Gambar: Saat Pengangkatan Pahlawan Nasional 2025 oleh Presiden RI Prabowo kepada ahli waris almarhumah Hajjah Rahmah El Yunusiyyah, Sumbar (Dok, Istimewa)
PADANG, MEDIAINVESTIGASI.NET – Penetapan 10 Pahlawan Nasional tahun 2025 jadi topik hangat di berbagai daerah, termasuk di Sumatera Barat.
Selain karena munculnya nama tokoh asal Ranah Minang, Hajjah Rahmah El Yunusiyyah, publik juga ramai membahas keputusan pemerintah mengangkat Soeharto, Gus Dur, dan Marsinah di tahun yang sama—tiga nama yang selama ini dikenal punya “jalan sejarah” yang berbeda bahkan bertolak belakang.
Banyak yang menganggap langkah Presiden RI Prabowo Subianto ini sebagai upaya menyatukan memori bangsa, sementara sebagian lainnya menilai keputusan tersebut masih menyisakan tanda tanya.
Sumbar Bangga: Hajjah Rahmah El Yunusiyyah Diakui Negara
Warga Sumatera Barat tentu punya alasan tersendiri untuk ikut menyoroti penetapan Pahlawan Nasional tahun ini.
Tokoh pendidikan perempuan asal Padang Panjang, Hajjah Rahmah El Yunusiyyah, resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.
Beliau dikenal sebagai pelopor pendidikan perempuan dan pendiri Diniyyah Puteri warisan besar bagi dunia pendidikan.
“Rahmah El Yunusiyyah itu inspirasi bagi perempuan Indonesia jauh sebelum kata emansipasi populer. Kita tentu bangga gelar ini akhirnya datang,” ujar Nur Azizah, penggiat pendidikan perempuan di Sumbar.
Ramai Dibahas: Soeharto & Marsinah “Ditempatkan Bersama” dalam Satu Tahun
Yang membuat media sosial heboh, khususnya di kalangan muda, adalah dimasukkannya nama Soeharto bersama Gus Dur dan Marsinah.
Soeharto — presiden kedua RI, identik dengan pembangunan dan stabilitas Orde Baru.
Marsinah — aktivis buruh yang tewas secara tragis di era yang sama.
Gus Dur — presiden keempat RI, simbol demokrasi, kemanusiaan, dan keberagaman.
Pull Quote:
“Nama dengan latar perjuangan yang kontras disatukan dalam momen yang sama. Banyak yang kaget, sebagian agak bingung.”
Wajar jika publik bertanya, “Apa pesan besar di balik ini?”
Pemerintah: Ini Upaya Merajut Persatuan
Pemerintah menilai penetapan ini sebagai langkah merawat persatuan dan menyatukan berbagai babak sejarah bangsa.
Pengamat sosial politik Sumbar, Nofrial Hadi, memberikan sudut pandang menarik:
“Prabowo ingin menunjukkan bahwa sejarah Indonesia bukan hitam-putih. Ada perjuangan dari banyak sisi. Kalau bangsa ingin maju, memori sejarah juga harus dipersatukan, bukan dipertentangkan terus.”
Artinya, negara ingin semua cerita perjuangan baik dari sisi rakyat kecil, pemimpin bangsa, maupun tokoh pembaruan diakui bersama sebagai bagian dari perjalanan Indonesia.
Tapi Publik Masih Punya Catatan…
Meski banyak yang memahami tujuan persatuan, masih ada suara keberatan, termasuk dari komunitas aktivis, mahasiswa, hingga jaringan pro-demokrasi seperti Gusdurian.
Bagi mereka, penempatan nama Marsinah dan Soeharto dalam satu momen penghargaan masih terasa seperti “belum tepat waktu”, karena luka sejarah belum sepenuhnya dipulihkan.
Namun, masyarakat Sumbar rata-rata melihat sisi positifnya:
Ini membuka diskusi baru soal sejarah.
Mendorong generasi muda belajar lebih terbuka, tidak satu versi saja.
Mengingatkan bahwa pahlawan punya banyak bentuk: guru bangsa, aktivis, pemimpin, hingga pejuang akar rumput.
Yang Terpenting, Nilai Kepahlawanan Jangan Hilang
Terlepas dari pro dan kontra, masyarakat di berbagai daerah termasuk Sumbar sepakat bahwa nilai kepahlawanan jangan hanya berhenti di upacara dan gelar, tetapi harus jadi inspirasi untuk:
*memperbaiki pendidikan
*menjaga keberagaman
*menghormati pejuang keadilan
*menjaga integritas dalam memimpin
Pada akhirnya, penghargaan pahlawan adalah tentang meneladani perjuangan, bukan mengulang konflik masa lalu. (***)
Editor: Rully Firmansyah
