Foto Dokumentasi Istimewa : La Ode Yasir (Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu).
Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat Media Investigasi.net, Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, La Ode Yasir, menghadiri kegiatan forum silaturahmi sekaligus mengikuti arahan mentri terkait pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik serta bantuan perumahan kepada masyarakat yang di selenggarakan langsung di gedung aula Hotel Merumatta Senggigi Kota Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari selasa tanggal, 19 Mei 2026 pukul, 10.00.wita, pagi tadi.
Dimana kegiatan forum silaturahmi yang di hadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, La Ode Yasir, di hadiri langusung oleh tiga Mentri Republik Indonesia di antaranya adalah :
1). Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago (Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Republik Indonesia).
2). Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia).
3). Maruarar Sirait, (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia).
4). Bupati Se- Provinsi NTB, NTT dan Maluku.
5). Wali Kota Se- Provinsi NTB, NTT dan Maluku.
6). Forkopimda Se- Provinsi NTB, NTT dan Maluku.
7). Mohammad Nuh Hasi, S.Pd, (Ketua DPRD Kabupaten Pulau Taliabu).
8). Ridwan Azis (Kepala Inspektorat Kabupaten Pulau Taliabu).
Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, La Ode Yasir, juga menyatakan bahwa kegiatan Forum Silaturahmi seluruh peserta juga mendapatkan arahan materi langsung dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, tentang pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik serta bantuan perumahan kepada seluruh masyarakat yang terkena dampak di Daerah masing-masing di seluruh wilayah republik Indonesia.
Yang mana Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, juga mengatakan bahwa rakor dan silaturahim strategis ini bertujuan untuk mengintegrasikan kebijakan pusat dan daerah guna menekan kerawanan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, La Ode Yasir, juga mengatakan pada kesempatan itu juga Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. menyampaikan
arahan utama pemerintah pusat difokuskan pada penguatan sinergi pencegahan dan pemulihan pasca-konflik, serta percepatan penyaluran bantuan perumahan agar lebih tepat sasaran di wilayah timur Indonesia.
Yang mana Poin-poin prioritas ditekankan oleh jajaran Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meliputi,
Pencegahan dan Penanganan Konflik.
Kepala daerah diinstruksikan untuk mendeteksi potensi gangguan keamanan secara dini melalui deteksi intelijen terpadu dan mengoptimalkan peran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).Pemulihan Pasca-Konflik, ujarnya.
Pemerintah juga daerah didorong untuk menyiapkan kerangka kerja sosial dan ekonomi yang komprehensif guna memulihkan trauma serta memfasilitasi rekonsiliasi antarwarga yang terdampak konflik secara berkelanjutan.
Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, La Ode Yasir, juga menyamoaikan bahwa Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Maruarar Sirait, mengatakan bahwa Bantuan dan Renovasi Perumahan, harus di lakukan Penyeragaman data penerima manfaat untuk program perumahan rakyat agar bantuan sosial tepat sasaran.
Isu perumahan juga diintegrasikan sebagai indikator utama kinerja kepala daerah di regional Maluku-Nusra (termasuk NTB dan NTT) untuk mengentaskan kemiskinan.
Pemerintah pusat menegaskan bahwa stabilitas keamanan di wilayah NTB, NTT, dan Maluku merupakan prasyarat utama untuk kelancaran pembangunan infrastruktur dan distribusi program bantuan perumahan yang digencarkan.
Kegiatan ini merupakan agenda strategis pemerintah pusat dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawalan Program Strategis Presiden dan sinkronisasi kebijakan lintas kementerian.
Rangkaian pertemuan ini membahas peta jalan pencegahan konflik sosial di wilayah timur Indonesia, strategi rehabilitasi pasca-konflik, serta pemerataan penyaluran bantuan hunian bagi masyarakat.
Yang menjadi fokus utama dalam dalam forum silaturahmi adalah :
a). Pencegahan, Penghentian, dan Pemulihan Pasca-KonflikDeteksi Dini Konflik Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menekankan pentingnya peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam mengidentifikasi potensi kerawanan sosial.
Dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Restoratif, di harpakna Fokus pada optimalisasi penyelesaian masalah melalui mekanisme keadilan restoratif untuk mengurangi ketegangan struktural antar kelompok di daerah.
Untuk Pemulihan Sosial-Ekonomi langkah sinergis pasca-konflik yang di ambil untuk mengembalikan fungsi sosial kemasyarakatan dan stabilitas keamanan wilayah.
b). Bantuan Perumahan kepada MasyarakatPembangunan Hunian Layak melalaui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) memaparkan peta jalan program bantuan perumahan rakyat, termasuk subsidi dan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Fokus pada Wilayah Timur saat ini adalah Penyaluran bantuan ditargetkan untuk menjangkau daerah-daerah prioritas di Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Maluku, guna mengentaskan kawasan permukiman kumuh dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah agar implementasi program strategis seperti ketahanan wilayah dan pembangunan infrastruktur dasar dapat tepat sasaran.
Di harapkan Informasi terkait jadwal detail dan lokasi spesifik rakor dapat dipantau melalui portal resmi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Kementerian Dalam Negeri, tutup. La Ode Yasir (Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu).
Ketua Investigasi Indonesia Nasional **** La Omy La Tua.
