Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. (Dok. Istimewa)
MEDIAINVESTIGASI.NET – Janji politik Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, kembali menjadi sorotan publik. Salah satu janji yang paling diingat warga adalah soal kenaikan insentif bagi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang sempat digembar-gemborkan saat kampanye Pilgub bersama pasangannya, Rano Karno.
Pasangan ini menjanjikan kenaikan dua kali lipat dari nominal saat ini. Namun hingga kini, janji tersebut belum terlihat realisasinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sekarang dalam tahap pematangan penyelesaian, karena itu bukan termasuk program 100 hari,” ujar Pramono.
Pernyataan itu menuai reaksi dari sejumlah Ketua RT di berbagai wilayah Jakarta. Mereka merasa janji tersebut tak kunjung ditepati, padahal kebutuhan operasional di lapangan terus meningkat.
Seorang Ketua RT di Jakarta Barat yang enggan disebut namanya menyampaikan keluhannya. Menurutnya, insentif sebesar dua juta rupiah per bulan sudah tidak cukup untuk mendanai operasional wilayahnya.
“Sebenarnya mah kurang, tapi dicukup-cukupin. Makanya, kami maunya itu cepat dinaikin,” ungkapnya.
Hal senada diutarakan Shendy Marwan, Ketua RT di Jakarta Timur. Menurutnya, dana operasional yang minim sangat memberatkan pengurus, apalagi jika harus dibagi dengan sekretaris, bendahara, dan keamanan lingkungan.
“Uang operasional dua juta untuk satu bulan, mondar-mandir meninggalkan pekerjaan. Jelas gak masuk akal,” ujarnya sambil menggelengkan kepala, ketika diwawancarai wartawan, Jum’at (6//6/2025).
Shendy bahkan menyebut pengalaman awalnya sebagai Ketua RT seperti menjalani “film drama episode panjang.”
“Saya rasa ini seperti lelucon. Harus bikin laporan pertanggungjawaban tapi dananya sendiri gak cukup. Akhirnya ya disiasati, meski sengsara membawa nikmat,” tambahnya.
Namun, meski merasa terbebani, ia menegaskan akan tetap menjalani amanah sebagai Ketua RT demi warganya.
“Tapi ini adalah sebuah pengabdian kepada warga, saya akan tetap menjalani, ini bukan mata pencaharian,” tutupnya.
Ia juga berharap pemerintah bisa lebih memahami posisi para Ketua RT dan RW, yang selama ini sering kali dibebani tanggung jawab besar tanpa diiringi dukungan memadai.
“Ya pemerintah jangan banyak tuntutan kegiatan juga untuk ketua RT. Semoga pemerintah bisa memisahkan antara operasional dan kesejahteraan untuk para ketua RT/RW,” ujarnya dengan senyum tipis.
Ketua RT.12 di Kampung Melayu bernama Fajar juga berbicara lantang tentang janji kenaikan tersebut, meskipun dirinya mengetahui itu bukan program 100 hari.
“Jika memang sudah berjanji segera dipastikan agar bisa tidak terlalu lama untuk diperdebatkan dikalangan masyarakat, kita masing-masing RT sudah memprogram, jika insentif dinaikkan secepatnya,” tegasnya.
Kini publik menanti langkah konkret dari Gubernur Pramono Anung. Akankah janji yang diucapkan saat kampanye benar-benar diwujudkan? Atau hanya akan menjadi catatan politis yang dilupakan setelah kursi jabatan diduduki?
Editor: Yanti
