Gambar (Dok, Istimewa)
Dharmasraya, Mediainvestigasi.net – Fenomena pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit atau yang lebih dikenal sebagai “ninja sawit” kian merajalela di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Aksi ilegal ini tidak hanya merugikan petani dan perusahaan, tetapi juga menciptakan keresahan sosial yang semakin dalam karena lemahnya penegakan hukum dan minimnya solusi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dharmasraya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Istilah “ninja sawit” mengacu pada individu atau kelompok yang nekat mencuri TBS dari kebun-kebun milik perusahaan maupun petani perorangan. Namun, yang membuat masyarakat geram, para pelaku kerap hanya dijerat dengan tindak pidana ringan (tipiring). Sanksi yang sebatas denda atau kurungan beberapa hari dianggap tidak sebanding dengan kerugian yang dialami korban.
Tipiring yang Tak Membuat Jera
Seorang petani sawit di Sitiung, Budi (40), mengaku kecewa dan frustrasi. “Sudah sering sawit kami dicuri. Lapor polisi, paling-paling pelaku ditahan sebentar lalu bebas. Besoknya bisa nyolong lagi di kebun orang lain,” keluhnya.
Hukuman ringan ini justru menciptakan lingkaran setan. Pelaku merasa tak takut hukum, korban merasa tak terlindungi, dan pencurian terus berulang. Situasi ini mengancam kelangsungan investasi di sektor perkebunan serta menggerus pendapatan petani kecil yang sangat bergantung pada hasil panen sawit.
Akar Masalah: Pengangguran dan Putus Asa
Fenomena ninja sawit juga tak lepas dari persoalan struktural. Tingginya angka pengangguran di Dharmasraya turut mendorong sebagian masyarakat mengambil jalan pintas. Minimnya lapangan kerja, khususnya di kalangan pemuda dan mereka yang tak memiliki lahan, membuat aksi kriminal menjadi “opsi terakhir” untuk bertahan hidup.
Kondisi ekonomi yang makin sulit hanya memperparah keadaan. Masyarakat terjepit kebutuhan hidup sehari-hari, sementara pemerintah daerah dinilai lamban menciptakan peluang ekonomi alternatif yang memadai.
Pemkab Dinilai Tak Punya Langkah Nyata
Di tengah keresahan ini, sorotan tajam mengarah ke Pemkab Dharmasraya. Warga menilai pemerintah daerah hanya melakukan penanganan sporadis dan belum menyentuh akar persoalan. Hingga kini, belum terlihat adanya program komprehensif untuk menanggulangi pencurian sawit maupun memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
Belum ada langkah nyata seperti pelatihan keterampilan kerja, penyediaan modal usaha kecil, penguatan koperasi petani sawit, atau kebijakan harga sawit yang melindungi petani dari fluktuasi pasar. Akibatnya, petani merasa dibiarkan menghadapi ancaman pencurian tanpa perlindungan yang memadai.
Agusmardi, Sekretaris Nagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung, secara tegas menyampaikan kekesalan warga atas aksi para ninja sawit.
“Berulang terus kejadian ninja sawit ini di wilayah kami. Seolah pelaku tidak takut hukum, bahkan tak gentar dengan potensi tindakan warga kalau tertangkap di lokasi,” ujarnya kepada media ini, Minggu (14/7).
Menurutnya, warga saat ini terpaksa berjaga sendiri siang dan malam ketika sawit mendekati masa panen. “Kami sudah lapor polisi, tapi karena dianggap tipiring. Mungkin itu sebabnya mereka terus beraksi, karena tidak ada efek jera,” tambahnya.
Desakan Solusi Holistik dan Tegas
Fenomena ninja sawit bukan sekadar persoalan hukum, melainkan cerminan dari kegagalan sistemik. Tanpa solusi yang menyeluruh, persoalan ini hanya akan menjadi bom waktu.
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya didesak untuk segera mengambil langkah konkret dan berkelanjutan, antara lain:
Revisi Hukum: Mendesak peninjauan ulang atas penerapan sanksi tipiring agar pencurian sawit bisa dikategorikan sebagai tindak pidana berat, terutama jika kerugian besar dan berulang.
Penciptaan Lapangan Kerja: Mendorong program pelatihan kerja, usaha mikro, serta investasi di sektor-sektor non-pertanian agar masyarakat memiliki pilihan ekonomi yang legal dan layak.
Penguatan Petani Sawit: Memfasilitasi petani dalam hal permodalan, akses pasar, serta stabilisasi harga agar mereka lebih mandiri dan terlindungi dari tekanan ekonomi.
Perlindungan Hukum dan Edukasi: Memperkuat sinergi antara aparat dan masyarakat untuk patroli bersama, edukasi hukum, serta penyuluhan mengenai risiko tindakan kriminal.
Dialog dan Partisipasi Warga: Mengajak masyarakat sebagai mitra dalam merumuskan solusi, melalui forum dialog publik dan pendekatan berbasis nagari.
Jika tidak segera diatasi, bukan hanya petani yang akan terus merugi, tapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah yang kian luntur. Dharmasraya memiliki potensi besar di sektor perkebunan, namun jika aksi ninja sawit terus dibiarkan dan Pemkab tak kunjung bertindak, masa depan daerah ini bisa jadi semakin suram.
Editor: Yanti
