JAKARTA, INDONESIA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso. Putusan pemecatan tersebut dijatuhkan setelah yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan tercela terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Merespons putusan sidang kode etik tersebut, Irjen Eko Hadi Santoso langsung menyatakan sikap untuk mengajukan upaya banding. Hal itu dikonfirmasi oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
“Sebagaimana Pasal 69 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Perpol nomor 4 tahun 2026 tentang perubahan atas Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri, ini menyangkut juga masuk pada mekanisme banding dan nantinya akan dibentuk komisi banding lebih lanjut,” jelas Brigjen Trunoyudo.
Mekanisme Komisi Banding dan Status Penahanan di Mako Brimob
Brigjen Trunoyudo menambahkan bahwa seluruh proses permohonan banding dari Irjen Eko Hadi Santoso akan diperiksa dan diputuskan secara objektif oleh komisi banding yang segera dibentuk oleh institusi Polri. Perkembangan maupun hasil akhir dari sidang banding tersebut akan diumumkan secara terbuka kepada publik.
“Perkembangan terkait dengan permohonan banding keduanya tentu nanti akan diputuskan melalui komisi banding, bagaimana mekanismenya aturannya, tetapi hasil putusannya kita tunggu akan kita sampaikan lebih lanjut,” tuturnya.
Tetap Menjalani Penahanan Pidana Bareskrim
Meski mengajukan banding atas sanksi administratif berupa pemecatan, Irjen Eko Hadi Santoso dipastikan tetap menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob untuk mempertanggungjawabkan proses hukum pidananya yang tengah ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
“Kemudian betul tadi dengan putusan secara salah satunya adalah sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH tadi langsung kembali ke Brimob untuk menjalani yakni yang dipidana oleh Bareskrim,” tegas Trunoyudo.
Kilas Balik Sidang Etik Irjen Ahrie Sonta dalam Kasus Serupa
Langkah pengajuan banding yang ditempuh Irjen Eko Hadi Santoso mengikuti jejak perwira tinggi lainnya yang juga terseret dalam pusaran kasus penyadapan presiden, yakni Irjen Ahrie Sonta.
Berikut adalah rangkaian fakta sidang etik terkait Irjen Ahrie Sonta sebelumnya:
-
Jadwal Sidang Etik: Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) telah terlebih dahulu menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada Selasa (10/11/2026).
-
Putusan Sanksi: Seperti disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, majelis menyatakan perilaku Ahrie Sonta sebagai perbuatan tercela dan menjatuhkan sanksi PTDH sebagai anggota Polri.
-
Upaya Hukum Lanjutan: Sama halnya dengan Eko Hadi, Ahrie Sonta juga telah mengajukan permohonan banding yang kini menunggu pemeriksaan di tingkat majelis banding.







