kabupaten Pulau Taliabu saat ini bukan hanya soal pangan, sektor vital lain seperti kesehatan dan infrastruktur juga belum mendapat perhatian memadai dari Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara seperti Proyek jalan lingkar kabupaten yang seharusnya menjadi urat nadi mobilitas antarwilayah masih belum tuntas dikerjakan hinggah sampai saat ini.
“Sampai saat ini mastarakat kami di Kabupaten Pulau Taliabu masih menyusuri jalan tanah, menyeberangi sungai dengan rakit, dan bertaruh nyawa demi menjangkau pelayanan degan dasar, ini bukan potret masa lalu, ini kenyataan hari ini di Kabupaten Pulau Taliabu sehinggah harus ada keprihatinan penuh.
Mislan Starif (Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Fraksi Gerindra) juga
mengungkapkan mengenai, keresahan yang alami oleh masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu, bukan semata luka lama, melainkan seruan agar pemerintah lebih peka terhadap wilayah yang selama ini berada di pinggiran pembangunan nasional, kami tidak minta diistimewakan, kami hanya minta diperlakukan setara dari Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara
Jika pembangunan di wilayah Provinsi Maluku Utara menjadi hak kami, maka patut kami menuntut hak untuk Kabupaten Pulau Taliabu yang ingin maju seperti Daerah lain, jika tidak kami hanya berharap agar negara hadir sepenuhnya untuk memberikan solusi pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu terwujud, ucapnya.
Mislan Starif (Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Fraksi Gerindra) secara tegas meminta kejelasan status kedudukan Kabupaten Pulau Taliabu di Wilayah Provinsi Maluku Utara, jika tidak ada sama sekali dirinya minta agara Kabupaten Pulau Taliabu di lepas dari wilayah Provinsi Maluku Utara agar Taliabu bergabung ke Provinsi terdekat seperti Provinsi Sulawesi Tegah, tutupnya.
Ketua Investigasi Indonesia Nasional **** La Omy La Tua.
