MEDIAINVESTIGASI.NET – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah memperkuat upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
Upaya tersebut diwujudkan melalui koordinasi tingkat pusat dan daerah dalam rangka pemantauan perkembangan kinerja kabupaten/kota pada 5–6 November 2026 di Tangerang, Banten.
Kegiatan yang melibatkan 51 kabupaten/kota berkinerja sedang dari 22 provinsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan, mengevaluasi capaian indikator, dan merumuskan langkah konkret agar daerah naik ke kategori baik.
Pada kesempatan itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Fauzan Hasan, menegaskan bahwa penilaian kinerja bukan sekadar penentu kategori, melainkan dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.
Berdasarkan Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota 2026, dari 514 kabupaten/kota, sebanyak 255 masuk kategori baik, 211 sedang, dan 48 kurang. Artinya, 259 daerah atau 50,39 persen belum mencapai kategori baik, padahal pemerintah menargetkan seluruh kabupaten/kota berkinerja baik pada 2027.
Menurut Fauzan, target itu memerlukan pemantauan lebih intensif, pendampingan tepat sasaran, serta perbaikan yang konkret serta terukur. Ke-51 daerah peserta memiliki nilai akhir 71 hingga 81, dan sebagian besar hanya terpaut beberapa poin dari ambang kategori baik, sehingga peningkatan dinilai sangat mungkin jika perbaikan difokuskan pada komponen dan indikator yang masih lemah.
Pemerintah daerah didorong memperkuat tiga komponen penilaian secara bersamaan. Pertama, kualitas pelaksanaan aksi konvergensi dengan bobot 30 persen yang dipantau melalui Web Aksi Bangda Kemendagri. Kedua, cakupan layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif dengan bobot 50 persen. Ketiga, kinerja desa dengan bobot 20 persen.
Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari kementerian teknis, yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Pada sambutan penutupan, Koordinator Substansi Kesehatan Direktorat SUPD III, Heri Supriyanto, mengumumkan kelonggaran aspek ketepatan waktu penginputan data penilaian kinerja 2026 hingga akhir Desember 2026.
Selama periode itu, keterlambatan input akan dikurangi pembobotan nilai yang awalnya 50% menjadi 50%, sdangkan untuk kelengkapan data dari 50% menjadi 95%. . Kebijakan ini diambil karena masih ditemukan kendala teknis di daerah, seperti keterlambatan input dan verifikasi data dari daerah.
Heri meminta pemerintah kabupaten/kota kembali mengakses Web Aksi Bangda, khususnya menu approval dan verifikasi, untuk memastikan seluruh data dan bukti dukung lengkap, sehingga bisa mendorong daerah bisa melengkapi semua data yang masih tertinggal.
Ia menegaskan, kelonggaran ini hanya berlaku untuk penilaian 2026, sedangkan tahun berikutnya penilaian ketepatan waktu kembali diberlakukan sesuai ketentuan.
Heri juga meminta pemerintah daerah segera menjalankan rencana kerja dengan pembagian tugas, penanggung jawab, dan tenggat yang jelas. Kemendagri berharap daerah memanfaatkan sisa waktu hingga akhir Desember 2026 untuk mempercepat perbaikan kinerja secara terarah dan terukur.
