JAKARTA, INDONESIA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI periode 2019–2024, Mahfud MD, mendorong agar persoalan keabsahan ijazah Gibran Rakabuming Raka diselesaikan secara tuntas demi mencegah terulangnya preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan. Dalam keterangannya kepada CNN Indonesia TV pada Selasa (17/11/2026), Mahfud menyatakan bahwa penyelesaian menyeluruh tersebut mencakup penjatuhan sanksi hukum terhadap pihak-pihak terkait, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Guru Besar Hukum Tata Negara tersebut menegaskan bahwa desakan sanksi hukum ini bukan didasari oleh sentimen pribadi, melainkan untuk menegakkan kepastian hukum setelah keluarnya pemeriksaan resmi dari lembaga peradilan tinggi negara.
“Bukan karena apa kemarahan, sentimen kepada KPU, Depdikbud dan sebagainya, tetapi ini supaya dijatuhi sanksi ya, sanksi hukum,” ujar Mahfud MD.
Alasan Perlunya Sanksi Hukum dan Kelanjutan Laporan di Mabes Polri
Menurut Mahfud MD, penegakan hukum menjadi langkah krusial karena Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan yang bersifat notoire feiten atau fakta hukum yang tidak dapat diperdebatkan lagi kebenarannya. Ia menilai apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam rangkaian peristiwa administrasi tersebut, sanksi tegas mutlak diperlukan untuk menjaga integritas institusi negara.
“Kalau dari rangkaian peristiwanya sengaja, supaya dijatuhi sanksi agar keadaban kita ke depan orang tidak bisa lagi main kantor pemerintah untuk mengeluarkan sesuatu yang bukan sebenarnya, tidak boleh membiarkan KPU membuat aturan sendiri tanpa keterbukaan kepada publik,” terang Mahfud.
Dukungan atas Proses Pidana Laporan Masyarakat
Sejalan dengan pandangan tersebut, Mahfud menilai laporan masyarakat yang telah dilayangkan ke Markas Besar (Mabes) Polri mengenai dugaan tindak pidana oleh pihak-pihak yang terlibat layak untuk diproses lebih lanjut oleh penyidik kepolisian.
“Laporan-laporan masyarakat yang disampaikan ke Mabes untuk ditindak hukum pidananya itu menurut saya layak dilanjutkan oleh polisi karena indikasinya sudah ada agar ke depannya enggak ada lagi orang melakukan hal seperti ini,” tegasnya.
Rujukan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung
Berdasarkan catatan hukum dalam perkara ini, terdapat dua putusan lembaga peradilan yang menjadi dasar sorotan Mahfud MD:
-
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK): Melalui putusan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menerangkan tidak ditemukannya bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu.
-
Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA): Pada 30 Oktober 2026, MA menerbitkan putusan kasasi nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan tingkat SMA milik Gibran.







