JAKARTA, INDONESIA – Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) angkat bicara menanggapi aksi organisasi masyarakat (ormas) yang berulang kali mendatangi fasilitas pabrik produsen kendaraan listrik asal China, BYD, di kawasan industri Subang Smartpolitan, Jawa Barat. Kalangan pengusaha mendesak pemerintah segera mengambil langkah tegas agar insiden serupa tidak terus berulang dan merusak iklim investasi di Tanah Air.
Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menilai rangkaian gangguan keamanan tersebut berdampak langsung terhadap kepastian berusaha serta kenyamanan para investor asing yang telah menanamkan modalnya di Indonesia.
“Yang pasti pemerintah harus bertindak tegas, jangan kalah dengan tekanan ormas. Ini menyangkut kepastian berusaha juga di mana di satu sisi, gangguan-gangguan hal yang begini ini sudah sering terulang kembali,” tegas Ma’ruf saat dihubungi media, Rabu (18/11/2026).
Desakan Penegakan Hukum Demi Jaga Kondusivitas Investasi
Ma’ruf menekankan bahwa pemerintah perlu mengerahkan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengambil tindakan konkret di lapangan. Menurutnya, perlindungan hukum yang nyata sangat krusial guna memastikan operasional industri berjalan lancar tanpa hambatan eksternal.
“Ini menyangkut kenyamanan investasi yang sudah masuk. Jadi harapan kami pemerintah harus melakukan sebuah tindakan tegas melalui Aparat Penegak Hukum (APH) supaya investasi masuk di Indonesia itu nyaman dan kondusif,” tambahnya.
Respons Manajemen BYD dan Kronologi Aksi di Subang Smartpolitan
Sebelumnya, manajemen PT BYD Motor Indonesia juga telah menyuarakan harapan agar situasi di sekitar area pabrik tetap kondusif. Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, menyatakan bahwa aksi unjuk rasa yang terjadi dipicu oleh tuntutan keterbukaan informasi mengenai penyerapan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.
“Kami mengharapkan kalau bisa dari pihak yang berwajib atau instansi-instansi yang relevan dengan hal-hal yang terkait demonstrasi kami masih mampu membantu BYD untuk memberikan informasi yang seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat,” ujar Luther saat ditemui di Pabrik BYD Subang, Jawa Barat, Selasa (10/11/2026).
Luther menambahkan bahwa sebagai perusahaan otomotif global, setiap aktivitas bisnis BYD selalu berada di bawah sorotan pemangku kepentingan internasional. Oleh karena itu, pihak perusahaan berupaya mencegah munculnya kesalahpahaman informasi mengenai kondisi operasional pabrik mereka di Indonesia.
Catatan Rangkaian Aksi Ormas di Pabrik BYD Subang
Berdasarkan catatan pemberitaan, gangguan serupa di proyek pabrik mobil listrik BYD Subang bukanlah kejadian pertama kali:
-
Tahun 2025: Aksi demonstrasi di kawasan pabrik BYD Subang sempat mencuat ke publik dan turut disorot oleh Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno.
-
Akhir Oktober 2026: Massa dari ormas kembali mendatangi area pabrik dengan membawa tuntutan pembukaan akses lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal.
-
November 2026: Manajemen BYD dan asosiasi kawasan industri (HKI) secara terbuka meminta intervensi pemerintah serta aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian berusaha.






