Bupati John Kenedy Azis Dorong Pengelolaan Keuangan BLUD Lebih Transparan melalui Digitalisasi
PADANG — Mediainvestigasi.net.- Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus memperkuat tata kelola keuangan daerah, khususnya dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik melalui pemanfaatan teknologi digital.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD, DAK Nonfisik BOK Puskesmas dan BOKKB, Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Puskesmas serta Penerapan Aplikasi SIKANDA-BLUD, yang dilaksanakan di Hotel Truntum Padang, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kompetensi para pengelola keuangan BLUD dan Dana BOK, sekaligus mendorong pengelolaan keuangan yang lebih tertib, transparan, akurat dan dapat dipantau secara real time.
Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis dalam arahannya menegaskan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan dilakukan secara transparan, dengan orientasi utama memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah pola pikir birokrasi yang terkadang masih berorientasi pada penyerapan anggaran, bukan pada seberapa besar manfaat yang dihasilkan dari anggaran tersebut.
“Jangan sampai kita berpikir hanya bagaimana anggaran terserap. Yang lebih penting adalah bagaimana anggaran tersebut memberikan manfaat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Bupati mengatakan, penerapan aplikasi SIKANDA-BLUD menjadi langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan efisien.
“Dengan aplikasi ini, transparansi akan semakin nyata. Kita bisa melihat kecepatan kinerja masing-masing instansi pengelola BLUD, sementara pencatatannya juga dapat dilakukan secara real time,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan penerapan digitalisasi tidak hanya bergantung pada sistem atau aplikasi yang digunakan, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia sebagai pengelolanya.
“Sebagus apa pun aplikasinya, tidak akan berjalan maksimal kalau tidak didukung oleh petugas yang handal. Karena itu, ikuti pelatihan ini dengan serius dan sungguh-sungguh. Kita harus menyadari bahwa kegiatan ini menggunakan uang rakyat,” katanya.
Bupati berpesan agar seluruh peserta terus meningkatkan kompetensi, bekerja secara profesional dan memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan.
Menurutnya, penerapan sistem digital diharapkan mampu menciptakan transparansi, meningkatkan efisiensi waktu dan akurasi pencatatan, sekaligus meminimalkan kesalahan manusia dalam proses pengelolaan keuangan.
“Harapan kita tentu bagaimana pengelolaan keuangan semakin baik dan kita dapat mempertahankan opini WTP. Untuk itu, dukungan Bapak dan Ibu semua sangat dibutuhkan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Padang Pariaman M. Fadhly menjelaskan bahwa selama ini pengelolaan keuangan BLUD masih banyak dilakukan secara manual. Dengan penerapan SIKANDA-BLUD, proses tersebut mulai diarahkan ke sistem digital sehingga monitoring realisasi BLUD dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat.
“Aplikasi SIKANDA ini digunakan untuk memonitor realisasi BLUD. Dengan sistem ini, pencapaian BLUD dapat dipantau secara real time,” jelasnya.
Fadhly menambahkan, penerapan aplikasi tersebut diharapkan dapat mempermudah tugas para pengelola keuangan. Dengan demikian, petugas tidak lagi banyak disibukkan dengan proses administrasi pengelolaan keuangan dan dapat lebih fokus mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Hadir mendampingi Bupati Padang Pariaman, Kepala BPKD Padang Pariaman M. Fadhly dan Kepala Dinas Kesehatan Padang Pariaman Engga Lift Irwanto. Kegiatan ini diikuti PPK, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan pengurus barang pada RSUD dan DPPKB, serta tenaga akuntansi, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan pengurus barang pada Puskesmas.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap penerapan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan dapat berjalan optimal dan menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, efisien serta semakin berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.(***)
Editor : Rafdy Guci
Sumber Berita: Dkmf
