Penulis oleh Mitra Yuyanti, Wartawati media online di Dharmasraya (1 Juni 2025) Gambar Lambang Negara Indonesia Burung Garuda tanpa warna (Dok, Istimewa)
Mediainvestigasi.net – Hari ini, 1 Juni, bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Lahir Pancasila—sebuah fondasi ideologis yang digali dari nilai-nilai luhur oleh para pendiri bangsa pada tahun 1945. Lima sila yang tertuang dalam Pancasila adalah hasil renungan mendalam dan visi besar untuk membebaskan bangsa dari penjajahan serta membangun negara yang berkeadilan, bermoral, dan bersatu.
Namun, 79 tahun berlalu sejak rumusan itu disampaikan di depan sidang BPUPKI, kini Pancasila seakan hanya tinggal teks dalam pidato, hiasan dalam baliho, dan jargon di dinding instansi. Dalam praktik bernegara, nilai-nilainya semakin jauh dari realita. Lalu, bagaimana kondisi kelima sila Pancasila hari ini?
1. Ketuhanan yang Maha Esa: Moral Terkikis di Negeri Religius
Indonesia dikenal sebagai negara religius. Namun, praktiknya, nilai-nilai Ketuhanan kian terkikis. Agama tak lagi dijadikan pondasi moral, tapi sering dijadikan simbol atau alat politisasi belaka.
Kita menyaksikan peningkatan kekerasan seksual terhadap anak, maraknya peredaran narkoba, hingga kasus kriminal yang melibatkan orang-orang berpendidikan dan berstatus sosial tinggi. Ketika nilai Ketuhanan tidak lagi hidup dalam perilaku, maka yang tersisa hanyalah simbol kosong yang tak bermakna.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Hukum yang Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas
Keadilan di negeri ini masih belum berpihak pada kemanusiaan. Rakyat kecil terus menjadi korban sistem hukum yang diskriminatif. Mereka yang miskin, tidak berpendidikan, dan tak punya kuasa mudah dijadikan tumbal hukum, sementara para koruptor triliunan rupiah hanya divonis ringan dan bahkan hidup mewah di balik jeruji.
Hukum tak hanya tumpul ke atas, tapi juga mulai kehilangan kepercayaan dari rakyat. Lalu, di mana letak “keadilan” dan “keberadaban” yang dijanjikan sila kedua?
3. Persatuan Indonesia: Retak oleh Diskriminasi dan Polarisasi
Sila ketiga adalah tentang persatuan, namun realitasnya kita masih sibuk mendiskreditkan sesama atas dasar suku, ras, agama, dan daerah asal. Warga di wilayah terpencil masih diperlakukan sebagai warga kelas dua. Polarisasi sosial akibat politik identitas juga belum selesai, bahkan justru kian menguat setiap menjelang pemilu.
Persatuan Indonesia hari ini lebih sering jadi slogan kampanye ketimbang kesadaran kolektif.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Demokrasi yang Bisu
Apakah rakyat benar-benar menjadi pusat dari sistem perwakilan hari ini? Atau hanya menjadi objek yang dimobilisasi saat pemilu tiba?
Kritik rakyat sering tak digubris, suara-suara dari bawah diabaikan. Keputusan-keputusan penting sering lahir dari ruang-ruang elitis, bukan hasil musyawarah dengan rakyat. Demokrasi kita mulai kehilangan substansinya: bukan lagi dari, oleh, dan untuk rakyat—melainkan untuk kekuasaan.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Masih Jauh dari Timur ke Barat
Masihkah kita bisa bicara tentang “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” saat melihat kondisi Papua yang terus bergolak, hak hidup masyarakat Rempang yang terusik, hingga ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa yang begitu mencolok?
Keadilan sosial bukan hanya tentang subsidi dan bansos. Ia adalah tentang hak dasar: pendidikan, kesehatan, tanah, pekerjaan, dan martabat. Selama rakyat di berbagai daerah masih merasa sebagai warga negara kelas dua, maka sila kelima belum sepenuhnya hadir.
Pancasila Butuh Dihidupkan, Bukan Sekadar Diperingati
Hari Lahir Pancasila mestinya bukan hanya jadi rutinitas seremonial. Ia harus jadi momen refleksi nasional. Sudahkah negara menjadikan Pancasila sebagai dasar kebijakan dan perilaku? Atau justru menjadikannya alat pembungkam kritik, slogan untuk legitimasi, dan perisai bagi kepentingan kekuasaan?
Pancasila adalah warisan luhur. Tapi ia akan jadi peninggalan mati jika tak dihidupkan dalam tindakan nyata. Bangsa ini harus kembali pada nilai-nilai asli yang digariskan para pendiri republik: ber-Tuhan dengan moral, berperikemanusiaan dengan adil, bersatu tanpa diskriminasi, berdemokrasi dengan hati, dan menjunjung keadilan sosial yang merata.
Karena sejatinya, merdeka itu bukan hanya bebas dari penjajah, tapi bebas dari ketidakadilan.
Selamat Memperingati Hari Pancasila 1 Juni 2025.
