Dipecat Tidak Dengan Hormat Buntut Kasus Penyadapan Presiden, Irjen Eko Hadi Santoso Ajukan Banding

- Penulis

Rabu, 18 November 2026 - 16:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Irjen Eko Hadi Santoso ajukan banding (Rumondang Naibaho/detikcom)

Foto: Irjen Eko Hadi Santoso ajukan banding (Rumondang Naibaho/detikcom)

JAKARTA, INDONESIA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso. Putusan pemecatan tersebut dijatuhkan setelah yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan tercela terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Merespons putusan sidang kode etik tersebut, Irjen Eko Hadi Santoso langsung menyatakan sikap untuk mengajukan upaya banding. Hal itu dikonfirmasi oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

“Sebagaimana Pasal 69 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Perpol nomor 4 tahun 2026 tentang perubahan atas Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri, ini menyangkut juga masuk pada mekanisme banding dan nantinya akan dibentuk komisi banding lebih lanjut,” jelas Brigjen Trunoyudo.

Mekanisme Komisi Banding dan Status Penahanan di Mako Brimob

Brigjen Trunoyudo menambahkan bahwa seluruh proses permohonan banding dari Irjen Eko Hadi Santoso akan diperiksa dan diputuskan secara objektif oleh komisi banding yang segera dibentuk oleh institusi Polri. Perkembangan maupun hasil akhir dari sidang banding tersebut akan diumumkan secara terbuka kepada publik.

“Perkembangan terkait dengan permohonan banding keduanya tentu nanti akan diputuskan melalui komisi banding, bagaimana mekanismenya aturannya, tetapi hasil putusannya kita tunggu akan kita sampaikan lebih lanjut,” tuturnya.

Tetap Menjalani Penahanan Pidana Bareskrim

Meski mengajukan banding atas sanksi administratif berupa pemecatan, Irjen Eko Hadi Santoso dipastikan tetap menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob untuk mempertanggungjawabkan proses hukum pidananya yang tengah ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Baca Juga :  KOMITE INDEPENDEN MAHASISWA HARI MENGGELAR AKSI UNJUK RASA DI GEDUNG KPK RI

“Kemudian betul tadi dengan putusan secara salah satunya adalah sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH tadi langsung kembali ke Brimob untuk menjalani yakni yang dipidana oleh Bareskrim,” tegas Trunoyudo.

Kilas Balik Sidang Etik Irjen Ahrie Sonta dalam Kasus Serupa

Langkah pengajuan banding yang ditempuh Irjen Eko Hadi Santoso mengikuti jejak perwira tinggi lainnya yang juga terseret dalam pusaran kasus penyadapan presiden, yakni Irjen Ahrie Sonta.

Berikut adalah rangkaian fakta sidang etik terkait Irjen Ahrie Sonta sebelumnya:

  • Jadwal Sidang Etik: Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) telah terlebih dahulu menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada Selasa (10/11/2026).

  • Putusan Sanksi: Seperti disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, majelis menyatakan perilaku Ahrie Sonta sebagai perbuatan tercela dan menjatuhkan sanksi PTDH sebagai anggota Polri.

  • Upaya Hukum Lanjutan: Sama halnya dengan Eko Hadi, Ahrie Sonta juga telah mengajukan permohonan banding yang kini menunggu pemeriksaan di tingkat majelis banding.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.mediainvestigasi.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono Tegaskan TNI AU Harus Siap Tempur dan Siap Bantu Rakyat Kapan Pun
Polresta Tangerang Gelar Operasi Zebra Maung 2026 di Jalan Raya Serang, Tekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas
Mahfud MD Dorong Penyelesaian Tuntas Persoalan Ijazah Gibran dan Pemberian Sanksi Hukum
Mensos Gus Ipul Jamin Pembangunan Sekolah Rakyat Dekat Hutan Kota UI Tak Akan Langgar Aturan
Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Rapat Paripurna untuk Disahkan Jadi UU
WALHI Tolak Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon, Soroti Indikasi Ekspansi Tambang Emas
Pabrik BYD di Subang Berkali-kali Digeruduk Ormas, HKI Desak Pemerintah dan Aparat Bertindak Tegas
Sufmi Dasco Ahmad Buka Suara Soal Dukungan Jadi Cawapres Pengganti Gibran, Hormati Hak Prerogatif Presiden
Berita ini 15 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 16:59 WIB

Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono Tegaskan TNI AU Harus Siap Tempur dan Siap Bantu Rakyat Kapan Pun

Rabu, 18 November 2026 - 16:52 WIB

Polresta Tangerang Gelar Operasi Zebra Maung 2026 di Jalan Raya Serang, Tekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Rabu, 18 November 2026 - 16:48 WIB

Mahfud MD Dorong Penyelesaian Tuntas Persoalan Ijazah Gibran dan Pemberian Sanksi Hukum

Rabu, 18 November 2026 - 16:44 WIB

Mensos Gus Ipul Jamin Pembangunan Sekolah Rakyat Dekat Hutan Kota UI Tak Akan Langgar Aturan

Rabu, 18 November 2026 - 16:41 WIB

Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Rapat Paripurna untuk Disahkan Jadi UU

Berita Terbaru