Para Pekerja CV. Anak Buah Jao tanpa menggunakan APD (Dok, Mediainvestigasi.net/Yanti)
Dharmasraya, Mediainvestigasi.net – Proyek rehabilitasi ringan Gedung Kantor Bupati Dharmasraya senilai Rp 1,7 miliar tengah menjadi sorotan tajam. Proyek yang didanai oleh APBD 2024 ini dipercayakan kepada CV. Anak Buah Jao, sebuah perusahaan kontraktor yang beralamat di Jalan Solok-Padang Kilometer 03 Selayo, Kabupaten Solok. Namun, serangkaian persoalan mengemuka, mulai dari penggunaan kontraktor luar daerah hingga pelanggaran keselamatan kerja yang serius.
Pantauan di lokasi, pekerja CV. Anak Buah Jao tampak bekerja tanpa menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap, meski risiko pekerjaan tergolong tinggi. Padahal, dalam standar keselamatan kerja, penggunaan APD adalah kewajiban yang tak bisa ditawar. Pelanggaran ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai pengawasan dari pihak pelaksana maupun pemerintah setempat.
Pemilik Kontraktor: APD Disiapkan, Tapi Tak Dipakai.
Saat dimintai keterangan, Dedi, yang mengaku sebagai pemilik CV. Anak Buah Jao, memberikan jawaban yang justru memperkeruh keadaan. Dalam logat Minang kental, ia mengatakan bahwa pihaknya sudah menyediakan APD, tetapi pekerja tidak disiplin menggunakannya.
“APD alah awak siapkan, tapi anggota awak tu pakak-pakak, panek wak mangecek,” ungkapnya dengan santai, seolah melimpahkan kesalahan pada para pekerja. Pernyataan ini menimbulkan kesan kurangnya tanggung jawab dari pihak kontraktor terhadap keselamatan kerja di proyek mereka.
Kontraktor Luar Daerah, Di Mana Pemberdayaan Lokal?
Keputusan pemerintah Dharmasraya menunjuk CV. Anak Buah Jao sebagai pelaksana proyek ini juga menuai kritik. Banyak pihak mempertanyakan mengapa proyek bernilai miliaran rupiah yang menggunakan APBD—dana rakyat Dharmasraya—tidak diberikan kepada kontraktor lokal yang bisa memberdayakan tenaga kerja dan ekonomi setempat.
“Ini sangat tidak masuk akal. Proyek ini menggunakan uang rakyat Dharmasraya, tapi malah kontraktor dari luar yang diberi pekerjaan. Bukannya mendukung pengusaha lokal dan membuka lapangan kerja untuk warga Dharmasraya,” ujar salah satu pemikir kebijakan publik yang enggan disebutkan namanya.
Pemkab Dharmasraya Dinilai Lemah dalam Pengawasan.
Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga tak luput dari kritik. Minimnya pengawasan terhadap proyek ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai aturan, termasuk aspek keselamatan kerja. Padahal, proyek ini berada di bawah pengelolaan langsung pemerintah, mengingat lokasi pengerjaannya adalah Gedung Kantor Bupati.
“Kejadian seperti ini menunjukkan bahwa pengawasan dari dinas terkait sangat lemah. Bagaimana mungkin proyek di halaman rumah sendiri bisa luput dari perhatian? Pemerintah harus bertanggung jawab atas ketidaktertiban ini,” ujar seorang aktivis LSM setempat.
Tuntutan untuk Tindakan Tegas.
Sejumlah pihak mendesak pemerintah Dharmasraya untuk mengevaluasi kontraktor yang terlibat dalam proyek-proyek APBD. Tidak hanya itu, langkah tegas juga perlu diambil terhadap CV. Anak Buah Jao atas pelanggaran keselamatan kerja yang dilakukan.
“Ini bukan hanya soal teknis proyek, tapi juga soal etika dan tanggung jawab terhadap keselamatan pekerja. Kalau dibiarkan, ini bisa jadi preseden buruk untuk proyek-proyek berikutnya,” tegas seorang tokoh masyarakat Dharmasraya.
Editor: Yanti
2 Komentar
Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.
Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?