JAKARTA, INDONESIA – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama perwakilan pemerintah secara resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke Rapat Paripurna terdekat. Kesepakatan bulat dari seluruh fraksi tersebut dicapai dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama dua Wakil Ketua DPR lainnya, yakni Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati. Setelah seluruh peserta rapat menyatakan persetujuan, perwakilan fraksi serta jajaran kementerian langsung menandatangani naskah draf RUU untuk melanjutkan proses legislasi ke pembicaraan tingkat II.
“Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah. Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan ke tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat. Setuju?” tanya Dasco yang langsung disambut kata setuju oleh seluruh peserta rapat.
Pejabat DPR dan Perwakilan Pemerintah yang Hadir dalam Rapat
Pengambilan keputusan tingkat I ini dihadiri oleh jajaran pimpinan alat kelengkapan dewan serta delegasi kementerian terkait untuk memastikan keselarasan draf regulasi sebelum disahkan menjadi undang-undang:
-
Pimpinan DPR dan Komisi III: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, Sari Yuliati, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, serta Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath dan Dede Indra Permana.
-
Perwakilan Pemerintah: Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy Hiariej, serta jajaran perwakilan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Laporan Akhir Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU Perampasan Aset
Sebelum pengambilan keputusan dilakukan, Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR menerima dan menyetujui laporan hasil kerja dari tim perumus (timus) serta tim sinkronisasi (timsin). Wakil Ketua Panja Komisi III DPR, Soedeson Tandra, memaparkan bahwa kedua tim tersebut telah merampungkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan melibatkan ahli bahasa serta perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter).
Tiga Fokus Penyempurnaan Naskah Undang-Undang
Menurut Soedeson Tandra, timus dan timsin telah melakukan penyisiran menyeluruh agar tidak terjadi multitafsir dalam penerapan hukum di kemudian hari, meliputi:
-
Perbaikan Redaksional: Penyesuaian penggunaan frasa, diksi, huruf, tanda baca, hingga konsistensi penomoran dan sistematika sesuai kaidah perundang-undangan.
-
Sinkronisasi Antar-Pasal: Penyelarasan substansi serta pengacuan pasal hingga bagian penjelasan agar tidak ditemukan pertentangan norma hukum.
-
Penetapan Nomenklatur Resmi: Menyepakati judul resmi beleid menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.







