Gambar: Kondisi Jalan Bukit Hujan, Nagari Lubuk Besar, Kecamatan Alahan Nan Tigo, Kabupaten Dharmasraya, terlihat hancur dan sulit dilalui kendaraan (Dok, Istimewa)
Dharmasraya, Mediainvestigasi.net – Kerusakan parah jalan penghubung Nagari Alahan Nan Tigo–Lubuk Besar hingga Koto Besar akhirnya mendapat penjelasan resmi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Dharmasraya.
Kepala Dinas PUPR Dharmasraya, Zakirman setelah diberita oleh media online sebelumnya. Zakirman menyebutkan bahwa kerusakan jalan tersebut dipicu oleh beban kendaraan yang melebihi kapasitas kelas jalan, ditambah kondisi medan yang ekstrem serta cuaca yang mempercepat kerusakan struktur jalan.
Menurut Zakirman, ruas jalan penghubung Alahan Nan Tigo–Lubuk Besar yang dikenal sebagai Lingkar Batu Kangkung–Lubuk Besar memiliki panjang sekitar 12,6 kilometer dan berstatus jalan kabupaten. Sementara itu, Jalan Koto Gadang di Kecamatan Koto Besar merupakan bagian dari ruas Abai Siat–Batas Solok Selatan dengan total panjang mencapai 42,9 kilometer.
“Kerusakan ini sudah terjadi cukup lama. Salah satu penyebab utamanya adalah kendaraan dengan muatan berlebih yang melintas di ruas jalan yang tidak sesuai kelasnya,” ujar Zakirman kepada awak media, Rabu (14/1/2026).
Ia menambahkan, khusus di ruas Lingkar Batu Kangkung–Lubuk Besar, kontur wilayah yang berbukit dan ekstrem turut memperparah kondisi jalan. Faktor cuaca dengan curah hujan tinggi juga membuat badan jalan semakin cepat hancur.
Saat ini, kata Zakirman, Dinas PUPR Dharmasraya telah melakukan survei lapangan sebagai langkah awal penanganan. Hasil survei tersebut digunakan untuk menyusun Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
“Perbaikan jalan ini kami usulkan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). Selain itu, kami juga mendorong peran perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR),” jelasnya.
Namun demikian, Zakirman mengakui bahwa keterbatasan APBD serta kebijakan efisiensi anggaran menjadi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur di Dharmasraya. Apalagi saat ini tidak lagi tersedia Dana Transfer Daerah dari pemerintah pusat.
“Kondisi ini tentu menjadi tantangan terbesar dalam upaya peningkatan dan perbaikan infrastruktur jalan,” tegasnya.
Meski begitu, Dinas PUPR mengapresiasi inisiatif masyarakat yang secara swadaya melakukan perbaikan jalan demi kelancaran aktivitas sehari-hari.
“Kami menyambut baik partisipasi masyarakat. Infrastruktur jalan adalah tanggung jawab bersama. Kami berharap dukungan ini juga datang dari pihak swasta dan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut,” ujar Zakirman.
Terkait kepastian waktu perbaikan secara menyeluruh, Zakirman menyebut pihaknya masih menunggu proses verifikasi usulan melalui program Inpres Jalan Daerah. Sambil menunggu, Dinas PUPR terus mendorong perusahaan agar ikut berkontribusi memperbaiki jalan di wilayah operasionalnya melalui program CSR. (Tim)
