MEDIAINVESTIGASI.NET – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Daerah Pemilihan (Dapil) 7 yang meliputi Langsa–Aceh Tamiang, Nora Idah Nita, mendesak pemerintah pusat untuk segera mempercepat realisasi pencairan seluruh bantuan yang telah dijanjikan kepada korban bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 27 November 2025.
Berita terkait banjir di Aceh: Heboh Video Klarifikasi Warsito Soal Bantuan Banjir Aceh, Pengakuan Dugaan Pungli Kini Disebut Utang
Desakan tersebut disampaikan menyusul masih tingginya keluhan masyarakat yang ia terima, baik saat kegiatan reses di daerah pemilihan maupun melalui komunikasi langsung via telepon. Warga disebut masih menunggu kepastian penyaluran bantuan yang sangat dibutuhkan untuk pemulihan kondisi pascabencana.
“Pemerintah pusat harus segera merealisasikan apa yang telah dijanjikan untuk korban bencana hidrometeorologi, baik itu stimulan rumah rusak, perabot, pemulihan ekonomi maupun jadup,” tegas Nora Idah Nita, Minggu (7/6/2026).
Politisi yang dikenal aktif menyuarakan aspirasi masyarakat pesisir timur Aceh ini juga meminta perhatian serius dari pemerintah pusat, khususnya kepada Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana, agar mempercepat proses penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Menurut anggota Fraksi Demokrat tersebut, masyarakat di Aceh, khususnya Aceh Tamiang yang disebut sebagai wilayah dengan dampak paling parah, saat ini sangat membutuhkan kepastian realisasi bantuan yang telah dijanjikan pemerintah.
“Para korban bencana hidrometeorologi sangat membutuhkan perhatian pemerintah yang telah dijanjikan. Jadi kita minta segera dicairkan bantuan untuk korban di Aceh pada umumnya, dan khususnya Aceh Tamiang yang merupakan daerah terdampak paling parah,” ujarnya.
Nora juga menegaskan bahwa dari hasil koordinasi dengan pemerintah daerah, telah menyelesaikan seluruh proses administrasi yang dipersyaratkan. Data penerima bantuan pun, lanjutnya, telah disusun secara lengkap berbasis by name by address dan telah diajukan ke pemerintah pusat.
“Contohnya Aceh Tamiang hingga saat ini sudah mengajukan bantuan secara by name by address, baik itu stimulan rumah rusak, perabot, pemulihan ekonomi maupun jadup dari SK 1 sampai 4. Semua administrasi sudah lengkap, jadi sudah sewajarnya pemerintah pusat segera mencairkan bantuan tersebut,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menilai percepatan pencairan bantuan sangat penting untuk membantu pemulihan kondisi ekonomi masyarakat terdampak yang hingga kini masih terpuruk.
“Saat ini ekonomi masyarakat semakin sulit, lapangan pekerjaan hilang, bantuan UMKM juga belum ada kabar. Dengan kondisi seperti ini, angka kerawanan sosial juga bisa meningkat. Ini yang harus menjadi perhatian khusus pemerintah pusat,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret demi mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di daerah terdampak bencana.
