Uang Rakyat Bukan Hadiah Pejabat, Rohil Butuh Kejelasan Bukan Tuding Menuding di Media: Ketua AWI Rohil

- Penulis

Rabu, 18 November 2026 - 17:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Rokan Hilir – Mediainvestigasi. Net- Ketua Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kabupaten Rokan Hilir, M. Ritonga, angkat bicara menanggapi polemik yang terus memanas antara Anggota DPR RI Karmila Sari dan aktivis Muhajirin Siringoringo terkait klaim bantuan revitalisasi sekolah senilai Rp1,4 miliar dan dugaan ijazah SMEA Bupati Rohil.

Menurut M. Ritonga, polemik tersebut kini sudah keluar dari substansi hukum dan berubah menjadi perang opini yang tidak memberi kepastian hukum kepada publik.

“Publik tidak butuh jawaban dengan opini. Tapi jawaban dengan dokumen, demi keterbukaan informasi publik,” tegasnya kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).

Ia menegaskan, bantuan revitalisasi sekolah bukan bantuan pribadi. Itu adalah anggaran negara, uang rakyat, yang disalurkan melalui program pemerintah. Apakah itu dianggap menjadi jasa kepada personal, atau bukan demi tugas sesuai dengan amanat undang-undang?

Seorang anggota DPR memang memiliki fungsi aspirasi untuk mengusulkan dan memperjuangkan. Namun ketika anggaran sudah cair, ia tidak lagi menjadi milik pribadi siapa pun. Ia menjadi hak sekolah, hak siswa, dan hak publik.

“Dugaan pun mencuat Apa hubungan bantuan revitalisasi itu dengan kritik Muhajirin terhadap dugaan ijazah yang diserukan Muhajirin lewat media online? Kalau itu memang program negara, mengapa dibingkai seolah-olah pemberian pribadi?” pungkasnya.

Ia juga menyoroti selisih angka yang beredar. Di satu sisi disebut Rp1,4 miliar, di sisi lain pihak keluarga hanya mengakui adanya bantuan sekitar Rp400 juta untuk satu sekolah milik abang kandung Muhajirin, seperti yang dikutip dari media online Nada Viral tanggal 17/11/2026.

“Publik berhak bertanya: mana datanya? Sekolah mana? Tahun anggaran berapa? Nilai per sekolah berapa? Melalui program apa? Tanpa data itu, angka hanya menjadi narasi, bukan fakta,” ujarnya.

Baca Juga :  Ketua Investigasi Nasional LPKN Indonesia Sebut Kolam Ikan Lele Lahir Jalan Beringin Salati Kabupaten Pulau Taliabu Pemrintah Daerah Tak Boleh Tidur

Awi menilai, pemberitaan saat ini sudah berubah dari klarifikasi menjadi tuding-menuding tanpa alas bukti yang sah.

Yang satu mengklaim sudah membantu Rp1,4 miliar. Yang satu membantah dan menantang: buktikan Muhajirin yang mana, kapan disalurkan, melalui program apa.

“Di titik ini kita tidak lagi bicara soal ijazah. Kita bicara soal martabat dan reputasi. Seorang pejabat publik memiliki kekuasaan, akses media, dan panggung. Ketika kekuasaan itu dipakai untuk memberi label tanpa bukti yang sah, itu bukan lagi klarifikasi,” tegasnya.

Ia menduga kuat, polemik ini bukan lagi soal data, tetapi sudah masuk ke wilayah sakit hati. Kritik dibalas tudingan, tudingan dibalas tantangan, dan publik hanya disuguhi kegaduhan lewat pemberitaan media online.

Oleh karena itu, Ketua AWI Rohil, M. Ritonga, secara tegas meminta Kapolda Riau agar segera menuntaskan pengaduan Muhajirin terkait dugaan ijazah Bupati Rohil.

Bukan lagi sekadar diminta untuk peka, tapi diminta untuk bertindak. Karena persoalan ini sudah terlalu lama terbenam di Polda Riau, tanpa ada keterangan yang jelas dari kombes pol Muhammad Hasyim Risahondua ,SIK,M.si.saat dikonfirmasi oleh awak media Selaku Diskrimum polda Riau,18/11/2026.

“Ini bukan lagi soal lambat atau cepat. Ini soal kepastian hukum yang sengaja dibiarkan menggantung. Kalau laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti, lalu untuk apa masyarakat melapor?” tegas Ritonga.

Menurutnya, Kapolda Riau harus peka dan bertanggung jawab terhadap laporan masyarakat, sesuai amanah Kapolri tentang Polri bersama masyarakat , melayani, transparan, dan akuntabel. bukan dipilih-pilih, bukan didiamkan.

