MEDIAINVESTIGASI.NET – Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Daerah (RIPD) Kabupaten Tapanuli Utara, di Sopo Partungkoan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Rabu (3/6/2026).
FGD ini bertujuan untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data. Selain itu, FGD menjadi wadah untuk memberikan arahan strategis terkait integrasi Rencana Induk Pembangunan ke dalam dokumen perencanaan daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pada sambutannya, Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menyampaikan sejumlah potensi unggulan daerah, mulai dari kawasan dataran tinggi dan perbukitan strategis yang terhubung dengan ekosistem Danau Toba, potensi sektor hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan, hingga pariwisata alam, budaya, rohani, dan ekonomi kreatif.
Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, seperti rendahnya nilai tambah dan hilirisasi komoditas, kualitas kesehatan dan pendidikan yang perlu ditingkatkan, ketimpangan infrastruktur antarwilayah, serta penguatan kapasitas fiskal dan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud menyampaikan pentingnya penyusunan rencana pembangunan yang selaras dengan arah pembangunan nasional, Provinsi Sumatera Utara, serta dokumen perencanaan daerah yang telah ditetapkan.
“Tapanuli Utara memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi kawasan agropolitan unggulan yang berdaya saing. Oleh karena itu, pembangunan harus dilakukan secara bertahap dan terarah, dimulai dari penguatan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan konektivitas wilayah, kemudian dilanjutkan dengan transformasi ekonomi melalui hilirisasi pertanian, hingga pada akhirnya mampu meningkatkan daya saing global dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan,” jelas Restuardy.
Restuardy juga menjelaskan bahwa terdapat dua opsi dalam mengintegrasikan Rencana Induk Pembangunan Daerah ke dalam sistem perencanaan daerah, yakni melalui revisi RPJPD 2025–2045 atau penyusunan rencana induk tematik sebagai dokumen suplemen yang menjadi peta jalan pembangunan jangka panjang.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya perhatian terhadap kondisi makro daerah yang menunjukkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 78,09 dan penurunan angka kemiskinan menjadi 7,47 persen. Namun demikian, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya ketimpangan menjadi tantangan yang perlu diantisipasi bersama.
Restuardy juga menekankan bahwa penanganan pascabencana harus menjadi agenda prioritas mengingat Tapanuli Utara merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi dengan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang besar, terutama pada sektor infrastruktur.
“Konsistensi perencanaan, ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan, koordinasi lintas sektor yang kuat, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah,” imbuhnya.
Melalui FGD ini, diharapkan tersusun Rencana Induk Pembangunan Daerah Tapanuli Utara yang terintegrasi, berkelanjutan, serta mampu menjadi pedoman pembangunan jangka panjang guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat daya saing daerah.
