Pabrik BYD di Subang Berkali-kali Digeruduk Ormas, HKI Desak Pemerintah dan Aparat Bertindak Tegas

- Penulis

Rabu, 18 November 2026 - 16:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Doc. BYD

Foto: Doc. BYD

JAKARTA, INDONESIA – Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) angkat bicara menanggapi aksi organisasi masyarakat (ormas) yang berulang kali mendatangi fasilitas pabrik produsen kendaraan listrik asal China, BYD, di kawasan industri Subang Smartpolitan, Jawa Barat. Kalangan pengusaha mendesak pemerintah segera mengambil langkah tegas agar insiden serupa tidak terus berulang dan merusak iklim investasi di Tanah Air.

Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menilai rangkaian gangguan keamanan tersebut berdampak langsung terhadap kepastian berusaha serta kenyamanan para investor asing yang telah menanamkan modalnya di Indonesia.

“Yang pasti pemerintah harus bertindak tegas, jangan kalah dengan tekanan ormas. Ini menyangkut kepastian berusaha juga di mana di satu sisi, gangguan-gangguan hal yang begini ini sudah sering terulang kembali,” tegas Ma’ruf saat dihubungi media, Rabu (18/11/2026).

Desakan Penegakan Hukum Demi Jaga Kondusivitas Investasi

Ma’ruf menekankan bahwa pemerintah perlu mengerahkan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengambil tindakan konkret di lapangan. Menurutnya, perlindungan hukum yang nyata sangat krusial guna memastikan operasional industri berjalan lancar tanpa hambatan eksternal.

“Ini menyangkut kenyamanan investasi yang sudah masuk. Jadi harapan kami pemerintah harus melakukan sebuah tindakan tegas melalui Aparat Penegak Hukum (APH) supaya investasi masuk di Indonesia itu nyaman dan kondusif,” tambahnya.

Respons Manajemen BYD dan Kronologi Aksi di Subang Smartpolitan

Sebelumnya, manajemen PT BYD Motor Indonesia juga telah menyuarakan harapan agar situasi di sekitar area pabrik tetap kondusif. Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, menyatakan bahwa aksi unjuk rasa yang terjadi dipicu oleh tuntutan keterbukaan informasi mengenai penyerapan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

“Kami mengharapkan kalau bisa dari pihak yang berwajib atau instansi-instansi yang relevan dengan hal-hal yang terkait demonstrasi kami masih mampu membantu BYD untuk memberikan informasi yang seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat,” ujar Luther saat ditemui di Pabrik BYD Subang, Jawa Barat, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga :  Noda Hitam di Seragam Cokelat: Bisnis Gelap Vape Etomidate dan Industri Pemerasan di Jantung Kepolisian

Luther menambahkan bahwa sebagai perusahaan otomotif global, setiap aktivitas bisnis BYD selalu berada di bawah sorotan pemangku kepentingan internasional. Oleh karena itu, pihak perusahaan berupaya mencegah munculnya kesalahpahaman informasi mengenai kondisi operasional pabrik mereka di Indonesia.

Catatan Rangkaian Aksi Ormas di Pabrik BYD Subang

Berdasarkan catatan pemberitaan, gangguan serupa di proyek pabrik mobil listrik BYD Subang bukanlah kejadian pertama kali:

  • Tahun 2025: Aksi demonstrasi di kawasan pabrik BYD Subang sempat mencuat ke publik dan turut disorot oleh Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno.

  • Akhir Oktober 2026: Massa dari ormas kembali mendatangi area pabrik dengan membawa tuntutan pembukaan akses lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal.

  • November 2026: Manajemen BYD dan asosiasi kawasan industri (HKI) secara terbuka meminta intervensi pemerintah serta aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian berusaha.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.mediainvestigasi.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Respons Istana Soal Isu Cawapres Pengganti Gibran dari Gerindra, Prabowo Serahkan Dua Nama ke MPR Pekan Depan
Operasi Zebra 2026 Incar Pengendara yang Akali Pelat Nomor, Ancaman Denda Rp 500 Ribu hingga Penjara 6 Tahun
Menteri HAM Natalius Pigai Ungkap Tak Pernah Diundang Rapat Koordinasi Kemenko Kumham Imipas Selama Dua Tahun
Ustaz Bachtiar Nasir Hadiri Sidang Korupsi Kuota Haji Yaqut Cholil Qoumas, Berharap Keadilan Ditegakkan
Menko Yusril Sebut Kaitan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo dengan Dugaan Makar Makin Nyata
Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana Deklarasikan Perang Melawan Narkoba di Banyuasin hingga Salurkan Bantuan Sembako
Penertiban Parkir Liar di Blok M: Puluhan Kendaraan Diangkut hingga Jukir Ngaku Setor ke Oknum Dishub
Isi Perpol Nomor 4 Tahun 2026 yang Terbit Sebelum Sidang Etik Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Berita ini 27 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 08:40 WIB

Respons Istana Soal Isu Cawapres Pengganti Gibran dari Gerindra, Prabowo Serahkan Dua Nama ke MPR Pekan Depan

Kamis, 19 November 2026 - 08:36 WIB

Operasi Zebra 2026 Incar Pengendara yang Akali Pelat Nomor, Ancaman Denda Rp 500 Ribu hingga Penjara 6 Tahun

Kamis, 19 November 2026 - 08:33 WIB

Menteri HAM Natalius Pigai Ungkap Tak Pernah Diundang Rapat Koordinasi Kemenko Kumham Imipas Selama Dua Tahun

Kamis, 19 November 2026 - 08:29 WIB

Ustaz Bachtiar Nasir Hadiri Sidang Korupsi Kuota Haji Yaqut Cholil Qoumas, Berharap Keadilan Ditegakkan

Kamis, 19 November 2026 - 08:25 WIB

Menko Yusril Sebut Kaitan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo dengan Dugaan Makar Makin Nyata

Berita Terbaru