Foto Dokumentasi Istimewa : Ketua Investigasi LPK‑GPI La Omy La Tua,
Taliabu Provinsi Maluku Utara
,MediaInvestigasi.net, Ketua Investigasi Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia (LPK‑GPI), La Omy La Tua, melontarkan desakan keras kepada Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Sashabila Widya Lufitalia Mus, agar tegas menolak pemberian izin kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS) yang hendak maju sebagai calon kepala desa dalam Pilkades mendatang.
Menurutnya, ASN memiliki amanah utama melayani masyarakat, bukan membagi fokus jabatan demi mengejar kursi kepala desa, meskipun secara regulasi masih ada celah hukum untuk mengajukan cuti serta izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Dimana Ketua Investigasi Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia (LPK‑GPI), La Omy La Tua, mengakui bahwa PP Nomor 16 Tahun 2026 beserta Surat Edaran BKN Nomor : 4/SE/XI/2019 memang mengatur mekanisme PNS yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala desa, termasuk status dibebaskan sementara dari jabatan apabila terpilih. Namun ia menegaskan, ketersediaan celah hukum bukan berarti Bupati boleh lepas tangan dan mengizinkan ASN turun bertarung di Pilkades secara bebas, terlebih dahulu Kabupaten Pulau Taliabu masih kekurangan tenaga birokrasi untuk menjalankan pelayanan publik.
“Kalau ASN dibiarkan berbondong‑bondong maju menjadi Cakades, siapa yang akan melayani masyarakat di kantor‑kantor pemerintahan? Jangan biarkan ada oknum ASN menikmati gaji negara sekaligus berebut jabatan kepala desa, ini adalah bentuk rakus jabatan yang harus segera dibendung oleh Bupati Pulau Taliabu,” tegas La Omy La Tua.
Ketua Investigasi Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia (LPK‑GPI), La Omy La Tua, juga menyoroti bahaya persepsi ganda jabatan serta konflik kepentingan yang akan meledak di tengah masyarakat.
Masyarakat akan menilai ketimpangan amanah ketika satu orang menerima gaji pokok sebagai PNS sekaligus memegang kewenangan pemerintahan desa, hal ini berpotensi merusak netralitas birokrasi, memicu gesekan sosial, serta menimbulkan keraguan publik terhadap integrasi penyelenggaraan Pilkades Kabupaten Pulau Taliabu.
“Degan hal tersebut di atas, Ketua Investigasi Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia (LPK‑GPI), La Omy La Tua, menuntut Bupati untuk mengambil kebijakan tegas guna menjaga fungsi pelayanan publik tetap berjalan optimal”.
Tidak berhenti pada persoalan keterlibatan ASN, Ketua Investigasi Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia (LPK‑GPI), La Omy La Tua, juga memberikan peringatan keras kepada panitia penyelenggara Pilkades Pulau Taliabu ia mendesak panitia untuk secara tegas mendiskualifikasi seluruh mantan kepala desa yang masih memiliki dugaan korupsi, ketunggakan pajak, serta catatan pelanggaran hukum selama masa jabatan apabila tetap mencalonkan diri kembali menjadi kepala desa.
“Mantan Kades wajib menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penuh atas masa jabatan lima hingga sepuluh tahun sebelum mendaftar menjadi calon kepala desa Jika LPJ belum jelas, ada dugaan korupsi yang belum terungkap, atau kewajiban pajak kepada negara belum lunas, panitia harus langsung menolak pencalonannya! Jangan biarkan Pilkades Pulau Taliabu dikotori oleh oknum yang gagal mempertanggungjawabkan amanah rakyat,” seru La Omy La Tua dengan nada sorak tegas.
Ketua Investigasi Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia (LPK‑GPI), La Omy La Tua, meminta panitia Pilkades, Dinas Pemerintahan Desa, Inspektorat Kabupaten Pulau Taliabu, serta aparat penegak hukum untuk melakukan verifikasi administrasi, keuangan, dan hukum secara mendalam terhadap setiap calon kepala desa. Pilkades harus menjadi ajang lahirnya pemimpin desa yang jujur, bersih, bertanggung jawab, bukan tempat kembalinya oknum yang merugikan keuangan daerah dan masyarakat desa.
Tim Investigasi Indonesia Nasional ***
Penulis : La Omy La Tua
Editor : La Omy La Tua
Sumber Berita: Ketua Investigasi LPK‑GPI La Omy La Tua
