Aksi damai di Aceh. (Dok. Razali)
Laporan: Razali
MEDIAINVESTIGASI.NET – Ribuan masyarakat Aceh menggelar aksi demonstrasi damai pada Senin, 7 Juli 2025, di depan Kantor Gubernur Aceh. Aksi ini mencerminkan keresahan publik terhadap stagnasi implementasi MoU Helsinki, ketidakjelasan status bendera Aceh, konflik kepemilikan tanah wakaf Blang Padang, serta rencana penambahan batalion militer di wilayah tersebut.
Tokoh masyarakat, Razali alias Nyakli Ma’op, memimpin langsung orasi dari atas mobil komando. Ia menyuarakan sejumlah tuntutan mendasar rakyat Aceh, termasuk penegakan keadilan dan kepastian hukum atas butir-butir perjanjian damai yang belum terealisasi.
“Permasalahan bendera Aceh dan tanah wakaf Blang Padang belum juga tuntas. Pemerintah tidak boleh diam. Kami menuntut kepastian hukum yang adil untuk rakyat Aceh,” tegas Nyakli.
Ia juga menolak rencana penambahan empat batalion militer di Aceh, yang dinilai bertentangan dengan semangat perdamaian.
“Aceh adalah Serambi Mekkah, bukan tempat untuk memperbanyak pasukan. Yang dibutuhkan rakyat hari ini adalah lapangan kerja, bukan senjata,” ujarnya, disambut sorakan dukungan dari massa.
Nyakli turut menyinggung ketimpangan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam yang belum berpihak pada masyarakat lokal.
“Kami tidak ingin senjata lagi, kami ingin pekerjaan. Kami ingin hidup sebagai rakyat yang dihargai di tanah sendiri,” tambahnya.
“Kalau MoU tidak dijalankan sepenuhnya, lalu di mana arti perdamaian itu? Kami tidak ingin konflik kembali, tapi pemerintah harus jujur dan adil,” seru Nyakli dalam nada penuh emosi.
Sejumlah tokoh masyarakat lainnya juga menyampaikan sikap serupa, menekankan pentingnya penyelesaian berbagai persoalan identitas dan simbol kedaerahan.
“Bendera Aceh adalah simbol marwah. Jangan terus digantung tanpa kepastian. Pemerintah Aceh harus punya sikap, jangan hanya diam,” ucap salah satu tokoh yang turut hadir.
Enam Tuntutan Masyarakat Aceh:
1. Implementasi penuh MoU Helsinki tanpa pengecualian
2. Penyelesaian status hukum bendera Aceh
3. Penyelesaian tanah wakaf Blang Padang
4. Penolakan terhadap penambahan 4 batalion militer
5. Pemenuhan hak-hak eks kombatan GAM dan korban konflik
6. Pembukaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi berbasis SDA Aceh
Aksi Berlangsung Tertib
Aksi damai ini berlangsung tertib sejak pagi hingga menjelang zuhur. Massa membawa spanduk bertuliskan “Jangan Khianati MoU Helsinki”, “Bendera Aceh Hak Kami”, dan “Aceh Butuh Kerja, Bukan Batalion”. Pengamanan dilakukan oleh pihak kepolisian dan Satpol PP, tanpa insiden bentrokan.
Aksi 7 Juli 2025 ini menjadi penanda kuat bahwa masyarakat Aceh masih memegang teguh harapan atas tegaknya keadilan dan perdamaian yang hakiki. Suara rakyat yang disuarakan melalui orasi Nyakli dan para tokoh masyarakat menjadi panggilan moral bagi pemerintah untuk bertindak nyata, bukan sekadar menebar janji.
Editor: Shendy Marwan
