Kondisi terkini irigasi Proyek Bendungan Batang Pangian Kampung Surau, Gunung Selasih, Pulau Punjung, Dharmasraya, Sumatera Barat (Dok, Mediainvestigasi.net/Yanti)
Dharmasraya, Mediainvestigasi.net– Proyek Bendungan Batang Pangian yang terletak di Kampung Surau, Nagari Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, kembali menjadi sorotan. Proyek yang dimulai sejak 2017 dan telah menghabiskan anggaran lebih dari Rp36 miliar dari APBN dan APBD ini dianggap gagal total, tanpa manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Ironisnya, hingga kini tidak ada langkah hukum terhadap pelaksana proyek, sementara Pemerintah Kabupaten Dharmasraya di bawah kepemimpinan Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan seolah memilih bungkam.
Proyek bendungan yang awalnya dirancang untuk mendukung sistem irigasi masyarakat dan meningkatkan hasil pertanian ini justru menimbulkan kekecewaan mendalam. Dimulai dengan alokasi anggaran Rp17 miliar pada 2017, proyek tersebut gagal diselesaikan. Namun, secara berturut-turut, proyek ini kembali dianggarkan hingga lima kali tanpa hasil yang memuaskan.
“Mubazir dan Merugikan Warga”
Salah satu warga, Irul, yang lahannya terkena dampak pembangunan proyek, mengungkapkan kekecewaannya. “Proyek ini pertama kali gagal, lalu dianggarkan lagi, terus begitu sampai lima kali. Hasilnya tetap tidak ada. Kami sudah korban lahan sawit untuk irigasi, tapi irigasi itu pun tidak selesai,” ujar Irul dengan nada kesal.
Ia juga menambahkan bahwa warga sering memantau pengerjaan proyek, namun tidak melihat adanya progres signifikan. “Irigasi yang seharusnya mengaliri persawahan justru terbengkalai, dan kami, pemilik lahan, tidak mendapat penjelasan apapun. Kami merasa dirugikan karena proyek ini sama sekali tidak membawa manfaat,” lanjutnya.
Hal senada diungkapkan Mardi, warga lainnya, yang mengkritik kebijakan pemerintah daerah. “Yang tidak kami habis pikir, kenapa proyek yang gagal tetap dianggarkan berkali-kali? Apa tidak ada evaluasi? Bahkan hingga mendekati akhir masa jabatan Bupati Sutan Riska, tidak ada klarifikasi atau pertanggungjawaban kepada kami,” tegas Mardi.
Diduga Ada Pembiaran dan Lemahnya Pengawasan.
Proyek Batang Pangian dinilai menjadi simbol lemahnya pengawasan dan perencanaan di bawah kepemimpinan Sutan Riska. Tidak adanya tindakan tegas terhadap pelaksana proyek yang gagal menimbulkan kecurigaan adanya pembiaran dari pihak pemerintah daerah.
“Masyarakat berhak tahu kemana uang rakyat itu pergi. Ini sudah menjadi rahasia umum, tapi kenapa pelaksana proyek tidak pernah tersentuh hukum? Apakah pemerintah daerah sengaja mendiamkan?” ujar salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Desakan Pertanggungjawaban.
Warga Kampung Surau, Nagari Gunung Selasih, kini mendesak pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memberikan penjelasan. Mereka juga meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas proyek yang terindikasi merugikan uang negara ini.
“Jangan sampai proyek seperti ini menjadi preseden buruk bagi pembangunan di Dharmasraya. Kami butuh kejelasan, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan pelaksana proyek ini diproses hukum,” tambah Mardi.
Bupati Sutan Riska Diminta Bicara.
Seiring berakhirnya masa jabatan Bupati Sutan Riska, masyarakat berharap ada klarifikasi langsung dari sang pemimpin. Sebagai kepala daerah, ia dinilai wajib memberikan transparansi terkait proyek-proyek besar yang menggunakan dana publik.
“Jika sampai akhir masa jabatannya tidak ada penjelasan, maka ini adalah kegagalan moral dan kepemimpinan. Masyarakat Dharmasraya membutuhkan pemimpin yang berani bertanggung jawab, bukan hanya diam dan membiarkan pelaksana proyek bebas tanpa konsekuensi,” tutup Mardi.
Proyek Batang Pangian kini menjadi gambaran nyata kegagalan manajemen pembangunan di Dharmasraya. Masyarakat berharap, kasus ini tidak berakhir seperti proyek lainnya yang hanya meninggalkan jejak kerugian tanpa penyelesaian.
Editor: Yanti
