MEDIAINVESTIGASI.NET – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) memperkuat kesiapan data pemerintah daerah sebagai fondasi penanganan risiko banjir perkotaan, salah satunya melalui pengembangan Knowledge Management Platform (KMP) dalam kerangka National Urban Flood Resilience Project (NUFReP).
Penguatan data tersebut dibahas pada Rapat Pengumpulan Data Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penanganan Banjir di Daerah yang berlangsung di Kabupaten Sleman, Selasa (29/9) hingga Kamis (1/10).
Pada kesempatan itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Suprayitno, mengatakan persoalan data menjadi salah satu tantangan dalam penanganan banjir.
“Selama ini, tantangan utama kita dalam penanganan banjir di daerah adalah masalah data yang masih terfragmentasi dan sektoral,” ungkap Suprayitno.
Lebih lanjut, Suprayitno mengatakan data banjir ada di BPBD, data saluran air ada di Dinas PU, data tata ruang ada di Bappeda, tetapi belum ada satu wadah yang terstandar dan saling terhubung.
Menurut Suprayitno, pertemuan ini penting dilaksanakan karena menjadi bagian dari data readiness phase sebelum sistem KMP dikembangkan lebih lanjut.
“Kemendagri ingin memastikan data yang dimiliki pemerintah daerah tersedia dengan format yang terstandar, memiliki kualitas yang baik, serta dapat digunakan lintas sektor,” jelas Suprayitno.
Dalam kerangka NUFReP, Ditjen Bina Pembangunan Daerah berperan sebagai National Project Implementation Unit (NPIU) untuk mendukung Komponen 3.2.
Peran tersebut mencakup fasilitasi kebijakan dan regulasi daerah, penguatan koordinasi serta kapasitas kelembagaan, hingga dukungan terhadap pelaksanaan proyek.
“KMP dirancang bukan sekadar menjadi tempat penyimpanan informasi. Platform ini diarahkan sebagai ekosistem kolaborasi digital yang menghubungkan data dan pengetahuan antara pemerintah pusat dan daerah,” imbuh Prayitno.
Data yang dihimpun antara lain data spasial, historis kejadian banjir, hingga kearifan lokal masyarakat yang nantinya dapat dimanfaatkan dengan dukungan Artificial Intelligence (AI) untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan pada tahap pra-bencana, tanggap darurat, hingga pascabencana.
Tahap awal pengembangan KMP melibatkan enam kota pilot, yakni Medan, Banjarmasin, Semarang, Bima, Gorontalo, dan Manado. Selain itu, 10 kota sasaran lainnya turut mengikuti kegiatan secara daring sebagai bagian dari pengembangan proyek.
Suprayitno mengatakan terdapat tiga keluaran utama yang ditargetkan dari rapat selama tiga hari tersebut. Pertama, menyepakati Data Dictionary atau kamus data terstandar serta SOP pengumpulan data lintas OPD yang selaras dengan kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Kedua, memetakan kebutuhan teknis sekaligus kendala nyata yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengelolaan data. Ketiga, menyusun Action Plan 30 Hari.
Dalam rencana tersebut, enam kota pilot akan menetapkan Person in Charge (PIC) data dan mulai mengunggah basis data awal ke repositori sistem.
“Enam kota ini kita harapkan menjadi contoh nasional dalam tata kelola data bencana,” jelas Suprayitno.
Pengembangan KMP juga diarahkan untuk menghubungkan berbagai sumber data yang telah dimiliki pemerintah. Dalam kegiatan tersebut dibahas integrasi data hidrologi dan infrastruktur, sinkronisasi data lokal dengan InaRISK, pemanfaatan data operasional BPBD untuk Early Warning System (EWS), standardisasi metadata, serta penjaminan kualitas data sesuai SPBE.
Data meteorologi secara real-time juga diproyeksikan mendukung pengembangan EWS berbasis AI. Integrasi tersebut diharapkan dapat memperkuat perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah berbasis bukti atau evidence-based policy.
“Bagi pemerintah daerah, sistem KMP ini membuat perencanaan pembangunan dan anggaran ketahanan banjir menjadi jauh lebih tepat sasaran karena didasari oleh data yang akurat. Pemda tetap memegang kedaulatan penuh atas datanya,” kata Suprayitno.
Sementara bagi masyarakat, integrasi data cuaca, hidrologi, dan infrastruktur diharapkan dapat memperkuat sistem peringatan dini sekaligus mempercepat respons ketika banjir terjadi.
Pengembangan KMP tidak berhenti pada pengumpulan data di Yogyakarta. Setelah fase awal selesai, Kemendagri akan melanjutkan tahapan berikutnya di Banjarmasin pada November 2026 mendatang. Tahap tersebut memasuki System Architecture & Interoperability Phase.
“Kita akan memetakan proses bisnis sistem atau BPMN 2.0, menetapkan standar respons layanan (SLA), dan mengintegrasikan jalur API Gateway,” ujar Suprayitno.
Target akhirnya, platform KMP dapat terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri. Kemendagri menekankan keberhasilan platform tersebut tidak hanya ditentukan oleh teknologi.
Kualitas data, kejelasan proses bisnis, kompetensi sumber daya manusia, serta komitmen kelembagaan pemerintah daerah juga menjadi bagian penting.
“Teknologi akan memberikan manfaat maksimal apabila dibangun di atas data yang berkualitas, proses bisnis yang jelas, sumber daya manusia yang kompeten, dan komitmen kelembagaan yang kuat,” pungkas Suprayitno.