“Kami tidak menuduh siapa-siapa bersalah. Kami hanya menuntut satu hal: kepastian. Jalan atau berhenti, naik atau tidak, sampaikan secara resmi kepada publik. Jangan biarkan kasus ini mati di meja penyidik, sementara kegaduhan hidup terus di media,” ujarnya.

Baca Juga :  Kapolres Sibolga Hadiri Kegiatan Komitmen Bersama Penyidik dan Penuntut Umum dalam Rangka Penegak Hukum Yang Objektif, Profesional dan Tanpa Transaksional

AWI Rohil menegaskan, pihaknya tetap berkomitmen penuh mengawal dugaan kasus ijazah Bupati Rohil. Bukan karena benci, tapi untuk menjaga marwah pejabat seorang bupati,dan sebalik nya tidak memandulkan aduan pelapor demi memastikan jalannya demokrasi yang sehat. Oleh karena itu,titik ini menjadi krusial sebagai bentuk pengawasan dan kontrol sosial demi tegaknya hukum di negara ini khususnya di polda riau.

“Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Hukum seperti tenggelam di meja penyidik. Tidak bergerak, tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian. Sementara opini bergerak sangat cepat di ruang publik,” ujarnya.

Padahal, seseorang tidak bisa dinyatakan bersalah karena ramai, dan tidak bisa dinyatakan bersih karena diam. Semua harus dibuktikan.

“Kalau hukum tidak memberi kepastian, maka opini akan mengisi kekosongan itu. Dan ketika opini yang mengisi, yang menang bukan yang benar, tapi yang paling keras suaranya. Rohil tidak boleh dipimpin oleh suara yang paling keras, tapi oleh hukum yang paling jelas,” tegasnya.

Sampai dengan saat ini belum ada pihak dari polda riau memberikan keterangan sehingga berita ini di terbitkan .

*Sumber : AWI Rohil.*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.mediainvestigasi.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pelepasan Kontingen Porprovsu XII Oleh Bupati Nias Utara Tahun 2026, Dorong Atlet Ukir Prestasi Harumkan Nama Daerah
Momentum Penting Bagi ASN Merefleksikan Makna Pengabdian, Bupati Nias Utara Saat Menjadi Inspektur Upacara HKN
Siti Aisyah.S.Kom Anggota DPRD Propinsi Riau, Sukses Reses di kelurahan Pekan Arba ,Siap Terima Aspirasi Masyarakat.
Ketua Investigasi Nasional LPK GPI Pemimpin Bangsa Tidak Boleh Lemah! Hadapi Global, Tolak Mentalitas Feodal Mengutamakan Kekepentingan Elite
Didampingi Istri Dan keluarga, Cakades Terkuat Kota bobong Hermawan rahman rermi Resmi Mendaftar Pilkades Bobong
Meriahkan kick‑off Hari guru nasional 2026 Bupati Pulau Taliabu Sashabila WidyaMus Minta Guru Jangan Gentar Hadapi AI, Jadikan Teknologi Penggerak Pembelajaran Berkualitas
‎Tujuh Mobil Diduga Angkut TBS Hasil Penjarahan Kebun Agrinas, Ramp Parman Dilaporkan ke Polres Inhu ‎
Menuju Desa Kilong Sejahtera, Sumpono (Mas Bima) Resmi Daftar Sebagai Bakal Calon Kepala Desa Kilong
Berita ini 28 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 20:21 WIB

Pelepasan Kontingen Porprovsu XII Oleh Bupati Nias Utara Tahun 2026, Dorong Atlet Ukir Prestasi Harumkan Nama Daerah

Rabu, 18 November 2026 - 18:25 WIB

Momentum Penting Bagi ASN Merefleksikan Makna Pengabdian, Bupati Nias Utara Saat Menjadi Inspektur Upacara HKN

Rabu, 18 November 2026 - 17:36 WIB

Uang Rakyat Bukan Hadiah Pejabat, Rohil Butuh Kejelasan Bukan Tuding Menuding di Media: Ketua AWI Rohil

Rabu, 18 November 2026 - 17:18 WIB

Siti Aisyah.S.Kom Anggota DPRD Propinsi Riau, Sukses Reses di kelurahan Pekan Arba ,Siap Terima Aspirasi Masyarakat.

Rabu, 18 November 2026 - 13:47 WIB

Ketua Investigasi Nasional LPK GPI Pemimpin Bangsa Tidak Boleh Lemah! Hadapi Global, Tolak Mentalitas Feodal Mengutamakan Kekepentingan Elite

Berita Terbaru