Gambar Kantor Bupati Dharmasraya salah satu pembangunan dari Pajak Rakyat (Dok, Mediainvestigasi.net/Yanti)
Oleh: Mitra Yuyanti – Kaperwil Sumatera Barat Mediainvestigasi.net
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Setiap pagi, matahari di Dharmasraya menyinari wajah-wajah lelah para petani yang berlumur lumpur di sawah. Di pasar, pedagang berteriak menawarkan dagangan dengan napas tersengal, berharap dagangan habis sebelum senja. Buruh-buruh di pabrik berlari mengejar target, sementara pegawai negeri menyisihkan sebagian gajinya untuk negara. Dari sana, dari keringat yang jatuh dan doa yang dipanjatkan, lahirlah uang pajak.
Uang itu bukan sekadar angka di laporan keuangan. Ia adalah darah rakyat, titipan untuk dikelola dengan jujur. Dari pajak itulah gaji bupati dibayarkan. Dari pajak itulah pakaian dinas, rumah dinas, dan mobil dinas bupati dibelikan. Semua fasilitas itu lahir dari keringat rakyat, bukan dari langit.
Namun, apa balasan yang rakyat dapatkan? Sebuah kenyataan pahit: rapat asistensi anggaran 2025 dibatalkan sepihak oleh bupati. Satu forum vital, yang seharusnya menjadi ruang sinkronisasi kepentingan eksekutif dan legislatif, justru ditutup tanpa alasan yang berpihak pada rakyat. Akibatnya, roda penganggaran tersendat, dan rakyat kembali menjadi penonton kebijakan yang tak kunjung pasti.
Lebih ironis lagi, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 belum mencapai kesepakatan. Pada rapat pembahasan (10/8), bupati bahkan tidak hadir. Yang datang hanya perwakilan—PJ Sekda Jasman—yang jelas-jelas tidak memiliki kuasa penuh dalam mengambil keputusan. Bagaimana mungkin arah pembangunan Dharmasraya ditentukan tanpa kehadiran orang yang diberi mandat rakyat? Tidakkah ini bentuk pengabaian yang terang-benderang terhadap amanah jabatan?
Dan waktu tidak menunggu. Jika hingga batas yang ditentukan Permendagri tak juga final, maka yang menjadi korban adalah masyarakat.
Program pembangunan akan terbengkalai.
Bantuan sosial dan pendidikan tersendat.
Infrastruktur jalan, sekolah, dan fasilitas publik terbengkalai.
Rakyat, lagi-lagi, dijadikan korban dari ego politik.
Lebih menyakitkan lagi, hingga kini media ini masih menunggu jawaban dari BKD maupun PJ Sekda. Pertanyaan sederhana: berapa sebenarnya anggaran yang tersalur untuk pelayanan publik, dan berapa pula yang dihabiskan untuk perjalanan dinas bupati ke luar daerah? Namun, sampai berita ini diturunkan, tak ada jawaban. Padahal keduanya terpantau online. Bungkam. Diam. Seakan rakyat tak pantas tahu bagaimana uang mereka dihabiskan.
Bupati Dharmasraya, sadarilah: jabatan bukan panggung ego, melainkan amanah. Anda dipilih bukan untuk mempertontonkan kuasa, melainkan untuk melayani. Rakyat sudah menepati kewajiban dengan taat membayar pajak. Jangan buat mereka menyesal karena uang itu hanya habis untuk perjalanan dinas dan gengsi politik Anda.
Sebab ketika rakyat marah, suara mereka bukan sekadar keluh kesah. Suara rakyat adalah badai. Dan badai itu bisa merobohkan kursi kekuasaan yang hari ini Anda duduki. (**)
