JAKARTA, INDONESIA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Regulasi baru tersebut diterbitkan menjelang pelaksanaan sidang kode etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Aturan tersebut ditetapkan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan diundangkan di Jakarta pada 16 November 2026 dengan tanda tangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Dhahana Putra.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, membenarkan bahwa salah satu pertimbangan utama penerbitan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 adalah untuk memfasilitasi proses sidang etik terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” ujar Irjen Johnny Eddizon Isir saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).
Aturan Baru Pangkat Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP)
Salah satu poin paling krusial dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026 menyangkut persyaratan kepangkatan bagi jajaran majelis hakim dalam Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
Dalam ketentuan terbaru ini, anggota majelis KKEP tidak lagi diwajibkan memiliki pangkat yang setara atau lebih tinggi dibandingkan anggota Polri yang sedang menjalani persidangan. Penyesuaian norma tersebut membuka jalan secara prosedural agar persidangan etik terhadap perwira tinggi berpangkat jenderal bintang empat dapat dilaksanakan tanpa hambatan hierarki kepangkatan.
Rincian Perubahan Penting dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026
Secara keseluruhan, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 merevisi sembilan ketentuan yang sebelumnya termaktub dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Beberapa poin perubahan substansial dalam beleid tersebut meliputi:
-
Pembatasan Hak Pengajuan Banding (Pasal 1 Angka 6): Pada aturan lama, permohonan banding atas putusan etik dapat diajukan oleh terduga pelanggar maupun pihak keluarga (istri/suami, anak, dan orang tua). Setelah direvisi, hak pengajuan banding dibatasi secara eksklusif hanya untuk pihak pelanggar sendiri.
-
Kewajiban Gelar Perkara Pasca-Audit (Penyisipan Pasal 15 Ayat 4a): Mengatur bahwa setiap hasil audit investigasi wajib ditindaklanjuti melalui mekanisme gelar perkara yang melibatkan fungsi pengawasan, sumber daya manusia (SDM), hukum, serta profesi dan pengamanan (Propam).
-
Penyesuaian Tenggat Surat Panggilan Pemeriksaan (Pasal 19 Ayat 5): Merevisi ketentuan batas waktu penyampaian surat panggilan dan permohonan kesediaan pemeriksaan, yang pada aturan sebelumnya wajib diserahkan paling lambat tiga hari kerja sebelum jadwal pemeriksaan berlangsung.







