Foto Istimewa : La Omy La Tua (Ketua Investigasi Nasional Lembaga Pemerhati Keuagan Negara Indonesia).
Ternate, Provinsi Maluku Utara, Investigasi.net, Ketua Investigasi Nasional Lembaga Pemerhati Keuagan Negara Indonesia, La Omy La Tua, menilai Bappeda Provinsi Maluku Utara lemah seperti kelinci yang lemah berpikir hel tersebut terbukti dalam menyusun Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara terkesan amburadul, ungkapnya.
Dimana Ketua Investigasi Nasional Lembaga Pemerhati Keuagan Negara Indonesia, La Omy La Tua, menyampaikan bahwa lemahnya policy translation Bappeda Provinsi Maluku Utara itu terlihat dari RPJMD yang masih bersifat top-down, minim inovasi, dan kurang mengakomodasi keragaman spasial dalam penyusunan
Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara, tuturmya.
Ketua Investigasi Nasional Lembaga Pemerhati Keuagan Negara Indonesia, La Omy La Tua, juga mengatakan bahwa Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara harusnya penerjemahannya berdasarkan visi-misi kepala daerah yang dapat menembus kebutuhan dasar wilayah dengan tantangan unik seperti Kabupaten Pulau Taliabu, bukan berhenti pada target makro semata.
Selaini itu kata Ketua Investigasi Nasional Lembaga Pemerhati Keuagan Negara Indonesia, La Omy La Tua, bahwa ldealnya, RPJMD provinsi menjadi connecting framework antara program provinsi dan kabupaten/kota, namun, faktanya adalah tanpa sinkronisasi berbasis data, tantangan unik Taliabu, konektivitas, logistik, dan infrastruktur tidak terakomodasi, sehingga RPJMD berisiko menjadi dokumen formalitas tanpa relevansi strategis itulah fakta yang terjadi saat ini.
Harusnya Bappeda Provinsi Maluku Utara memahami sebuah kebijakan yang mana tidak cukup sekadar membagi alokasi anggaran secara proporsional berdasarkan populasi, tetapi juga mempertimbangkan biaya layanan publik yang lebih tinggi di daerah terluar, kebutuhan konektivitas antar-pulau, serta kerentanan terhadap bencana, tegas. La Omy La Tua,
Berdasarkan pengalaman Ketua Investigasi Nasional Lembaga Pemerhati Keuagan Negara Indonesia, La Omy La Tua, juga menyatakan bahwa tanpa paradigm shift ini, RPJMD akan terus bias ke wilayah-wilayah yang lebih mudah dijangkau dan memiliki daya tawar politik yang kuat namun faktanya Bappeda Provinsi Maluku Utara masih menggunakan paradigma pembagian anggaran yang seragam, seolah biaya pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu masih di samakan dengan daerah lain.
Padahal kita semua ketahui membangun satu kilometer jalan di Kabupaten Pulau Taliabu memerlukan biaya logistik yang jauh lebih tinggi karena material harus diangkut dari luar Kabupaten Pulau Taliabu akibatnya, banyak proyek infrastruktur yang berhenti di tahap perencanaan karena realisasi anggaran tidak mencukupi, ujar. La Omy La Tua.
Ketua Investigasi Nasional Lembaga Pemerhati Keuagan Negara Indonesia, La Omy La Tua, juga meyampaikan bahwa jika Bappeda Provinsi Maluku Utara tidak mengubah kerangka pikir dan metodologi perencanaan untuk mengakomodasi variabel geografis, di Kabupaten Pulau Taliabu maka secara terus menerus kita pastikan akan berada di pinggiran pembangunan.
Ketua Investigasi Nasional Lembaga Pemerhati Keuagan Negara Indonesia, La Omy La Tua, juga mengatakan bahwa kelemahan yang terjadi ini dapat dilihat sebagai bentuk kegagalan institutional learning dalam birokrasi perencanaan daerah, harusnya Bappeda belajar dari RPJMD periode sebelumnya, mengevaluasi gap antara rencana dan realisasi, agar dapat mengidentifikasi wilayah yang tertinggal akibat desain kebijakan yang tidak adaptif dan tidak profesional.
Ketua Investigasi Nasional Lembaga Pemerhati Keuagan Negara Indonesia, La Omy La Tua, juga menambhakan bahwa bKabupaten Pulau Taliabu dan wilayah kepulauan lainnya juga membutuhkan rencana yang tidak hanya “tercermin” dalam dokumen, tetapi benar-benar diikuti dengan langkah operasional yang terukur, indikator kinerja yang jelas, dan dukungan lintas sektor tanpa perbaikan ini, RPJMD yang seharusnya itu menjadi instrumen perubahan bukan malah menjadi malaperaka, tutupnya.
Tim Investigasi Indonesia Nasional *** Tim Investigasi Provinsi Maluku Utara*** JMD.
