Kemendagri Dorong Kabupaten Blitar Perkuat Sinkronisasi Prioritas Pembangunan dan Anggaran 2027 Berbasis SIPD

- Penulis

Senin, 16 November 2026 - 09:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Perwakilan Kementerian Dalam Negeri bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Blitar dalam kegiatan High Level Learning Perencanaan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2026. (Dok. Bina Bangda/ Kemendagri)

Perwakilan Kementerian Dalam Negeri bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Blitar dalam kegiatan High Level Learning Perencanaan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2026. (Dok. Bina Bangda/ Kemendagri)

MEDIAINVESTIGASI.NET  – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) mendorong Pemerintah Kabupaten Blitar memperkuat sinkronisasi prioritas pembangunan dan anggaran 2027 berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Hal itu disampaikan Analis Kebijakan Ahli Madya, Rendy Jaya Laksamana, mewakili Direktur PEIPD Iwan Kurniawan, saat menjadi pembicara pada High Level Learning Perencanaan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2026 di Hotel Orchardz Jayakarta, Rabu (11/11) hingga Jumat (13/11).

Kegiatan yang digelar atas undangan Pemkab Blitar bersama Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah FEB Universitas Brawijaya itu dihadiri Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda/Bappedalitbang, serta para kepala badan dan dinas.

Pada paparannya, Rendy menekankan pentingnya keselarasan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran daerah dengan prioritas nasional, termasuk Asta Cita dan Program Strategis Nasional (ProSN).

“Perencanaan tidak cukup berhenti pada dokumen dan penetapan anggaran, tetapi harus memastikan setiap rupiah belanja daerah memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” jelas Rendy.

Melalui SIPD, lanjut Rendy, pemerintah daerah didorong memperkuat keterpaduan perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi, sekaligus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengambilan keputusan berbasis data realisasi keuangan dan capaian kinerja.

“Pengendalian dan evaluasi berkala juga dinilai penting untuk mengidentifikasi kesenjangan antara target dan hasil agar perbaikan dapat dilakukan tepat waktu. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari kinerja dan dampak yang dirasakan masyarakat,” imbuh Rendy.

Menjelang Tahun Anggaran 2027, Pemkab Blitar diharapkan menjaga konsistensi antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, hingga APBD, serta memastikan program prioritas memiliki indikator terukur, target realistis, dan penganggaran berorientasi hasil.

Rendy mengatakan sinergi antara Bappeda/Bappedalitbang, perangkat daerah pengelola keuangan, dan perangkat daerah pelaksana disebut menjadi kunci pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Baca Juga :  Pontianak-Sambas Jadi Pilot Project Pengelolaan Sampah LSDP di Kalbar

“Perencanaan yang baik harus diwujudkan dalam anggaran yang tepat, pelaksanaan yang terukur, dan hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan oleh rakyat,” pungkas Rendy.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.mediainvestigasi.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ditjen Bina Bangda Kemendagri Perkenalkan Tata Kelola Pembangunan Daerah di Indonesia kepada Nigeria
Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
Kemendagri Apresiasi Pemda yang Tetapkan UMP 2026 Sesuai Ketentuan
Percepat Pemulihan Mata Pencaharian Warga Terdampak Banjir, Kemendagri Gelar Rakor dan Evaluasi LRP FMNJP
SIPD Diperkuat, Program Perlindungan Anak di Daerah Dipantau dari Anggaran hingga Pelaksanaan
Kemendagri Dorong Kabupaten/Kota Tingkatkan Kinerja Konvergensi Stunting ke Kategori Baik
Kemendagri: Sinkronisasi Perencanaan Pusat–Daerah Kunci Elektrifikasi Wilayah 3T dan RRI
SETORAN Rp25 JUTA DAN LEGALITAS DC DIPERTANYAKAN, PT BOOMBAS DIMINTA TRANSPARAN
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 19:23 WIB

Ditjen Bina Bangda Kemendagri Perkenalkan Tata Kelola Pembangunan Daerah di Indonesia kepada Nigeria

Senin, 16 November 2026 - 21:47 WIB

Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP

Senin, 16 November 2026 - 21:35 WIB

Kemendagri Apresiasi Pemda yang Tetapkan UMP 2026 Sesuai Ketentuan

Senin, 16 November 2026 - 09:31 WIB

Kemendagri Dorong Kabupaten Blitar Perkuat Sinkronisasi Prioritas Pembangunan dan Anggaran 2027 Berbasis SIPD

Jumat, 13 November 2026 - 13:00 WIB

Percepat Pemulihan Mata Pencaharian Warga Terdampak Banjir, Kemendagri Gelar Rakor dan Evaluasi LRP FMNJP

Berita Terbaru