Dialog Pers. (Dok. PWI Bekasi)
MEDIAINVESTIGASI.NET – Gubernur Jawa Barat membuat gempar, pasalnya ucapan Dedi Mulyadi (KDM) berpotensi menjadi malapetaka, bahkan, diperkirakan banyak institusi yang bisa terkena dampak informasi hoax, dengan membuat video dengan narasi yang berbeda. Karena tak perlu lagi verifikasi narasumber dari wartawan, cukup rekam, unggah status, viral, dan selesai.
Dunia informasi akan kacau jika ucapan KDM diikuti mentah-mentah. Berita Hoax akan dianggap benar hanya karena viral, dan siapa yang akan mengawasi dan bertanggung jawab jika ada konten yang mengandung informasi menyesatkan.
Musibah itu akan datang dan terjadi jika masyarakat tergiring pernyataan sang gubernur yang menyebut media sosial lebih penting ketimbang media massa, bahkan menyarankan pemerintah tak usah repot bermitra dengan media.
Pernyataan KDM akhirnya sukses membuat tercengang, bikin ratusan wartawan dan pemilik media di Bekasi Raya ‘tersentil’ dan apa maksud di balik penyataan itu, apakah ada unsur politiknya untuk menggiring?
Alih-alih membuat status balasan di TikTok KDM yang dianggap tak pantas, para insan Pers Bekasi memilih jalur elegan, dengan menggelar Dialog Pers di Saung Jajaka, Tambun Utara, Kamis (3/7), sekaligus menyampaikan pesan sederhana, “Kami masih ada, dan kami bukan buzzer.”
Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, S.H., menyindir halus bahwa jika semua diserahkan ke media sosial, maka akurasi berita cukup dicek lewat jumlah likes.
“Kalau begini caranya, berita bencana cukup tunggu viral di Instagram. Tak perlu konfirmasi, tak perlu cek fakta. Demokrasi diserahkan ke algoritma,” katanya, separuh serius, separuh getir.
Ketua SMSI Kabupaten Bekasi, Doni Ardon, juga tak mau kalah. Ia berkelakar, kemitraan media dengan pemerintah itu bukan sekadar basa-basi. Tanpa itu, yang tersisa hanya konten yang viral tapi nihil tanggung jawab.
“Mungkin nanti SK pengangkatan pejabat cukup diumumkan lewat konten TikTok. Atau klarifikasi korupsi lewat story Instagram,” sindir Doni.
Dalam pertemuan tersebut, insan pers Bekasi Raya membacakan sikap tegas mereka. Bukan cuma penolakan terhadap peremehan profesi jurnalis, tapi juga ajakan serius menjaga kewarasan publik dari banjir informasi setengah matang.
Spanduk acara pun tak kalah nyeleneh. Tertulis besar-besar:
“Pers Bukan Buzzer”
“Tanpa Verifikasi, Asal Viral”
“Apa Jadinya Kalau Media Dianggap Tak Penting?”
Dialog Pers ini menjadi pengingat, bahwa di tengah era ketika influencer lebih dipercaya ketimbang redaksi, ada satu profesi yang masih percaya bahwa berita harus diverifikasi, bukan diviralkan.
“Silakan kalau mau serahkan semua ke media sosial. Tapi jangan kaget kalau besok berita negara diatur sama selebgram,” ujar salah satu jurnalis dengan nada jenaka.
Bekasi Raya boleh panas, politik boleh gaduh, tapi satu hal jelas, selama masih ada wartawan waras, demokrasi tak sepenuhnya diserahkan ke algoritma.
Editor: Shendy Marwan
