Wilson Lalengke Desak Reformasi Rekrutmen Pemimpin: “Jangan Biarkan Orang Seadanya Masuk Senayan”
Jakarta. Mediainvestigasi.Net – Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, melontarkan kritik keras terhadap sistem politik dan kepemimpinan di Indonesia. Alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 48 Lemhannas RI Tahun 2012 itu menegaskan, bangsa ini membutuhkan perbaikan mendasar dalam sistem seleksi calon pemimpin agar kursi parlemen maupun eksekutif tidak diisi oleh figur-figur tanpa kapasitas yang memadai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Wilson Lalengke, lemahnya sistem rekrutmen membuka jalan bagi siapa saja untuk menduduki jabatan strategis hanya bermodal kekuatan uang dan dukungan politik. “Kalau sistem rekrutmen calon pemimpin tidak diperbaiki, maka orang-orang ‘seadanya’, tanpa ilmu pengetahuan, tanpa wawasan kenegaraan, plus minus akhlak, bisa masuk Senayan hanya karena punya uang dan bekingan,” tegas dia dalam percakapan via grup WhatsApp, Minggu (31/8/2025).
Wilson Lalengke menilai, fenomena rendahnya kualitas pemimpin saat ini menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa. Demokrasi yang seharusnya melahirkan pemimpin visioner justru sering menghasilkan pejabat publik yang minim integritas dan kompetensi.
“Fenomena ini sangat berbahaya. Bagaimana bangsa bisa maju jika yang duduk di kursi legislatif maupun eksekutif hanyalah mereka yang lolos karena kekuatan uang dan sponsor politik, bukan karena visi dan kemampuan individaualnya?” ujarnya.
Ia memperingatkan, buruknya kualitas pemimpin berdampak langsung pada kegagalan kebijakan publik, lemahnya legislasi, hingga maraknya praktik korupsi yang merugikan rakyat. Wilson Lalengke menilai akar persoalan korupsi yang marak menjerat pejabat publik tidak bisa dilepaskan dari buruknya sistem rekrutmen politik di Indonesia.
“Jangan heran kalau banyak anggota DPR, kepala daerah, bahkan menteri tertangkap KPK. Itu konsekuensi dari sistem yang membolehkan siapa saja masuk hanya karena punya modal finansial. Mereka terpaksa mencari cara mengembalikan biaya politik yang mahal, salah satunya lewat praktik korupsi,” tutur Wilson Lalengke dan menambahkan bahwa selama rekrutmen politik masih bertumpu pada politik uang, maka rakyat akan terus menanggung kerugian.
Sebagai solusi, mantan dosen Universitas Bina Nusantara Jakarta itu menegaskan perlunya mekanisme seleksi berbasis kompetensi, integritas, dan wawasan kebangsaan. Partai politik, lembaga pendidikan politik, hingga Lemhannas harus mengambil peran lebih besar dalam mencetak calon pemimpin berkualitas.
“Negara ini butuh pemimpin yang punya visi, karakter, dan pemahaman mendalam tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa itu, jangan harap kita bisa keluar dari krisis multidimensi yang terus berulang,” katanya.
Wilson Lalengke juga mengingatkan rakyat agar tidak terjebak dalam politik uang yang hanya melahirkan “pemimpin dadakan” tanpa kapasitas. “Rakyat jangan lagi jadi korban money politics. Jangan jual suara hanya karena sembako atau uang recehan. Pilihlah pemimpin yang betul-betul bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik,” pungkasnya.
Wilson Lalengke dikenal luas sebagai aktivis pers dan demokrasi yang konsisten menyuarakan kritik terhadap kebijakan negara, terutama yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Sebagai Ketua Umum PPWI, ia aktif membela kebebasan pers warga dan kerap turun langsung mengadvokasi jurnalis maupun masyarakat sipil yang mendapat tekanan.
Pendidikan akademiknya pun terbilang mumpuni. Wilson Lalengke merupakan lulusan S-1 Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan dari Universitas Riau, kemudian melanjutkan studi pasca sarjana bidang Global Ethics di Birmingham University, England; dan Applied Ethics di Consortium of Utrecht University, The Netherlands, and Linkoping University, Sweden. Puncaknya, ia mengikuti PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, program strategis yang mencetak kader pemimpin bangsa.
Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman advokasi tersebut, kritik Wilson Lalengke dinilai merefleksikan keprihatinan mendalam terhadap kualitas demokrasi Indonesia yang masih dikuasai kepentingan uang dan oligarki. (Tim/Red)
