Foto Dokumentasi : Dokumen RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025 -2029.
Taliabu Provinsi Maluku Utara, Investigasi.net, Masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu sangat menyayangkan Pernyataan yang di sampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam, di media sodial yang menyebut Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara,Mislan Syarif, yang merupakan perwakilan kami masyarakat di Dapil V yakni Kepulauan Sula dan Kabupaten Taliabu, yang di nilai hanya “mengumbar fitnah” terkait kritik terhadap dokumen RPJMD, 2025-2029 yang saat ini menuai reaksi keras dari kalangan aktivis di Kabupaten Pulau Taliabu.
Dimana hal tersebut disampaikan oleh aktivis Taliabu Jamrudin Aktivis saat live diskusi Publik yang mana dirinya menilai, kritik yang di sampaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara,Mislan Syarif, beberapa hari lalu, berkaitan degan penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025–2029 adalah hal wajar yang berlandaskan fakta, bahwa dokumen tersebut telah diserahkan kepada anggota DPRD yang dibahas dalam rapat paripurna, itu sah untuk dikritisi apalagi fakta Kabupaten Pulau Taliabu tidak di masukan dalam dokumen RPJMD tersebut, tuturnya.
Jamrudin juga menyatakan bahwa berkaitan degan “Dokumen RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025-2029 itu telah dibagikan dan dibaca oleh para anggota DPRD, jika ada anggota yang mengkritik berdasarkan isi dokumen tersebut terdapat banyak keganjalan, itu bukan fitnah, namun penyampaian itu fakta bahwa Kabupaten Pulau Taliabu tidak di muat dalam penyusunan RPJMD 2025-2029, berkaitan degan hal tersebut, sangat disayangkan jika Pemerintah Provinsi Maluku Utara, khususnya Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam, justru menyebut kritik yang di sampaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Mislan Syarif, itu fitnah, Ini menunjukkan sikap anti-kritik,”ujar Jamrudin.
Jamrudin yang merupakan Aktivis Kabupaten Pulau Taliabu juga tegas mengatakan bahwa Publik serta masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu tidak buta dan tidak tuli akan hal tersebut, justru ini adalah merupakan sebuah fakta bahwa selama dua periode terakhir Taliabu tak pernah menjadi prioritas dalam RPJMD Provinsi adalah sesuatu yang bisa dibuktikan secara dokumen, ucapnya.
Jamrudin juga tegas minta Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam, yang menyatakan bahwa masalah polemik yang timbul dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara itu merupakan sebuah fitnah, silakan buka dokumen RPJMD dan tunjukkan bagian mana yang menyentuh percepatan pembangunan infrastruktur, layanan dasar, atau konektivitas wilayah di Kabupaten Pulau Taliabu kalau tidak ada, maka kami menyatakan bahwa ini bagian yang ingin menutup-nutupi fakta seharunya sikap pejabat yang terlalu nyaman duduk di kursi birokrasi tak seharusnya melomtarkan ucapan pantas hanya ingin menghindari barang busuk yang sudah terjadi, tegasnya.
Pada publik Jamrudin juga menyatakan bahwa dalam dokumen RPJMD Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam, menyebut bahwa 10 Kabupaten masuk dalam program strategis 5 tahun, namun Faktanya di dokumen itu Kabupaten Pulau Taliabu tidak ada dan jika kalau ada pemetaan kenapa kabupaten lain tertulis sedangkan Kabupaten Pulau Taliabu tidak tertulis. Ini kan aneh,” kata Jamrudin.
Selain itu Jamrudin juga menilai bahwa reaksi Pemerintah Provinsi Maluku Utara khususnya Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam, seharusnya bukan membungkam suara rakyat, tetapi membuka ruang dialog dan menunjukkan kinerja nyata bukan “Alih-alih melabeli kritik sebagai fitnah,
Lebih baik duduk bersama rakyat dan jawab dengan program pembangunan yang merata. Karena kalau pembangunan terus timpang, maka wacana pemisahan bukan sekadar ancaman, tapi peringatan bahwa kepercayaan publik terhadap Pemprov Malut kian terkikis,”pungkasnya.
“Apalagi sebelumnya, Kepala Bappeda Maluku Utara, Muhammad Sarmin, merespons kritik Mislan Syarif yang mana dirinya mengatakan bahwa Kabupaten Pulau Taliabu tetap masuk dalam perencanaan, namun masih dalam proses pemetaan khan lucu ini adalah fskta Kabupaten Pulau Taliabu di anak tirikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara”
Jamrudin juga tegas minta Kepala Bappeda Maluku Utara, Muhammad Sarmin, untuk tidak bersikap seperti “Gorila” yang mengucilkan perwakilan kami Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara,Mislan Syarif, yang punya niat tulud melakukan mapping agar semua kabupaten/kota mendapat porsi yang sama untuk mendapatkan keadilan jagan justru menyebut kritikan itu fitnah.
Masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu yakin dan percaya bahwa Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Mislan Syarif, bukanlah orang bodoh yang buta akan setiap hal dia adalah manran Prajurit terbaik serta prajurit strategis Tentara Nasional Indonesia (TNI -AD) yang pernah mewakili Nagara Indonesia ke PBB dalam rangka menjaga kedaulatan Dunia di Negara Libanon, tutup. Jamrudin.
Ketua Investigasi Indonesia Nasional **** La Omy La Tua.
