Warga Benua Utama Konsel Keluhkan Hilang Nama Tampa Penjelasan! Tak Lagi Dapat Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Minta Kemensos dan KPK Tinjau Kembali
Benua Utama Konawe Selatan, MediaInvestigasi.Net – Ketua Lembaga Pemerhati Keuagan Negara Wilayah Indonesia Timur (LPKN) sekaligus Pimpinan Redaksi Media Investigasi.net, La Omy La Tua saat melakukan Investigasi di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, medapat berbagai keluhan dari sejumlah masyarakat terkait Bantuan Keluarga Harapan (PKH).
Dimana keluhan itu kata Ketua Lembaga Pemerhati Keuagan Negara Wilayah Indonesia Timur (LPKN) sekaligus Pimpinan Redaksi Media Investigasi.net, La Omy La Tua. Yang masyarakat menjelaskan bahwa tiba-tiba hilang nama mereka tanpa ada penjelasan dari koordinator Kecamatan ataupun Kepala Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan yang di nahkodai oleh NURLITA JAYA AS, S.Sos., M.Kes. MD.
Pasalnya Ketua Lembaga Pemerhati Keuagan Negara Wilayah Indonesia Timur (LPKN) sekaligus Pimpinan Redaksi Media Investigasi.net, La Omy La Tua mengatakan bahwa, Keluhan masyarakat terkait bantuan Progam Keluarga Harapan (PKH) yang kini tak lagi dinikmati oleh warga Benua Utama dari jumlah awal kepala keluarga yang mendapat PKH apalagi sampai saat ini tidak lagi menerima bantuan PKH.
Kepada media Investigasi.net, Ketua Lembaga Pemerhati Keuagan Negara Wilayah Indonesia Timur (LPKN) sekaligus Pimpinan Redaksi Media Investigasi.net, La Omy La Tua juga tegas menjelaskan bahwa mengenai hal tersebut saat hendak melakukan komfirmasih dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan NURLITA JAYA. Terkait hal tersebut dirinya, mengarahkan agar menemui Koordinator PKH Kabupaten Konawe Selatan.
Namun, ironisnya entah kenapa Koordinator PKH Kabupaten Konawe Selatan melalui via Whatssap untuk mendapatkan data penerima PKH malah memerintahkan Ketua Lembaga Pemerhati Keuagan Negara Wilayah Indonesia Timur (LPKN) sekaligus Pimpinan Redaksi Media Investigasi.net, La Omy La Tua untuk menyurat kemensos.
Adapun isi chat dari Koordinator PKH Kabupaten Konawe Selatan :
Pada (11/1/2024) Sekitar pukul 14.15 Wit. Assalamuallaikum Wr Wb Ijjn Mengganngu Pak Saya La Omy La Tua (Tommy) Pimpinan Redaksi Media Investigasi. Net
Boleh Kirimkan Data PDF Penerima PKH Se Kabupaten Konsel,”Kata Omy La Tua.
11/1 14.16 Saya sudah ketemu kepala dinasnya cuma saat itu bapak lagi keluar, “tambahnya.
Jawaban :
Waalaikumussalaam…
Maaf sebelumx…
Data PKH yang kami pegang hanya ditipkan oleh kemensos alias data ini milik kemensos. jadi kami tidak bisa memberikan data tersebut dalam bentuk apapun kecuali ada izin dri kemensos, oleh karena itu silahkan bersurat secara resmi ke kemensos terkait permintaan data tersebut🙏🙏🙏…skali lgi saya minta maaf🙏🙏, “Kata Koordinator PKH.
Padahal sangat jelas amanat UU terkait bantuan PKH bahwa Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana “Transparansi Pendataan Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) baik itu di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota.
Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan.
Informan penelitian adalah Lurah Kelurahan, Pendamping PKH, Koordinator PKH di Kelurahan atau di Krcamatan maupun di Kabupaten Kota, dan Masyarakat yang menerima bantuan PKH sebagaimana Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, daftar pertanyaan, observasi, dan dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa proses pendataan dalam menentukan peserta penerima PKH yang sudah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan dari PKH, namun ada masyarakat yang masuk dalam kriteria sebagai penerima PKH belum menerima bantuan PKH Pelaksanaan PKH juga sudah berjalan dengam baik.
Sehingga Penulis menyarankan kepada tim pelaksana Program bantuan Keluarga Harapan (PKH) baik itu di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota.
untuk mengadakan sosialisasi PKH tidak hanya kepada peserta PKH tetapi juga kepada pihak-pihak lain seperti kepada pejabat kelurahan dan seluruh masyarakat Kelurahan yang ada di tiap wilayah, agar supaya dapat terlakasana degan baik dan juga di lakssnakan drgan transparan pada seluruh masyarakat/Publik bukan sebaliknya menutupi data penerima.
Ketua Lembaga Pemerhati Keuagan Negara Wilayah Indonesia Timur (LPKN) sekaligus Pimpinan Redaksi Media Investigasi.net, La Omy La Tua juga dengan tegas meminta kepada Kementrian Sosial Republik Indonesia agar tegas meminta kepada Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa sebagai bentuk transparansi siapa-siapa penerima program PKH ini dilakukan labelisasi atau penempelan sticker pada rumah KPM, sehingga dapat menjadi informasi sekaligus kontrol sosial bahwa keluarga yang bersangkutan tergolong keluarga miskin atau pra sejahtera.
Ketua Lembaga Pemerhati Keuagan Negara Wilayah Indonesia Timur (LPKN) sekaligus Pimpinan Redaksi Media Investigasi.net, La Omy La Tua juga menjelaskan bahwa itu sebagai bentuk identifikasi kepada warga yang pra sejahtera, yang tentunya penentuan ini setelah dilakukan proses verifikasi oleh petugas dan juga menekankan, tujuan pelabelan rumah warga untuk memberikan pesan moral apabila ada warga yang lebih mampu, sebaiknya warga yang mampu mengundurkan diri sebagai Keluarga Penerima Manfaat.
“Karena bisa saja mereka memang sudah tidak layak menerima bantuan karena keadaannya sudah lebih baik, meningkat menjadi keluarga yang mampu, dan memang ada pesan moral juga dengan labelisasi yang diberikan. Memaksa keluarga yang sudah tidak layak untuk introspeksi dan merasa malu kepada keluarga yang lebih layak diberikan bantuan, “tuturnya.
Degan hal tersebut di atas Ketua Lembaga Pemerhati Keuagan Negara Wilayah Indonesia Timur (LPKN) sekaligus Pimpinan Redaksi Media Investigasi.net, La Omy La Tua juga meminta degan tegas kepada Kementrian Sosial Republik Indonesia agar melakukan peninjauan kembali terhadap data Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Konawe Selatan karna terkesan plikasi apalagi saat ini fakta di lapangan banya penerima tak lagi mendapatkan bantuan PKH tampa penjelasan apa-apa.
Selain itu Ketua Lembaga Pemerhati Keuagan Negara Wilayah Indonesia Timur (LPKN) sekaligus Pimpinan Redaksi Media Investigasi.net, La Omy La Tua tegas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk melakukan Investigasi sejumlah dugaan kuat Kasus Korupsi, Gratifikasi di Kabupaten Konawe Selatan termasuk Proses Bantuan PKH karna kami menemukan di lapangan ada yang layak menerima tiba-tiba malah dihilangkan namanya,”tutupnya.
(Ketua Investigasi Indonesia (Nasional)
