Menteri HAM Natalius Pigai Ungkap Tak Pernah Diundang Rapat Koordinasi Kemenko Kumham Imipas Selama Dua Tahun

- Penulis

Kamis, 19 November 2026 - 08:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Dok. Kemenham

Foto: Dok. Kemenham

JAKARTA, INDONESIA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengungkapkan bahwa kementeriannya tidak pernah menerima undangan rapat koordinasi dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) selama lebih dari dua tahun masa jabatannya. Pengakuan tersebut disampaikan langsung oleh Pigai saat mengikuti rapat kerja (raker) bersama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2026).

Pernyataan tersebut muncul berawal dari pertanyaan anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Shadiq Pasadigoe, mengenai ada atau tidaknya inisiatif rapat internal di tingkat kementerian koordinator untuk menyamakan persepsi dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

“Saya sudah dua tahun, ya, dua tahun tiga bulan, Pak NasDem, ya, ingin saya sampaikan, ya. Sampai detik ini, dua tahun tiga bulan, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi, Kementerian Hukum tidak pernah diundang oleh Menko untuk rapat sekedar koordinasi pun tidak pernah ada,” ujar Natalius Pigai di hadapan forum rapat.

Perbandingan Ritme Koordinasi Lintas Kementerian Koordinator

Pigai menjelaskan bahwa keterbukaan informasi tersebut disampaikan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola koordinasi pemerintahan ke depan. Ia mengaku heran lantaran kementerian koordinator di sektor lain rutin menggelar pertemuan mingguan dengan kementerian teknis di bawah naungannya.

“Jadi, khusus untuk ini, sebagaimana yang saya sampaikan, belum pernah kami rapat selama dua tahun. Kementerian lembaga menko-menko lain setiap minggu, Pak. Kita nggak pernah, Pak,” tegas Pigai membandingkan pola komunikasi antarkementerian dalam kabinet.

Sorotan DPR Soal Perbedaan Persepsi Penyelesaian Kasus HAM Berat

Sebelumnya, legislator Komisi XIII DPR RI Shadiq Pasadigoe menyoroti adanya perbedaan sudut pandang antarinstansi negara dalam menangani persoalan pelanggaran HAM berat. Menurut Shadiq, sinkronisasi kebijakan di tingkat kementerian koordinator mutlak diperlukan agar tidak memicu perdebatan di ruang publik.

Baca Juga :  HMI Dharmasraya Peduli Korban Banjir di Timpeh, Salurkan Bantuan Sembako untuk Warga

Shadiq menilai pendekatan Menteri HAM yang turut mengkaji dimensi standar internasional sering kali berbeda dengan perspektif kementerian maupun lembaga terkait lainnya di dalam negeri:

  • Pendekatan Menteri HAM: Menempatkan isu pelanggaran HAM berat tidak hanya dalam konteks domestik Indonesia, tetapi juga mengkaji secara mendalam standar dan pandangan hukum internasional.

  • Kesenjangan Persepsi Antarlembaga: Instansi teknis lain dinilai belum memiliki kesamaan kerangka pandang karena absennya forum penyelarasan rutin di bawah koordinasi Menko Kumham Imipas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.mediainvestigasi.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Efisiensi Prabowo Digaungkan, Bupati Annisa Justru Boyong Rombongan ke Luar Daerah
Respons Istana Soal Isu Cawapres Pengganti Gibran dari Gerindra, Prabowo Serahkan Dua Nama ke MPR Pekan Depan
Operasi Zebra 2026 Incar Pengendara yang Akali Pelat Nomor, Ancaman Denda Rp 500 Ribu hingga Penjara 6 Tahun
Ustaz Bachtiar Nasir Hadiri Sidang Korupsi Kuota Haji Yaqut Cholil Qoumas, Berharap Keadilan Ditegakkan
Menko Yusril Sebut Kaitan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo dengan Dugaan Makar Makin Nyata
Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana Deklarasikan Perang Melawan Narkoba di Banyuasin hingga Salurkan Bantuan Sembako
Penertiban Parkir Liar di Blok M: Puluhan Kendaraan Diangkut hingga Jukir Ngaku Setor ke Oknum Dishub
Isi Perpol Nomor 4 Tahun 2026 yang Terbit Sebelum Sidang Etik Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Berita ini 23 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 07:46 WIB

Efisiensi Prabowo Digaungkan, Bupati Annisa Justru Boyong Rombongan ke Luar Daerah

Kamis, 19 November 2026 - 08:40 WIB

Respons Istana Soal Isu Cawapres Pengganti Gibran dari Gerindra, Prabowo Serahkan Dua Nama ke MPR Pekan Depan

Kamis, 19 November 2026 - 08:36 WIB

Operasi Zebra 2026 Incar Pengendara yang Akali Pelat Nomor, Ancaman Denda Rp 500 Ribu hingga Penjara 6 Tahun

Kamis, 19 November 2026 - 08:33 WIB

Menteri HAM Natalius Pigai Ungkap Tak Pernah Diundang Rapat Koordinasi Kemenko Kumham Imipas Selama Dua Tahun

Kamis, 19 November 2026 - 08:29 WIB

Ustaz Bachtiar Nasir Hadiri Sidang Korupsi Kuota Haji Yaqut Cholil Qoumas, Berharap Keadilan Ditegakkan

Berita Terbaru