Oleh: Atrijhon Koto
(Direktur Utama PT Analitis Khusus Grup)
Padang. Minggu 08 Februari 2026 – Hari Pers Nasional (HPN) seharusnya tidak berhenti pada perayaan simbolik dan seremonial. Bagi saya, HPN adalah momen evaluasi keras terhadap kondisi pers Indonesia hari ini, yang dalam banyak hal justru sedang berada di persimpangan jalan antara menjaga marwah atau tunduk pada tekanan kekuasaan dan pasar.
Dukungan terhadap HPN hanya akan bermakna apabila disertai keberanian untuk mengakui bahwa pers saat ini tidak sepenuhnya baik-baik saja. Di tengah derasnya arus digitalisasi, sebagian media terjebak dalam pragmatisme ekonomi yang mengorbankan kualitas dan kedalaman jurnalistik.
Kecepatan telah menjadi berhala baru. Banyak media berlomba menjadi yang tercepat, tetapi abai pada verifikasi dan keberimbangan. Akibatnya, pers kehilangan fungsi utamanya sebagai penyaji kebenaran dan justru berpotensi memperkeruh ruang publik.
Pers juga menghadapi ancaman serius berupa intervensi kekuasaan, baik secara langsung maupun terselubung. Ketika relasi media dan kekuasaan tidak dikelola secara sehat, independensi redaksi menjadi taruhannya. Pers yang seharusnya mengawasi justru berubah menjadi corong kepentingan.
Di sisi lain, dominasi algoritma platform digital telah memaksa media tunduk pada logika klik dan viralitas. Berita sensasional lebih diutamakan ketimbang liputan mendalam yang sesungguhnya dibutuhkan publik. Ini adalah bentuk penjajahan baru terhadap kedaulatan redaksi.
Maraknya hoaks dan disinformasi tidak boleh semata-mata dibebankan kepada masyarakat. Pers juga harus jujur mengakui bahwa lemahnya disiplin verifikasi dan rendahnya standar editorial turut memperparah krisis kepercayaan publik terhadap media.
Sebagai Direktur Utama PT Analitis Khusus Grup, saya memandang bahwa HPN harus menjadi titik balik untuk mengembalikan pers pada khitahnya. Pers tidak boleh kehilangan keberanian untuk bersikap kritis, bahkan ketika kritik itu berisiko secara politik maupun ekonomi.
Masa depan pers Indonesia tidak ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan oleh integritas manusianya. Tanpa jurnalis yang independen dan manajemen media yang berani menjaga jarak dari kepentingan sempit, pers akan kehilangan relevansinya.
Transformasi digital semestinya dimaknai sebagai peluang untuk memperkuat kualitas jurnalistik, bukan sekadar mempercepat produksi konten. Inovasi tanpa nilai hanya akan melahirkan media yang cepat, tetapi dangkal.
Saya juga menyoroti masih lemahnya perlindungan terhadap jurnalis. Kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap insan pers menunjukkan bahwa kebebasan pers di Indonesia masih rapuh dan sering kali kalah oleh kekuatan politik dan ekonomi.
Pers yang benar-benar merdeka adalah pers yang berani menolak kompromi yang merusak etika. Kebebasan pers bukanlah hadiah dari kekuasaan, melainkan hak konstitusional yang harus terus diperjuangkan dan dijaga.
Ke depan, pers harus kembali menjadi ruang koreksi sosial yang jujur dan kritis. Bukan sekadar pengisi linimasa digital, melainkan institusi yang membentuk kesadaran publik dan menjaga kualitas demokrasi.
Hari Pers Nasional harus menjadi alarm keras, bukan sekadar seremoni tahunan.
Jika pers gagal melakukan koreksi diri, maka yang terancam bukan hanya masa depan media, tetapi juga masa depan demokrasi Indonesia.
