Operasi Zebra 2026 Incar Pengendara yang Akali Pelat Nomor, Ancaman Denda Rp 500 Ribu hingga Penjara 6 Tahun

- Penulis

Kamis, 19 November 2026 - 08:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi motor tanpa pelat nomor. Foto: Dok. X TMC Polda Metro Jaya

Ilustrasi motor tanpa pelat nomor. Foto: Dok. X TMC Polda Metro Jaya

JAKARTA, INDONESIA – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri tengah menggelar Operasi Zebra 2026 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu pelanggaran utama yang menjadi sasaran penindakan petugas di lapangan adalah manipulasi atau penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang tidak sesuai dengan ketentuan resmi kepolisian.

Di jalan raya, masih banyak ditemukan pengendara motor maupun mobil yang sengaja mencopot pelat nomor depan atau belakang, menutupi angka dan huruf dengan lakban maupun mika gelap, hingga memasang pelat nomor palsu. Praktik tersebut kerap dilakukan demi mengelabui sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Aturan Hukum dan Besaran Denda Pelanggaran Pelat Nomor

Pengendara yang nekat memodifikasi atau melepas pelat nomor kendaraannya terancam sanksi tilang dengan denda maksimal setengah juta rupiah. Ketentuan tersebut diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ):

  • Pasal 280 UU LLAJ: Setiap pengemudi kendaraan bermotor yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) resmi yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

  • Pasal 288 Ayat (1) UU LLAJ: Pengendara yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang sah juga terancam pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda maksimal Rp 500.000.

Ancaman Pidana Pemalsuan Surat hingga 6 Tahun Penjara

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, mengingatkan bahwa sanksi hukum bisa jauh lebih berat apabila pengendara terbukti memalsukan pelat nomor.

“Jika pelat nomor sengaja dibuat baru atau palsu dan tidak diterbitkan oleh Korlantas Polri untuk menyesatkan petugas atau publik, tindakan tersebut berpotensi dijerat Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun,” ujar Djoko.

Baca Juga :  Tragedi di Balik Aroma Kopi: Jeritan Hati "Starling" Kuningan dalam Cengkeraman Pungli dan Kekerasan

Tiga Motif Utama Pengendara Memanipulasi TNKB di Jalan Raya

Menurut analisis pengamat transportasi Djoko Setijowarno, maraknya aksi pengendara mengakali pelat nomor di jalan raya umumnya dipicu oleh tiga motif utama berikut:

  1. Menghindari Kamera Tilang Elektronik (ETLE): Pengendara sengaja mengubah susunan huruf/angka, melepas pelat belakang, atau memasang penutup akrilik gelap agar kamera pemantau ETLE tidak dapat memindai karakter pelat secara presisi.

  2. Mengelabui Penagih Utang (Debt Collector): Pemilik kendaraan yang menunggak cicilan kredit kerap memasang pelat nomor palsu atau menutupinya untuk menyamarkan identitas kendaraan dari kejaran “mata elang” di lapangan agar tidak ditarik.

  3. Menyamarkan Identitas Tindak Kejahatan: Penggunaan TNKB palsu atau kabur sering kali menjadi langkah awal pelaku kriminal untuk menghilangkan jejak sebelum melancarkan aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor), penipuan, tabrak lari, hingga kejahatan jalanan (begal).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.mediainvestigasi.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Efisiensi Prabowo Digaungkan, Bupati Annisa Justru Boyong Rombongan ke Luar Daerah
Respons Istana Soal Isu Cawapres Pengganti Gibran dari Gerindra, Prabowo Serahkan Dua Nama ke MPR Pekan Depan
Menteri HAM Natalius Pigai Ungkap Tak Pernah Diundang Rapat Koordinasi Kemenko Kumham Imipas Selama Dua Tahun
Ustaz Bachtiar Nasir Hadiri Sidang Korupsi Kuota Haji Yaqut Cholil Qoumas, Berharap Keadilan Ditegakkan
Menko Yusril Sebut Kaitan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo dengan Dugaan Makar Makin Nyata
Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana Deklarasikan Perang Melawan Narkoba di Banyuasin hingga Salurkan Bantuan Sembako
Penertiban Parkir Liar di Blok M: Puluhan Kendaraan Diangkut hingga Jukir Ngaku Setor ke Oknum Dishub
Isi Perpol Nomor 4 Tahun 2026 yang Terbit Sebelum Sidang Etik Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Berita ini 25 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 07:46 WIB

Efisiensi Prabowo Digaungkan, Bupati Annisa Justru Boyong Rombongan ke Luar Daerah

Kamis, 19 November 2026 - 08:40 WIB

Respons Istana Soal Isu Cawapres Pengganti Gibran dari Gerindra, Prabowo Serahkan Dua Nama ke MPR Pekan Depan

Kamis, 19 November 2026 - 08:36 WIB

Operasi Zebra 2026 Incar Pengendara yang Akali Pelat Nomor, Ancaman Denda Rp 500 Ribu hingga Penjara 6 Tahun

Kamis, 19 November 2026 - 08:33 WIB

Menteri HAM Natalius Pigai Ungkap Tak Pernah Diundang Rapat Koordinasi Kemenko Kumham Imipas Selama Dua Tahun

Kamis, 19 November 2026 - 08:29 WIB

Ustaz Bachtiar Nasir Hadiri Sidang Korupsi Kuota Haji Yaqut Cholil Qoumas, Berharap Keadilan Ditegakkan

Berita Terbaru