Gambar dari akun Facebook Anisa Suci Ramadani (Dok, Istimewa)
Muka Bupati Diselamatkan, Hak Rakyat Disingkirkan
Oleh: Mitra Yuyanti Kaperwil Sumatera Barat Mediainvestigasi.net
Di tengah sorotan tajam atas kegagalannya membangun infrastruktur, Bupati Anisa Suci Ramadani justru melempar bola ke perusahaan-perusahaan besar di Dharmasraya. Lewat akun Facebook resminya, Anisa meminta agar dana Corporate Social Responsibility (CSR) dialihkan untuk perbaikan jalan dan jembatan.
Sekilas terdengar mulia. Namun, publik bertanya-tanya: apakah CSR memang hadir untuk kepentingan rakyat, atau sekadar make up politik bagi seorang bupati yang dinilai gagal memenuhi janji pembangunan?
Padahal publik tahu, hampir setiap pekan Anisa terbang ke Jakarta dengan pesawat kelas bisnis. Proposal-proposal pembangunan ia bawa ke meja para menteri, lengkap dengan fasilitas mewah yang mengiringi perjalanan. Sayangnya, hingga kini, semua masih sebatas janji dan wacana. Jalan-jalan tetap berlubang, jembatan masih rapuh, dan rakyat Dharmasraya tetap menunggu.
Esensi CSR yang Terlupakan
Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) wajib dijalankan perusahaan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menjaga harmonisasi hubungan antara perusahaan dengan lingkungan sekitar.
Artinya, masyarakat miskin di sekitar perkebunan sawit, pekerja, hingga warga yang lingkungannya rusak akibat aktivitas korporasi, seharusnya jadi prioritas utama. Bukan malah tersisih karena seorang kepala daerah butuh “penyelamat muka” lewat tambalan proyek jalan dan jembatan.
Suara Rakyat yang Tak Didengar
“Anak-anak kami butuh beasiswa, bukan sekadar janji jalan mulus. Kalau sekolah saja susah, bagaimana bisa masa depan mereka lebih baik?” keluh Rini, ibu rumah tangga yang tinggal di dekat areal perkebunan.
Andi, seorang buruh harian lepas, menambahkan, “Kami di sini masih kesulitan air bersih, Bu. Kalau perusahaan mau bantu, seharusnya ya bangun sumur bor atau fasilitas kesehatan. Jalan memang penting, tapi apa artinya jalan bagus kalau perut warga tetap lapar?”
Bahaya CSR Dipelintir
Jika seluruh CSR diarahkan hanya untuk menutup kekurangan APBD, maka program pemberdayaan masyarakat—mulai dari pelatihan UMKM, bantuan kesehatan, hingga perlindungan lingkungan—akan terpinggirkan.
Lebih parah lagi, CSR kehilangan ruhnya. Dari kewajiban sosial untuk rakyat, berubah menjadi sekadar alat politik penyelamat citra kekuasaan.
Saatnya Masyarakat Mengawasi
CSR bukan dana bonus untuk pemerintah, melainkan hak masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Karena itu, warga—termasuk wartawan—harus ikut mengawasi, agar dana CSR tidak dijadikan make up politik penguasa.
Jika CSR dipelintir hanya untuk merias kegagalan pemerintah, maka yang terjadi adalah perampasan hak rakyat Dharmasraya atas masa depan yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan.
